SUMENEP – Keterlibatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam pengembangan wisata dianggap belum maksimal. Beberapa pengelola wisata berharap, pemerintah ikut terlibat dalam pengembangan wisata yang dikelola masyarakat secara swadaya.
Salah satunya disampaikan oleh pengelola Wisata Batu Canggah di Dusun Baniteng, Desa Bancamara, Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek, Busahwan. ”Saya inginnya pemerintah juga terlibat langsung. Sebab, kalau hanya saya sendiri sangat sulit mengembangkan lokasi ini,” ungkapnya.
Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep Imam Buchari menjelaskan, pihaknya sudah berniat untuk terlibat langsung. Namun, itu tidak bisa dilakukan karena terhalang status kepemilikan tanah.
”Sudah jelas dalam aturan, pembangunan yang didanai negara harus berdiri di atas tanah milik negara. Kalau tidak, maka dana tersebut harus dihibahkan. Tapi, untuk itu butuh persiapan waktu dan proses yang lebih lama,” jelasnya Senin (26/11).
Imam mengklaim, tahun ini pihaknya sudah mengajukan dana untuk memperrbaiki infrastruktur akses Wisata Batu Canggah. Hanya, dia belum tahu apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak.
”Selain mengajukan pada APBD Sumenep 2019, kami mengajukan pada APBN 2019. Yang pasti, sampai sekarang kami belum tahu apakah usulan tersebut disetujui atau tidak. Tapi kalau disetujui, kemungkinan bisa dicairkan pada PAK 2019,” pungkasnya.
SUMENEP – Keterlibatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam pengembangan wisata dianggap belum maksimal. Beberapa pengelola wisata berharap, pemerintah ikut terlibat dalam pengembangan wisata yang dikelola masyarakat secara swadaya.
Salah satunya disampaikan oleh pengelola Wisata Batu Canggah di Dusun Baniteng, Desa Bancamara, Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek, Busahwan. ”Saya inginnya pemerintah juga terlibat langsung. Sebab, kalau hanya saya sendiri sangat sulit mengembangkan lokasi ini,” ungkapnya.
Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep Imam Buchari menjelaskan, pihaknya sudah berniat untuk terlibat langsung. Namun, itu tidak bisa dilakukan karena terhalang status kepemilikan tanah.
”Sudah jelas dalam aturan, pembangunan yang didanai negara harus berdiri di atas tanah milik negara. Kalau tidak, maka dana tersebut harus dihibahkan. Tapi, untuk itu butuh persiapan waktu dan proses yang lebih lama,” jelasnya Senin (26/11).
Imam mengklaim, tahun ini pihaknya sudah mengajukan dana untuk memperrbaiki infrastruktur akses Wisata Batu Canggah. Hanya, dia belum tahu apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak.
”Selain mengajukan pada APBD Sumenep 2019, kami mengajukan pada APBN 2019. Yang pasti, sampai sekarang kami belum tahu apakah usulan tersebut disetujui atau tidak. Tapi kalau disetujui, kemungkinan bisa dicairkan pada PAK 2019,” pungkasnya.
