PAMEKASAN – Partai politik (parpol) peraih kursi DPRD Pamekasan yang tidak bisa membentuk fraksi secara mandiri mengambil sikap. Mereka resmi berkoalisi menjadi dua fraksi. Dengan hadirnya dua fraksi itu, maka jumlah fraksi di DPRD Pamekasan menjadi tujuh.
Fraksi Madani dengan tiga anggota, Golkar dengan perolehan 3 kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) 3 kursi, dan Perindo satu kursi. Sementara PAN dan Nasdem membentuk Fraksi Nasdem Amanat Nasional. Kedua partai tersebut sama-sama memperoleh 2 kursi pada Pileg 2019.
Ketua DPD PAN Pamekasan Heru Budi Prayitno mengatakan, surat permohonan pembentukan fraksi dilayangkan ke sekretariat DPRD Pamekasan. PAN dan Nasdem serasi. Sama-sama memiliki dua kursi dan memiliki sumber daya manusia (SDM) mumpuni. Tiga anggota dewan dari fraksi tersebut, latar belakang pendidikannya magister.
Bahkan, satu di antaranya mantan tenaga ahli DPR RI. Dengan demikian, diyakini SDM dari Fraksi Nasdem Amanat Nasional itu bisa berkontribusi dengan baik terhadap pengawalan kebijakan pemerintah. ”Kami memiliki SDM unggul,” katanya kemarin (26/8).
Heru mengatakan, dengan komposisi unggul itu, sejumlah posisi strategis alat kelengkapan dewan (AKD) menjadi incaran. Di antaranya, Badan Kehormatan (BK), bapemperda, bamus, komisi, dan banggar.
Kader dua partai itu layak menduduki posisi strategis AKD. Dengan demikian, ketika pembentukan AKD, Fraksi Nasdem Amanat Nasional akan merebut kursi strategis itu. ”Kader kami layak menduduki posisi strategis AKD,” katanya.
Wakil Sekretaris DPC PBB Pamekasan Hamdi mengatakan, tiga partai bersepakat membangun koalisi lantaran memiliki kesepahaman. Dengan demikian, diputuskan berkoalisi untuk bersama mengawal pemerintahan.
Surat pembentukan koalisi itu akan dilayangkan ke Sekretariat DPRD Pamekasan. ”Sudah fiks, kami PBB, Perindo, dan Golkar resmi berkoalisi. Total jumlah kursi tujuh,” katanya.
Hamdi mengaku belum ada pembicaraan detail mengenai perebutan kursi pimpinan AKD. Koalisi Madani menunggu pelantikan ketua dewan defintif. Setelah pimpinan dewan disahkan, langkah selanjutnya akan dibahas bersama.
”Target (merebut pimpinan AKD) pasti ada. Tapi, belum diputuskan. Akan dibahas setelah ketua dewan definitif dilantik,” tandas mantan aktivis PMII itu.
Tuntutan harus berkoalisi juga terjadi di DPRD Bangkalan. Perolehan suara Partai Hanura, PKS, PAN, Golkar, Berkarya, dan Perindo di bawah empat kursi. Karena itu, mereka tidak bisa membentuk fraksi sendiri.
Sementara Gerindra, PDIP, PPP, PKB, dan Demokrat bisa bentuk fraksi sendiri tanpa harus bergabung. Kabar kuat, Hanura dan PKS akan jadi satu fraksi. Kemudian, PAN, Golkar, Berkarya, dan Perindo juga satu fraksi.
Pengurus DPC PAN Bangkalan Solihin mengutarakan, komunikasi politik sementara akan ada empat parpol yang bakal gabung. Terutama, untuk parpol yang tidak memenuhi syarat untuk jadi satu fraksi. ”Komunikasi politik masih jalan. Tapi sepertinya, PAN bergabung dengan Golkar, Berkarya, dan Perindo untuk jadi satu fraksi,” ujarnya.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar KH Mukaffi mengakui partainya harus bergabung karena hanya punya dua kursi. Mau tidak mau harus gabung dengan parpol lain untuk bisa jadi satu fraksi. ”Insyaallah Golkar, PAN, Berkarya, dan Perindo. Tapi ini belum pasti alias belum final,” jelasnya.
