alexametrics
19.5 C
Madura
Tuesday, August 9, 2022

Tidak Netral, KPU Pamekasan Copot 5 Anggota KPPS

PAMEKASAN – Pemilihan bupati-wakil bupati Pamekasan nyaris tercoreng oleh ulah penyelenggara pemilu yang diduga tidak netral. Lima anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dinyatakan terbukti mendukung salah satu pasangan calon (paslon) peserta pilkada.

Masyarakat mengendus dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu dan langsung melapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan. Ketika ada laporan, lima anggota KPPS dimaksud langsung dicopot.

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah, Selasa (26/6) mengatakan, ada laporan dari masyarakat terkait lima anggota KPPS di Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar. Anggota KPPS di desa tersebut diduga tidak netral.

Indikasinya, penyelenggara pemilu itu berfoto dengan pakaian khas salah satu paslon. Kemudian, menunjukkan jari telunjuk yang identik dengan nomor angka sesuai baju kebesaran yang dipakai paslon tersebut. Atas laporan itu, KPU melakukan pemeriksaan.

Baca Juga :  Bingung DAK Tak Cair, DPRD┬áBangkalan Akan┬áDatangi Kemenkeu

Lima anggota KPPS itu dimintai klarifikasi mengenai foto yang beredar dan viral di media sosial (medsos). Hasilnya, lima penyelenggara yang mestinya netral itu memenuhi unsur pelanggaran.

KPU langsung menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan. Lima anggota KPPS itu dipecat dan langsung diganti calon penyelenggara yang pada saat tes nilainya berada di bawah mereka.

Hamzah menegaskan, penyelenggara pemilu wajib netral. Mereka tidak boleh terlibat dukung-mendukung paslon. Dia mengimbau kepada seluruh penyelenggara agar mematuhi aturan.

Jika diketahui ada penyelenggara yang tidak netral, sanksi berupa pemecatan akan dijatuhkan. KPU tidak segan menjatuhkan sanksi berat kepada penyelenggara yang tidak bisa menjaga netralitas. ”Bagi penyelenggara, netralitas itu harga mati,” tegasnya.

Mengenai lima mantan anggota KPPS yang tidak netral itu, Hamzah mengaku lupa. Dia tidak bisa menjelaskan secara detail. Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos Radar Madura (JPRM), lima orang tersebut dari TPS berbeda.

Baca Juga :  Baddrut Tamam Pemimpin Andhap Asor, Rakyat Kompak Berikan Dukungan

Yakni, Ahmad Ramli dari TPS 2, Muhammad Holil dari TPS 6, dan Hairul Umam yang bertugas di TPS 1. Anggota KPPS lain yang dinyatakan tidak netral yaitu Musleh dari TPS 20 dan Mukarrom Firdaus dari TPS 19.

Ketua Panwaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, penyelenggara pemilu wajib netral. Netralitas diatur dalam undang-undang. Dia mengimbau kepada seluruh penyelenggara agar tidak terlibat dukung-mendukung secara langsung.

Mengenai kasus yang terjadi di Desa Bujur Barat, Saidi mengaku panwaslu sudah bergerak. ”Panwascam Batumarmar melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan,” katanya.

PAMEKASAN – Pemilihan bupati-wakil bupati Pamekasan nyaris tercoreng oleh ulah penyelenggara pemilu yang diduga tidak netral. Lima anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dinyatakan terbukti mendukung salah satu pasangan calon (paslon) peserta pilkada.

Masyarakat mengendus dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu dan langsung melapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan. Ketika ada laporan, lima anggota KPPS dimaksud langsung dicopot.

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah, Selasa (26/6) mengatakan, ada laporan dari masyarakat terkait lima anggota KPPS di Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar. Anggota KPPS di desa tersebut diduga tidak netral.


Indikasinya, penyelenggara pemilu itu berfoto dengan pakaian khas salah satu paslon. Kemudian, menunjukkan jari telunjuk yang identik dengan nomor angka sesuai baju kebesaran yang dipakai paslon tersebut. Atas laporan itu, KPU melakukan pemeriksaan.

Baca Juga :  Pria Paro Baya Tiduri Bocah SD

Lima anggota KPPS itu dimintai klarifikasi mengenai foto yang beredar dan viral di media sosial (medsos). Hasilnya, lima penyelenggara yang mestinya netral itu memenuhi unsur pelanggaran.

KPU langsung menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan. Lima anggota KPPS itu dipecat dan langsung diganti calon penyelenggara yang pada saat tes nilainya berada di bawah mereka.

Hamzah menegaskan, penyelenggara pemilu wajib netral. Mereka tidak boleh terlibat dukung-mendukung paslon. Dia mengimbau kepada seluruh penyelenggara agar mematuhi aturan.

Jika diketahui ada penyelenggara yang tidak netral, sanksi berupa pemecatan akan dijatuhkan. KPU tidak segan menjatuhkan sanksi berat kepada penyelenggara yang tidak bisa menjaga netralitas. ”Bagi penyelenggara, netralitas itu harga mati,” tegasnya.

Mengenai lima mantan anggota KPPS yang tidak netral itu, Hamzah mengaku lupa. Dia tidak bisa menjelaskan secara detail. Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos Radar Madura (JPRM), lima orang tersebut dari TPS berbeda.

Baca Juga :  Dorong UMKM Go Global, BNI Xpora Gandeng ICC Indonesia

Yakni, Ahmad Ramli dari TPS 2, Muhammad Holil dari TPS 6, dan Hairul Umam yang bertugas di TPS 1. Anggota KPPS lain yang dinyatakan tidak netral yaitu Musleh dari TPS 20 dan Mukarrom Firdaus dari TPS 19.

Ketua Panwaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, penyelenggara pemilu wajib netral. Netralitas diatur dalam undang-undang. Dia mengimbau kepada seluruh penyelenggara agar tidak terlibat dukung-mendukung secara langsung.

Mengenai kasus yang terjadi di Desa Bujur Barat, Saidi mengaku panwaslu sudah bergerak. ”Panwascam Batumarmar melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan,” katanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/