alexametrics
22.8 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Komisi III DPRD Sampang Proyek DAK Penugasan

SAMPANG – Sepuluh proyek dana alokasi khusus (DAK) penugasan 2018 di Sampang sudah dilelang. Namun, belum ada tanda-tanda pelaksanaan pekerjaan hingga Senin (26/3). Komisi III DPRD Sampang mempertanyakan pekerjaan tersebut.

Lelang proyek Rp 34,5 miliar tersebut selesai sekitar dua bulan lalu. Sepuluh pemenang sudah ada. Namun, pekerjaan fisik belum dimulai. Padahal tahapan pekerjaan sudah mulai dilakukan seminggu setelah lelang.

Ketua Komisi III DPRD Sampang Moh. Nasir mempertanyakan realisasi pembangunan tersebut. Menurut dia, pekerjaan tersebut seharusnya sudah dikerjakan. Setidaknya sudah ada tanda-tanda pekerjaan akan dimulai.

Hasil pantauan komisi III DPRD belum ada pekerjaan. Jika pekerjaan dimulai akan dilakukan pengawasan. Beberapa pekan terakhir pihaknya mendeteksi rekanan pemenang lelang kesulitan pencairan keuangan. Dinas terkait diduga belum bisa mencairkan DAK yang sudah dilelang. Karena itu, proyek belum bisa digelar.

Baca Juga :  Imbau Kontraktor Perhatikan Kualitas Proyek

Padahal seharusnya, lanjut politikus Partai Gerindra tersebut, Pemkab Sampang paling bertanggung jawab dengan adanya kendala tersebut. Sehingga bertanggung jawab jika ada kesulitan pencairan keuangan oleh rekanan. ”Ada apa sebenarnya kok dana proyek senilai Rp 34,5 miliar itu tidak cair? Kami masih mendalami itu,” ucapnya.

Dari sisi kontrak, lanjut dia, rekanan sudah terikat waktu. Sebab, waktu pekerjaan sudah tertuang dalam kontrak kerja sama. Saat lelang waktu pekerjaan sudah ditentukan. Tidak wajar jika pekerjaan molor akibat kesulitan anggaran.

Karena itu, komisi III mendesak Pemkab Sampang segera mencairkan dana program tersebut. Dengan begitu, 10 paket pekerjaan segera digelar sesuai masa kerja. Jika molor, rekanan akan dikena denda apabila terjadi keterlambatan pekerjaan.

Baca Juga :  Timses Khofifah-Emil Bagi-Bagi Sarung

Mengenai kesalahan administrasi tahap lelang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), hal itu tidak berdampak hukum. Namun yang menjadi masalah, jika pekerjaan tidak dilakukan sementara lelang pekerjaan sudah tuntas.

Sementara Kepala Dinas PUPR Sampang Sri Andoyo Sudono belum berhasil dimintai keterangan. Berusaha didatangi ke kantornya tidak berhasil. Berusaha dihubungi melalui nomor ponselnya juga tidak tersambung.

SAMPANG – Sepuluh proyek dana alokasi khusus (DAK) penugasan 2018 di Sampang sudah dilelang. Namun, belum ada tanda-tanda pelaksanaan pekerjaan hingga Senin (26/3). Komisi III DPRD Sampang mempertanyakan pekerjaan tersebut.

Lelang proyek Rp 34,5 miliar tersebut selesai sekitar dua bulan lalu. Sepuluh pemenang sudah ada. Namun, pekerjaan fisik belum dimulai. Padahal tahapan pekerjaan sudah mulai dilakukan seminggu setelah lelang.

Ketua Komisi III DPRD Sampang Moh. Nasir mempertanyakan realisasi pembangunan tersebut. Menurut dia, pekerjaan tersebut seharusnya sudah dikerjakan. Setidaknya sudah ada tanda-tanda pekerjaan akan dimulai.


Hasil pantauan komisi III DPRD belum ada pekerjaan. Jika pekerjaan dimulai akan dilakukan pengawasan. Beberapa pekan terakhir pihaknya mendeteksi rekanan pemenang lelang kesulitan pencairan keuangan. Dinas terkait diduga belum bisa mencairkan DAK yang sudah dilelang. Karena itu, proyek belum bisa digelar.

Baca Juga :  Gus Ipul Akan Bangun RS Sekelas RSUD dr Soetomo di Madura

Padahal seharusnya, lanjut politikus Partai Gerindra tersebut, Pemkab Sampang paling bertanggung jawab dengan adanya kendala tersebut. Sehingga bertanggung jawab jika ada kesulitan pencairan keuangan oleh rekanan. ”Ada apa sebenarnya kok dana proyek senilai Rp 34,5 miliar itu tidak cair? Kami masih mendalami itu,” ucapnya.

Dari sisi kontrak, lanjut dia, rekanan sudah terikat waktu. Sebab, waktu pekerjaan sudah tertuang dalam kontrak kerja sama. Saat lelang waktu pekerjaan sudah ditentukan. Tidak wajar jika pekerjaan molor akibat kesulitan anggaran.

Karena itu, komisi III mendesak Pemkab Sampang segera mencairkan dana program tersebut. Dengan begitu, 10 paket pekerjaan segera digelar sesuai masa kerja. Jika molor, rekanan akan dikena denda apabila terjadi keterlambatan pekerjaan.

Baca Juga :  Proyek Fisik TMMD 103 Bangkalan Masih Berlangsung

Mengenai kesalahan administrasi tahap lelang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), hal itu tidak berdampak hukum. Namun yang menjadi masalah, jika pekerjaan tidak dilakukan sementara lelang pekerjaan sudah tuntas.

Sementara Kepala Dinas PUPR Sampang Sri Andoyo Sudono belum berhasil dimintai keterangan. Berusaha didatangi ke kantornya tidak berhasil. Berusaha dihubungi melalui nomor ponselnya juga tidak tersambung.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/