alexametrics
27.2 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Satu Desa Belum Terima Form C6, Warga Datangi Panwaslu

SAMPANG – Puluhan warga dari Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Sampang, mendatangi kantor panitia pengawas pemilu (panwaslu) setempat pukul 11.00 Senin (25/6). Mereka melaporkan formulir C6 atau surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara belum didistribusikan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Bahrul, 40, warga Desa Ketapang Laok, mengatakan, hingga kemarin seluruh warga di desanya tidak menerima surat undangan C6. ”Makanya, kami datang ke sini untuk melapor,” ujarnya.

Menurut dia, sebelumnya pihaknya melapor ke panwascam Minggu (24/6). Akan tetapi, tidak ada tanggapan dan tindak lanjut yang serius. Padahal, panwascam berjanji akan mendistribusikan C6 pada malam hari.

”Kami ini orang awam. Kami takut tidak bisa menggunakan hak suara di pilkada Sampang karena tak memiliki surat undangan,” katanya.

Baca Juga :  Kantor Panwaslu Dihujani Batu

Di desa lainnya undangan tersebut sudah diterima warga. Pihaknya menduga ada permainan surat undangan. ”Kami juga sudah mendatangi PPS, ngakunya pendistribusian C6 itu tugas KPPS,” beber Bahrul.

Dia menambahkan, Desa Ketapang Laok memiliki delapan dusun dengan daftar pemilih tetap (DPT) lebih kurang 6.000. Dari delapan dusun itu, semuanya belum menerima formulir C6. ”Kami berharap segera ada tindakan tegas sehingga pilkada Sampang terlaksana dengan aman dan kondusif,” harapnya.

Muhalli selaku Devisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Panwaslu Sampang mengatakan, pihaknya masih mengklarifikasi laporan warga Desa Ketapang Laok. Menurut dia, pihaknya belum menyimpulkan itu pelanggaran.

Pihaknya memastikan, sesuai aturan surat undangan C6, itu harus didistribusikan dan sudah sampai kepada pemilih tiga hari sebelum pencoblosan. Namun, jika ada kendala, batas waktu terakhir surat undangan C6 yakni sehari sebelum pencoblosan.

Baca Juga :  Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan

”Kami sudah meminta keterangan seluruh warga yang datang ke sini. Kami akan tindak lanjuti ke lapangan. Bukti-bukti sedang kami kumpulkan,” ungkapnya.

Muhalli menyatakan, warga yang tidak menerima surat undangan C6 tetap bisa melakukan pencoblosan. Caranya, membawa e-KTP atau surat keterangan (suket). ”Formulir C6 itu dari KPU ke PPK, kemudian ke PPS lalu ke KPPS. Kesimpulan sementara, C6 banyak tertahan di KPPS,” sebutnya. 

SAMPANG – Puluhan warga dari Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Sampang, mendatangi kantor panitia pengawas pemilu (panwaslu) setempat pukul 11.00 Senin (25/6). Mereka melaporkan formulir C6 atau surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara belum didistribusikan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Bahrul, 40, warga Desa Ketapang Laok, mengatakan, hingga kemarin seluruh warga di desanya tidak menerima surat undangan C6. ”Makanya, kami datang ke sini untuk melapor,” ujarnya.

Menurut dia, sebelumnya pihaknya melapor ke panwascam Minggu (24/6). Akan tetapi, tidak ada tanggapan dan tindak lanjut yang serius. Padahal, panwascam berjanji akan mendistribusikan C6 pada malam hari.


”Kami ini orang awam. Kami takut tidak bisa menggunakan hak suara di pilkada Sampang karena tak memiliki surat undangan,” katanya.

Baca Juga :  Ibu Korban Pembunuhan Minta Terdakwa Dihukum Mati

Di desa lainnya undangan tersebut sudah diterima warga. Pihaknya menduga ada permainan surat undangan. ”Kami juga sudah mendatangi PPS, ngakunya pendistribusian C6 itu tugas KPPS,” beber Bahrul.

Dia menambahkan, Desa Ketapang Laok memiliki delapan dusun dengan daftar pemilih tetap (DPT) lebih kurang 6.000. Dari delapan dusun itu, semuanya belum menerima formulir C6. ”Kami berharap segera ada tindakan tegas sehingga pilkada Sampang terlaksana dengan aman dan kondusif,” harapnya.

Muhalli selaku Devisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Panwaslu Sampang mengatakan, pihaknya masih mengklarifikasi laporan warga Desa Ketapang Laok. Menurut dia, pihaknya belum menyimpulkan itu pelanggaran.

Pihaknya memastikan, sesuai aturan surat undangan C6, itu harus didistribusikan dan sudah sampai kepada pemilih tiga hari sebelum pencoblosan. Namun, jika ada kendala, batas waktu terakhir surat undangan C6 yakni sehari sebelum pencoblosan.

Baca Juga :  Panwaslu Launching Gakumdu, Gandeng Polres dan Kejari

”Kami sudah meminta keterangan seluruh warga yang datang ke sini. Kami akan tindak lanjuti ke lapangan. Bukti-bukti sedang kami kumpulkan,” ungkapnya.

Muhalli menyatakan, warga yang tidak menerima surat undangan C6 tetap bisa melakukan pencoblosan. Caranya, membawa e-KTP atau surat keterangan (suket). ”Formulir C6 itu dari KPU ke PPK, kemudian ke PPS lalu ke KPPS. Kesimpulan sementara, C6 banyak tertahan di KPPS,” sebutnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/