alexametrics
21.5 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Mutasi 142 Pejabat Bangkalan Bisa Dibatalkan

BANGKALAN – Sejumlah aktivis kembali mendatangi kantor Pemkab Bangkalan Senin (26/3). Mereka mendesak Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh bertindak tegas atas persoalan mutasi 142 pejabat yang ditengarai bodong.

Para aktivis menganggap, mutasi dan pelantikan pejabat yang dilakukan mantan bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad pada 23 Februari lalu ilegal. Karena itu, pejabat yang dimutasi diminta segera dikembalikan ke jabatan semula.

Mutasi tanpa izin tertulis dari Kemendagri dianggap melabrak aturan. Selain itu, pejabat yang dimutasi hingga kemarin disebut-sebut belum menerima surat keputusan (SK).

Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh tidak menampik adanya kejanggalan dalam proses mutasi 142 itu. Namun, dia menyatakan tidak perlu menjelaskan secara detail. ”Saya sudah mendengar. Tapi, saya belum ketemu langsung dengan Kepala BKPSDA Bangkalan Moh. Gufron. Yang bersangkutan sakit,” katanya.

Pria yang juga menjabat kepala Baperwil Pamekasan itu menyampaikan, pihaknya sudah melakukan rapat internal menyikapi masalah mutasi 142 pejabat tersebut. Menurut dia, saat ini tidak perlu bertanya benar atau tidak.

Baca Juga :  Pemkab Bangkalan Raih Opini WTP setelah 4 Tahun

Yang terpinting, sambung Indra, tindakan apa yang akan diambil terkait mutasi pejabat pada 23 Februari tersebut. ”Makanya, tunggu saja keputusan apa yang akan diambil,” ujarnya kepada para aktivis yang mendesak ada keputusan.

Indra menyatakan, setiap keputusan tidak bisa asal dibuat. Pihaknya menunggu petunjuk Kemendagri. ”Saya kan punya pimpinan. Sabar, nanti ada keputusan yang tepat,” ujarnya.

Mantan kepala Dispenda Pemprov Jatim itu melanjutkan, jika terbukti ada pelanggaran administrasi terkait mutasi 142 pejabat, tentu akan ada sanksi. Berdasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sanksi bisa berupa teguran, penurunan pangkat, dan pemberhentian. ”Bagi pejabat yang dilantik, bisa dibatalkan dan bisa diralat,” tegasnya.

Abdul Hafid, aktivis yang ikut audiensi ke kantor pemkab, menegaskan akan mengawal dengan serius persoalan mutasi 142 pejabat. Menurut dia, pejabat yang dilantik secara ilegal tidak boleh menerima tunjangan atas jabatan barunya. ”Sudah jelas dari Kemendagri tidak ada pengajuan izin mutasi dan pelantikan pejabat. Tapi, tetap saja dilantik. Ini dusta namanya,” tudingnya.

Hafid menganggap, Pj bupati Bangkalan tidak membantah dugaan tidak ada izin tertulis dari Kemendagri. Bahkan Pj bupati menyuruh menunggu tindakan yang akan diambil. ”Itu bukti memang tidak ada izin tertulis dari Kemendagri,” tandasnya.

Baca Juga :  Lagi, Sidang Tuntutan 8,75 Kilogram SS Ditunda

Atas dasar itu, pihaknya meminta Pj bupati segera membuat keputusan mengembalikan 142 pejabat itu ke posisi asalnya. ”Nanti kami sweeping. Untuk sekarang, ruangan Plt kepala Disdik Bangkalan yang kami segel,” ungkap dia.

Selanjutnya, dinas-dinas lain di lingkungan Pemkab Bangkalan yang akan disegel. Hafid mengaku sudah berupaya meminta nama 142 pejabat ke BKPSDA. Namun, pejabat BKPSDA tidak memberi dengan alasan tidak tahu dan tidak berwenang.

”Sekarang lempar tanggung jawab semua. Tunggu saja keputusan apa yang diambil. Yang jelas, para pejabat yang dilantik itu haram menikmati tunjangan jabatan yang baru,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Arief M. Edie menyatakan, pihaknya sudah mengundang pejabat berwenang di lingkungan Pemkab Bangkalan untuk meminta klarifikasi mengenai mutasi 142 pejabat itu. ”Selasa (hari ini, Red) ada rapat di sini,” katanya.

