alexametrics
27.1 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Siapakah Tersangka Kasus Prona Berikutnya?

SUMENEP – Pasca ditahannya Sekretaris Desa (Sekdes) Prenduan, Kecamatan Pragaan, Sumenep, berinisial MS, Senin (24/9) Kejaksaan Negeri (Kejari) memburu tersangka baru. Sebab diperkirakan bukan yang terakhir tersangka dugaan pungutan liar (pungli) Proyek Nasional Agraria (Prona) 2016 dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2017 di Desa Prenduan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Sumenep Herpin Hadat menjelaskan, penyidik bakal terus mengembangkan penyidikan kasus tersebut. Saksi-saksi akan kembali diperiksa guna melengkapi berkas-berkas perkara.

”Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi terkait untuk merampungkan berkasnya,” kata Herpin kepada Jawa Pos Radar Madura Selasa (25/9). Dalam kasus ini, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Baik dari saksi-saksi yang telah diperiksa atau lainnya.

Sejauh ini sudah ada 24 saksi yang dimintai keterangan dalam tahap penyidikan umum. Tidak dijelaskan siapa saja saksi yang diperiksa itu. Termasuk berapa saksi yang kemungkinan naik menjadi tersangka juga tidak disinggung. ”Itu tidak bisa kita sampaikan,” tegasnya.

Baca Juga :  Banyak Kades Dibui,¬†Dewan Minta Revolusi Mental

Kejari juga bakal menyelidiki aliran dana dari hasil dugaan pungli Prona 2016 dan PTSL 2017 di Desa Prenduan. Berdasarkan data di kejari, selama dua tahun tersangka MS diduga menarik pungli Prona dan PTSL mencapai Rp 300 juta lebih. ”Aliran dana akan diperdalam di penyidikan.,” tambahnya.

Penetapan MS sebagai tersangka, tegas dia, bukan karena jabatannya sebagai Sekdes. Melainkan karena dia menjadi ketua pelaksana Prona dan PTSL Prenduan. Modus yang dilakukan cukup sistematis. MS diduga menginisiasi terbentuknya Peraturan Desa (Perdes) Prenduan tentang Pelaksanaan Prona dan PTSL. Melalui perdes itulah MS diduga melakukan pungutan terhadap warga pemohon.

Angka pungli cukup tinggi. Satu warga pemohon dipatok Rp 650 ribu. Sementara pada 2016 ada sekitar 480 pemohon dan pada 2017 ada sekitar 680 pemohon yang mengajukan pembuatan sertifikasi tanah di Desa Prenduan.

Baca Juga :  Tuding BPN Tidak Lakukan Sosialisasi

Atas dugaan pungli prona dan PTSL ini, tersangka terancam dikenakan pasal 12 huruf e dan subsider pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Ancamannya minimal empat tahun, maksimal 20 tahun. Denda minimal Rp 100 juta, maksimal Rp 1 miliar,” tukas dia. 

 

SUMENEP – Pasca ditahannya Sekretaris Desa (Sekdes) Prenduan, Kecamatan Pragaan, Sumenep, berinisial MS, Senin (24/9) Kejaksaan Negeri (Kejari) memburu tersangka baru. Sebab diperkirakan bukan yang terakhir tersangka dugaan pungutan liar (pungli) Proyek Nasional Agraria (Prona) 2016 dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2017 di Desa Prenduan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Sumenep Herpin Hadat menjelaskan, penyidik bakal terus mengembangkan penyidikan kasus tersebut. Saksi-saksi akan kembali diperiksa guna melengkapi berkas-berkas perkara.

”Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi terkait untuk merampungkan berkasnya,” kata Herpin kepada Jawa Pos Radar Madura Selasa (25/9). Dalam kasus ini, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Baik dari saksi-saksi yang telah diperiksa atau lainnya.


Sejauh ini sudah ada 24 saksi yang dimintai keterangan dalam tahap penyidikan umum. Tidak dijelaskan siapa saja saksi yang diperiksa itu. Termasuk berapa saksi yang kemungkinan naik menjadi tersangka juga tidak disinggung. ”Itu tidak bisa kita sampaikan,” tegasnya.

Baca Juga :  Pantai Lombang Jadi Favorit Wisatawan

Kejari juga bakal menyelidiki aliran dana dari hasil dugaan pungli Prona 2016 dan PTSL 2017 di Desa Prenduan. Berdasarkan data di kejari, selama dua tahun tersangka MS diduga menarik pungli Prona dan PTSL mencapai Rp 300 juta lebih. ”Aliran dana akan diperdalam di penyidikan.,” tambahnya.

Penetapan MS sebagai tersangka, tegas dia, bukan karena jabatannya sebagai Sekdes. Melainkan karena dia menjadi ketua pelaksana Prona dan PTSL Prenduan. Modus yang dilakukan cukup sistematis. MS diduga menginisiasi terbentuknya Peraturan Desa (Perdes) Prenduan tentang Pelaksanaan Prona dan PTSL. Melalui perdes itulah MS diduga melakukan pungutan terhadap warga pemohon.

Angka pungli cukup tinggi. Satu warga pemohon dipatok Rp 650 ribu. Sementara pada 2016 ada sekitar 480 pemohon dan pada 2017 ada sekitar 680 pemohon yang mengajukan pembuatan sertifikasi tanah di Desa Prenduan.

Baca Juga :  Guru Budi Berprestasi Sejak Kecil

Atas dugaan pungli prona dan PTSL ini, tersangka terancam dikenakan pasal 12 huruf e dan subsider pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Ancamannya minimal empat tahun, maksimal 20 tahun. Denda minimal Rp 100 juta, maksimal Rp 1 miliar,” tukas dia. 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/