alexametrics
21.3 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Menanti Kiprah Dua Belas Anggota DPRD Perempuan di Madura

Keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten di Madura masih minim. Namun, untuk masa jabatan 2019–2024 lebih banyak dari sebelumnya. Periode saat ini ada 12 perempuan yang melenggang ke parlemen.

 

SEBANYAK 45 anggota DPRD Pamekasan periode 2019–2024 mengklaim siap mengabdikan diri kepada masyarakat. Tidak terkecuali dua srikandi yang berhasil melenggang ke gedung parlemen.

Mereka adalah Wardatus Syarifah yang berangkat dari daerah pemilihan (dapil) I (Kecamatan Kota dan Tlanakan). Kemudian, Deajeng Pangestu, politikus Demokrat yang mewakili rakyat dapil II (Kecamatan Proppo dan Palengaan).

Wardah merupakan anggota dewan petahana. Periode 2014–2019 dia terpilih sebagai wakil rakyat dari dapil yang sama. Alumnus Universitas Negeri Malang itu berjanji akan terus memperjuangkan nasib rakyat kecil.

Dia juga mengawal kebijakan pemerintah terkait nasib guru honorer. Pengawalan terhadap kebijakan sosial juga menjadi lahan perjuangan Wardah. ”Alhamdulillah, terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaannya kepada saya dalam mengemban amanah sebagai anggota dewan,” katanya kemarin (25/8).

Baca Juga :  Gagalkan Aksi Curanmor Antar Kota

Pada periode kedua sebagai wakil rakyat, Wardah memiliki target kawalan kebijakan pemerintah. Di antaranya, bertekad mengawal pemerintah agar mencanangkan kembali Pamekasan sebagai kota layak anak.

Implementasi dari kota layak anak itu harus benar-benar direalisasikan secara optimal. Di antaranya, pemerintah menyiapkan ruang laktasi di setiap instansi. ”Ruang laktasi itu sangat penting disiapkan,” tegasnya.

Wardah juga bertekad mengawal kebijakan pro gender. Pemberdayaan masyarakat perempuan harus lebih maksimal. Pemerintah harus benar-benar hadir mengatasi persoalan yang dihadapi kaum hawa.

Perempuan berhijab itu mengajak masyarakat ikut mengawal jalannya pemerintah. Jika ada kebijakan yang perlu dikritisi, dewan siap menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. ”Mari sama-sama kawal pemerintahan. Kami siap mengabdikan diri kepada maayarakat,” ajaknya.

Baca Juga :  Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Digelar 5 Juli

Kesiapan mengabdikan diri kepada masyarakat juga disampaikan Deajeng Pangestu. Wakil rakyat kelahiran Surabaya, 18 Januari 1994 itu berjanji memperjuangkan nasib perempuan. Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan akan dikawal secara optimal.

Dari sisi peningkatan ekonomi perempuan, Deajeng berencana mendorong pemerintah mengembangkan batik secara optimal. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada industri batik.

Dengan demikian, dinilai sangat penting pemerintah hadir memberi perlindungan. Misalnya, perlindungan hukum dan perlindungan dari sisi permodalan. ”Saya ingin masuk di komunitas batik perempuan untuk mengetahui persoalan apa saja yang dihadapi selama ini,” ungkap Fakultas Sarjana Hukum Ubaya itu.

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga dinilai penting dikawal. Pemerintah harus mampu membuat inovasi yang mengarah pada peningkatan kualitas mutu pendidikan. ”Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harus kita kawal bersama,” pungkasnya.

Keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten di Madura masih minim. Namun, untuk masa jabatan 2019–2024 lebih banyak dari sebelumnya. Periode saat ini ada 12 perempuan yang melenggang ke parlemen.

 

SEBANYAK 45 anggota DPRD Pamekasan periode 2019–2024 mengklaim siap mengabdikan diri kepada masyarakat. Tidak terkecuali dua srikandi yang berhasil melenggang ke gedung parlemen.


Mereka adalah Wardatus Syarifah yang berangkat dari daerah pemilihan (dapil) I (Kecamatan Kota dan Tlanakan). Kemudian, Deajeng Pangestu, politikus Demokrat yang mewakili rakyat dapil II (Kecamatan Proppo dan Palengaan).

Wardah merupakan anggota dewan petahana. Periode 2014–2019 dia terpilih sebagai wakil rakyat dari dapil yang sama. Alumnus Universitas Negeri Malang itu berjanji akan terus memperjuangkan nasib rakyat kecil.

Dia juga mengawal kebijakan pemerintah terkait nasib guru honorer. Pengawalan terhadap kebijakan sosial juga menjadi lahan perjuangan Wardah. ”Alhamdulillah, terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaannya kepada saya dalam mengemban amanah sebagai anggota dewan,” katanya kemarin (25/8).

Baca Juga :  Ra Latif Berdedikasi

Pada periode kedua sebagai wakil rakyat, Wardah memiliki target kawalan kebijakan pemerintah. Di antaranya, bertekad mengawal pemerintah agar mencanangkan kembali Pamekasan sebagai kota layak anak.

Implementasi dari kota layak anak itu harus benar-benar direalisasikan secara optimal. Di antaranya, pemerintah menyiapkan ruang laktasi di setiap instansi. ”Ruang laktasi itu sangat penting disiapkan,” tegasnya.

Wardah juga bertekad mengawal kebijakan pro gender. Pemberdayaan masyarakat perempuan harus lebih maksimal. Pemerintah harus benar-benar hadir mengatasi persoalan yang dihadapi kaum hawa.

Perempuan berhijab itu mengajak masyarakat ikut mengawal jalannya pemerintah. Jika ada kebijakan yang perlu dikritisi, dewan siap menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. ”Mari sama-sama kawal pemerintahan. Kami siap mengabdikan diri kepada maayarakat,” ajaknya.

Baca Juga :  Saksi Absen, Sidang Dugaan Pembunuhan Ditunda

Kesiapan mengabdikan diri kepada masyarakat juga disampaikan Deajeng Pangestu. Wakil rakyat kelahiran Surabaya, 18 Januari 1994 itu berjanji memperjuangkan nasib perempuan. Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan akan dikawal secara optimal.

Dari sisi peningkatan ekonomi perempuan, Deajeng berencana mendorong pemerintah mengembangkan batik secara optimal. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada industri batik.

Dengan demikian, dinilai sangat penting pemerintah hadir memberi perlindungan. Misalnya, perlindungan hukum dan perlindungan dari sisi permodalan. ”Saya ingin masuk di komunitas batik perempuan untuk mengetahui persoalan apa saja yang dihadapi selama ini,” ungkap Fakultas Sarjana Hukum Ubaya itu.

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga dinilai penting dikawal. Pemerintah harus mampu membuat inovasi yang mengarah pada peningkatan kualitas mutu pendidikan. ”Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harus kita kawal bersama,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/