Ketua DPD PKS Bangkalan Akhmad Moestamin mengatakan, PKS bakal gabung dengan Hanura karena sama-sama memiliki dewan senior di parlemen. Dengan demikian, ke depan komunikasinya lebih memudahkan berkaitan dengan tugas legislasi. ”Dua hari ini akan dimatangkan. Termasuk berkaitan dengan nama fraksinya,” tuturnya.
Ketua DPC Partai Hanura Bangkalan Mahmudi menyatakan, lobi-lobi politik masih berlangsung. Termasuk dengan PKS. ”Tapi kan belum final. Lihat saja nanti,” sebutnya.
Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Bangkalan Rinchi Listianti mengatakan, terdapat enam parpol yang belum bisa membentuk fraksi sendiri. Yakni, Hanura, PKS, PAN, Golkar, Berkarya dan Perindo. ”Batas maksimalnya pokoknya hanya dua fraksi,” tandasnya.
Sementara itu, sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD Sumenep, banyak partai politik (parpol) yang ingin bergabung dengan PKB. Namun, tidak semua komunikasi yang dibangun berjalan mulus. Sebab, ada yang menemui jalan buntu.
Ketua DPC PKB Sumenep Imam Hasyim mengklaim hampir semua partai ingin bergabung. Meski begitu, Imam mengklaim tidak ingin ambil pusing karena PKB sudah memiliki jatah ketua DPRD untuk 5 tahun ke depan. Dia tidak mempersoalkan meski banyak parpol yang melakukan koalisi parlemen demi bisa merebut pimpinan komisi. ”Yang terpenting, kami memiki jatah di kursi ketua,” kata Imam.
Menurut Imam, koalisi beberapa parpol demi mendapatkan jatah pimpinan komisi hal yang wajar. Tetapi, tidak semua kesepakatan yang dijalin antar parpol akan berjalan sesuai harapan. ”Namanya juga politik, di pertengahan jalan nanti bisa berubah. Jangankan semenit, sedetik pun bisa langsung berubah dalam politik,” tegasnya.
Dia menyebut salah satu partai politik yang pernah mendekati PKB adalah Partai Demokrat. Kendati demikian, PKB tidak terlalu pecaya diri meski banyak parpol yang ingin menjalin kerja sama dengan parpolnya. ”Bahkan, pimpinan Demokrat datang langsung ke rumah saya untuk komunikasi itu,” tuturnya.
Meski PKB memperoleh suara dan kursi terbanyak, namun lembaga DPRD Sumenep tetap milik bersama. Bukan hanya milik PKB atau gabungan partai politik yang menjadi satu gerbong. ”Menurut hemat kami, di parlemen itu merupakan satu kesatuan, tidak dipecah-pecah, dipisah-pisahkan atau dikotak-kotakkan,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, yang terpenting, untuk lima tahun ke depan, 50 anggota dewan bisa menjaga marwah lembaga DPRD. Juga, bisa menjalankan amanah yang telah masyarakat berikan. Dengan demikian, dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur.
”Kita hanya menginginkan bagaimana ke depan, anggota dewan bisa mengantarkan dan memikirkan kesejahteraan masyarakatnya,” ucap politikus senior itu.
Ketua DPC Demokrat Soengkono Sidik mengakui pihaknya sempat menjalin komunikasi dengan PKB. Namun, komunikasi yang dilakukan tidak menemui kata sepakat alias buntu. ”Ternyata teman-teman (di gerbong Demokrat) tidak mau, gitu aja,” imbuhnya.
Mantan Wabup itu enggan memaparkan mengapa bisa menemi jalan buntu. Dia hanya memastikan, koalisi yang dibangun Demokrat sejauh ini yang sudah deal dengan Gerindra dan PAN. ”Janganlah kalau untuk alasannya,” katanya.
Soengkono mengaku tidak menutup diri jika ada parpol yang ingin bergabung dengan Demokrat. Dia berharap, melalui koalisi parlemen seperti itu tidak hanya untuk mengamankan kursi pimpinan komisi. Namun, akan ada penyatuan persepsi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. ”Kalau mau gabung ya silakan,” tukasnya. (jup)