BANGKALAN – Sejumlah aktivis kembali mendatangi kantor Pemkab Bangkalan Senin (26/3). Mereka mendesak Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh bertindak tegas atas persoalan mutasi 142 pejabat yang ditengarai bodong.

Para aktivis menganggap, mutasi dan pelantikan pejabat yang dilakukan mantan bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad pada 23 Februari lalu ilegal. Karena itu, pejabat yang dimutasi diminta segera dikembalikan ke jabatan semula.

Mutasi tanpa izin tertulis dari Kemendagri dianggap melabrak aturan. Selain itu, pejabat yang dimutasi hingga kemarin disebut-sebut belum menerima surat keputusan (SK).


Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh tidak menampik adanya kejanggalan dalam proses mutasi 142 itu. Namun, dia menyatakan tidak perlu menjelaskan secara detail. ”Saya sudah mendengar. Tapi, saya belum ketemu langsung dengan Kepala BKPSDA Bangkalan Moh. Gufron. Yang bersangkutan sakit,” katanya.

Pria yang juga menjabat kepala Baperwil Pamekasan itu menyampaikan, pihaknya sudah melakukan rapat internal menyikapi masalah mutasi 142 pejabat tersebut. Menurut dia, saat ini tidak perlu bertanya benar atau tidak.

Baca Juga :  Festival Musik Patrol dan Daul Dug-Dug Hibur Ribuan Masyarakat

Yang terpinting, sambung Indra, tindakan apa yang akan diambil terkait mutasi pejabat pada 23 Februari tersebut. ”Makanya, tunggu saja keputusan apa yang akan diambil,” ujarnya kepada para aktivis yang mendesak ada keputusan.

Indra menyatakan, setiap keputusan tidak bisa asal dibuat. Pihaknya menunggu petunjuk Kemendagri. ”Saya kan punya pimpinan. Sabar, nanti ada keputusan yang tepat,” ujarnya.

Mantan kepala Dispenda Pemprov Jatim itu melanjutkan, jika terbukti ada pelanggaran administrasi terkait mutasi 142 pejabat, tentu akan ada sanksi. Berdasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sanksi bisa berupa teguran, penurunan pangkat, dan pemberhentian. ”Bagi pejabat yang dilantik, bisa dibatalkan dan bisa diralat,” tegasnya.

Abdul Hafid, aktivis yang ikut audiensi ke kantor pemkab, menegaskan akan mengawal dengan serius persoalan mutasi 142 pejabat. Menurut dia, pejabat yang dilantik secara ilegal tidak boleh menerima tunjangan atas jabatan barunya. ”Sudah jelas dari Kemendagri tidak ada pengajuan izin mutasi dan pelantikan pejabat. Tapi, tetap saja dilantik. Ini dusta namanya,” tudingnya.

Hafid menganggap, Pj bupati Bangkalan tidak membantah dugaan tidak ada izin tertulis dari Kemendagri. Bahkan Pj bupati menyuruh menunggu tindakan yang akan diambil. ”Itu bukti memang tidak ada izin tertulis dari Kemendagri,” tandasnya.

Baca Juga :  Bupati Tak Teken SK, Dana¬†Banpol Masih Kecantol

Atas dasar itu, pihaknya meminta Pj bupati segera membuat keputusan mengembalikan 142 pejabat itu ke posisi asalnya. ”Nanti kami sweeping. Untuk sekarang, ruangan Plt kepala Disdik Bangkalan yang kami segel,” ungkap dia.

Selanjutnya, dinas-dinas lain di lingkungan Pemkab Bangkalan yang akan disegel. Hafid mengaku sudah berupaya meminta nama 142 pejabat ke BKPSDA. Namun, pejabat BKPSDA tidak memberi dengan alasan tidak tahu dan tidak berwenang.

”Sekarang lempar tanggung jawab semua. Tunggu saja keputusan apa yang diambil. Yang jelas, para pejabat yang dilantik itu haram menikmati tunjangan jabatan yang baru,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Arief M. Edie menyatakan, pihaknya sudah mengundang pejabat berwenang di lingkungan Pemkab Bangkalan untuk meminta klarifikasi mengenai mutasi 142 pejabat itu. ”Selasa (hari ini, Red) ada rapat di sini,” katanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/