alexametrics
20 C
Madura
Monday, August 8, 2022

PPP Hambat Kinerja Dewan

PAMEKASAN – Sebanyak 45 anggota DPRD Pamekasan 2019–2024 masih menganggur. Mereka belum bekerja sejak dilantik pada 21 Agustus lalu. Satu-satunya pembahasan yang digelar hanya tata tertib (tatib). Itu pun pembahasnya bukan atas nama alat kelengkapan dewan (AKD), tetapi fraksi.

Ketua Fraksi Madani DPRD Pamekasan Ach. Tatang mengatakan, AKD belum terbentuk. Pembahasan baru bisa digelar jika alat kelengkapan definitif. Sementara, agenda pembahasan penting menunggu.

Di antaranya, pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Kemudian, pengesahan APBD Perubahan 2019. ”Agenda kedewanan ini tidak jalan karena AKD belum terbentuk,” katanya kemarin (25/9).

Pembentukan AKD terlebih dahulu harus diawali dengan pelantikan pimpinan dewan definitif. Sampai sekarang masih ada partai politik (parpol) yang belum menyetor rekomendasi pengisian jabatan strategis itu.

Baca Juga :  Belajar Cara Jitu Menembus Media Massa

Parpol tersebut yakni PPP. Partai peraih 12 kursi itu menjadi penghambat agenda kedewanan. Sampai sekarang para wakil rakyat itu dipimpin ketua sementara yang kewenangannya sangat terbatas.

Fraksi Madani meminta partai Kakbah segera melayangkan rekomendasi. Pimpinan definitif bisa segera dilantik. ”Kami seakan-akan disandera oleh partai yang belum menyetor rekomendasi,” kata politikus Golkar itu.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan Khairul Umam. Mantan aktivis PMII itu berharap PPP segera memutuskan kader terbaiknya yang akan ditunjuk sebagai pimpinan dewan. ”Kami mohon pengertiannya,” kata Umam.

DPRD Pamekasan paling telat membentuk AKD dibanding daerah lain. Kendali dipegang pimpinan sementara. Padahal, kewenangannya sangat terbatas. ”Pimpinan sementara itu tidak bisa memutuskan apa-apa,” katanya.

Baca Juga :  Kesal Tak Diberi Uang, Sholeh Gorok Leher┬áPemilik Warung

Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin mengatakan, rekomendasi dari DPP PPP belum turun. Penentuan kader yang akan ditunjuk memimpin dewan itu kewenangan penuh dari pengurus pusat. ”Mungkin sehari atau dua hari lagi sudah turun,” tandasnya. 

PAMEKASAN – Sebanyak 45 anggota DPRD Pamekasan 2019–2024 masih menganggur. Mereka belum bekerja sejak dilantik pada 21 Agustus lalu. Satu-satunya pembahasan yang digelar hanya tata tertib (tatib). Itu pun pembahasnya bukan atas nama alat kelengkapan dewan (AKD), tetapi fraksi.

Ketua Fraksi Madani DPRD Pamekasan Ach. Tatang mengatakan, AKD belum terbentuk. Pembahasan baru bisa digelar jika alat kelengkapan definitif. Sementara, agenda pembahasan penting menunggu.

Di antaranya, pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Kemudian, pengesahan APBD Perubahan 2019. ”Agenda kedewanan ini tidak jalan karena AKD belum terbentuk,” katanya kemarin (25/9).


Pembentukan AKD terlebih dahulu harus diawali dengan pelantikan pimpinan dewan definitif. Sampai sekarang masih ada partai politik (parpol) yang belum menyetor rekomendasi pengisian jabatan strategis itu.

Baca Juga :  KPU Siapkan Materi PHPU

Parpol tersebut yakni PPP. Partai peraih 12 kursi itu menjadi penghambat agenda kedewanan. Sampai sekarang para wakil rakyat itu dipimpin ketua sementara yang kewenangannya sangat terbatas.

Fraksi Madani meminta partai Kakbah segera melayangkan rekomendasi. Pimpinan definitif bisa segera dilantik. ”Kami seakan-akan disandera oleh partai yang belum menyetor rekomendasi,” kata politikus Golkar itu.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan Khairul Umam. Mantan aktivis PMII itu berharap PPP segera memutuskan kader terbaiknya yang akan ditunjuk sebagai pimpinan dewan. ”Kami mohon pengertiannya,” kata Umam.

DPRD Pamekasan paling telat membentuk AKD dibanding daerah lain. Kendali dipegang pimpinan sementara. Padahal, kewenangannya sangat terbatas. ”Pimpinan sementara itu tidak bisa memutuskan apa-apa,” katanya.

Baca Juga :  Bawaslu Mengaku Salah

Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin mengatakan, rekomendasi dari DPP PPP belum turun. Penentuan kader yang akan ditunjuk memimpin dewan itu kewenangan penuh dari pengurus pusat. ”Mungkin sehari atau dua hari lagi sudah turun,” tandasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/