alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

AKD Desak Semua Instansi Pemerintah Umumkan Anggaran

SUMENEP – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep angkat bicara mengenai pentingnya transparansi pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Prinsipnya, organisasi para kepala desa (Kades) ini setuju dan siap transparan soal anggaran.

Ketua AKD Sumenep Imam Idhafi mengatakan, para Kades siap transparan tentang DD dan ADD. Transparansi anggaran itu di antaranya dengan memampang banner berisi perincian penggunaan anggaran. Mulai lokasi proyek, besaran anggaran, hingga lokasi pengerjaan disebutkan dalam banner APBDes tersebut.

Namun, kata Kades Parsanga itu, jangan hanya pemerintah desa yang dipaksa transparan mengenai anggaran. ”Semua instansi pemerintah yang programnya dibiayai APBN dan APBD harus transparan juga,” desaknya. ”Yaitu dengan cara meniru Kades mengumumkan anggaran secara rinci paling tidak di lingkungan kantor masing-masing,” imbuh Kades yang akrab disapa Dafi ini.

Baca Juga :  Inspektorat Temukan Kelebihan Bayar dan Kekurangan Volume

Dia menyebut, instansi pemerintah di Sumenep mengelola anggaran puluhan, bahkan ratusan miliar rupiah. Namun, sejauh ini tidak ada yang mengumumkan penggunaan anggaran itu. Justru, pemerintah desa yang memulai memasang banner maupun baliho berisi perincian anggaran dan realisasi program.

Atas dasar itu, Dafi mendesak instansi pemerintah; mulai kecamatan, UPT, dinas, pemkab, hingga DPRD; juga transparan pengenai anggaran. Instansi pemerintah tersebut harus memberikan contoh. ”Bukan hanya pemerintah desa yang ditekan-tekan. Dinas, pemkab, dan DPRD yang mengelola anggaran ratusan miliar juga harus merilis anggarannya,” tegas dia.

Dafi melanjutkan, jumlah paket proyek di setiap dinas, besaran anggaran, hingga lokasi pengerjaan tiap paket penting diumumkan. ”Jadi, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus memberikan contoh tentang transparansi anggaran. Selama ini tidak ada instansi pemerintah di Sumenep yang mengumumkan perincian anggaran,” sebutnya.

Baca Juga :  Upah Perangkat Desa Tak Layak

Padahal, instansi-instansi pemerintah itu mengelola anggaran jauh lebih besar dari pemerintah desa. Dengan tidak terbuka, potensi penyelewengan anggaran cukup besar karena kontrol sulit dilakukan. Banyak orang tidak tahu peruntukan anggaran yang dikelola instansi-instansi pemerintah.

Untungnya, para Kades di Sumenep sudah memulai transparansi anggaran. Yaitu dengan memasang baliho atau banner di tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat. Misalnya, di balai desa, pelabuhan, dan tempat ramai lainnya. Langkah itu penting ditiru para pimpinan instansi pemerintah agar ada kontrol dari masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengapresiasi aspirasi ketua AKD. Menurut dia, transparansi bisa mencegah lebih dini upaya penyelewengan anggaran. ”Bagus itu. Masyarakat bisa gampang mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dibiayai APBN maupun APBD,” katanya.

SUMENEP – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep angkat bicara mengenai pentingnya transparansi pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Prinsipnya, organisasi para kepala desa (Kades) ini setuju dan siap transparan soal anggaran.

Ketua AKD Sumenep Imam Idhafi mengatakan, para Kades siap transparan tentang DD dan ADD. Transparansi anggaran itu di antaranya dengan memampang banner berisi perincian penggunaan anggaran. Mulai lokasi proyek, besaran anggaran, hingga lokasi pengerjaan disebutkan dalam banner APBDes tersebut.

Namun, kata Kades Parsanga itu, jangan hanya pemerintah desa yang dipaksa transparan mengenai anggaran. ”Semua instansi pemerintah yang programnya dibiayai APBN dan APBD harus transparan juga,” desaknya. ”Yaitu dengan cara meniru Kades mengumumkan anggaran secara rinci paling tidak di lingkungan kantor masing-masing,” imbuh Kades yang akrab disapa Dafi ini.

Baca Juga :  30 Persen DD-ADD untuk Serap Tenaga Kerja

Dia menyebut, instansi pemerintah di Sumenep mengelola anggaran puluhan, bahkan ratusan miliar rupiah. Namun, sejauh ini tidak ada yang mengumumkan penggunaan anggaran itu. Justru, pemerintah desa yang memulai memasang banner maupun baliho berisi perincian anggaran dan realisasi program.

Atas dasar itu, Dafi mendesak instansi pemerintah; mulai kecamatan, UPT, dinas, pemkab, hingga DPRD; juga transparan pengenai anggaran. Instansi pemerintah tersebut harus memberikan contoh. ”Bukan hanya pemerintah desa yang ditekan-tekan. Dinas, pemkab, dan DPRD yang mengelola anggaran ratusan miliar juga harus merilis anggarannya,” tegas dia.

Dafi melanjutkan, jumlah paket proyek di setiap dinas, besaran anggaran, hingga lokasi pengerjaan tiap paket penting diumumkan. ”Jadi, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus memberikan contoh tentang transparansi anggaran. Selama ini tidak ada instansi pemerintah di Sumenep yang mengumumkan perincian anggaran,” sebutnya.

Baca Juga :  Wajibkan Pemdes Sisihkan Dana Desa

Padahal, instansi-instansi pemerintah itu mengelola anggaran jauh lebih besar dari pemerintah desa. Dengan tidak terbuka, potensi penyelewengan anggaran cukup besar karena kontrol sulit dilakukan. Banyak orang tidak tahu peruntukan anggaran yang dikelola instansi-instansi pemerintah.

Untungnya, para Kades di Sumenep sudah memulai transparansi anggaran. Yaitu dengan memasang baliho atau banner di tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat. Misalnya, di balai desa, pelabuhan, dan tempat ramai lainnya. Langkah itu penting ditiru para pimpinan instansi pemerintah agar ada kontrol dari masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengapresiasi aspirasi ketua AKD. Menurut dia, transparansi bisa mencegah lebih dini upaya penyelewengan anggaran. ”Bagus itu. Masyarakat bisa gampang mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dibiayai APBN maupun APBD,” katanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/