alexametrics
24 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Mutasi 142 Pejabat Bangkalan Tidak Izin Kemendagri

BANGKALAN – Dugaan mutasi dan pelantikan bodong terhadap 142 pejabat oleh mantan bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad 23 Februari lalu semakin kuat. Lantaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak pernah mengeluarkan izin tertulis pengangkatan dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Arief M. Edie menyatakan, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2016, enam bulan sebelum jabatan berakhir, bupati tidak boleh melakukan pelantikan atau mutasi pejabat kecuali dapat persetujuan tertulis dari Mendagri. ”Aturannya begitu, harus ada izin tertulis dari Mendagri,” ujarnya.

Untuk mutasi 142 pejabat di Pemkab Bangkalan, sambung dia, hingga Minggu (25/3) belum ada surat permohonan izin dari bupati. ”Belum ada (surat permohonan izin melakukan mutasi pejabat dari bupati), dan Kemendagri tidak pernah mengeluarkan izin mutasi pejabat,” ungkapnya.

Baca Juga :  Soal Tes Calon Panwascam Jangan Bocor

Arief menyampaikan, pengajuan izin mutasi pejabat ke Kemendagri bisa melalui Pemprov Jatim. ”Mungkin saja suratnya masih di perjalanan (Pemprov Jatim, Red). Tapi yang jelas, kalau di sini (Kemendagri) belum ada,” katanya.

Direncanakan, Selasa (27/3) pihaknya memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan serta pihak-pihak terkait lainnya. Itu untuk mengklarifikasi pelantikan 142 pejabat di Bangkalan pada 23 Februari lalu. ”Selasa (27/3) kami undang, kami klarifikasi seperti apa kronologisnya,” ucap Arief.

Melantik atau melakukan mutasi pejabat tanpa izin tertulis Mendagri, menurut Arief salah dan tidak diperkenankan. ”Jelas salah kalau tidak ada izin tertulis dari Mendagri,” terangnya. Namun demikian, pihaknya tidak mau banyak berspekulasi dulu.

Langkah yang tepat memanggil pejabat berwenang di Pemkab Bangkalan. Jika terbukti melanggar ketentuan, Kemendagri akan menegur. ”Nanti keputusannya apakah (mutasi dan pelantikan pejabat) diulang atau tidak, kami menunggu hasil klarifikasi,” tukasnya.

Baca Juga :  Pembentukan BNNK Pamekasan Buram

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim Anom Surahno mengaku belum diberi tahu mengenai mutasi dan pelantikan 142 pejabat di Pemkab Bangkalan. Hanya, kata dia, Jumat (23/3) ada surat dari Pemkab Bangkalan yang isinya minta petunjuk terkait persoalan mutasi dan pelantikan 142 pejabat tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris BKPSDA Bangkalan Ari Murfianto beralasan melaksanakan ibadah umroh saat pelantikan 142 pejabat. Karena itu, dia tidak tahu tentang SK untuk 142 pejabat yang dimutasi tersebut.

Menurut dia, semua proses mutasi dan pelantikan pejabat diurus Kepala BKPSDA Bangkalan Moh. Gufron. Untuk diketahui, Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh rencananya hari ini akan memutuskan masalah mutasi 142 pejabat itu.

BANGKALAN – Dugaan mutasi dan pelantikan bodong terhadap 142 pejabat oleh mantan bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad 23 Februari lalu semakin kuat. Lantaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak pernah mengeluarkan izin tertulis pengangkatan dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Arief M. Edie menyatakan, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2016, enam bulan sebelum jabatan berakhir, bupati tidak boleh melakukan pelantikan atau mutasi pejabat kecuali dapat persetujuan tertulis dari Mendagri. ”Aturannya begitu, harus ada izin tertulis dari Mendagri,” ujarnya.

Untuk mutasi 142 pejabat di Pemkab Bangkalan, sambung dia, hingga Minggu (25/3) belum ada surat permohonan izin dari bupati. ”Belum ada (surat permohonan izin melakukan mutasi pejabat dari bupati), dan Kemendagri tidak pernah mengeluarkan izin mutasi pejabat,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pengajuan Kuota CPNS Belum Direspons

Arief menyampaikan, pengajuan izin mutasi pejabat ke Kemendagri bisa melalui Pemprov Jatim. ”Mungkin saja suratnya masih di perjalanan (Pemprov Jatim, Red). Tapi yang jelas, kalau di sini (Kemendagri) belum ada,” katanya.

Direncanakan, Selasa (27/3) pihaknya memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan serta pihak-pihak terkait lainnya. Itu untuk mengklarifikasi pelantikan 142 pejabat di Bangkalan pada 23 Februari lalu. ”Selasa (27/3) kami undang, kami klarifikasi seperti apa kronologisnya,” ucap Arief.

Melantik atau melakukan mutasi pejabat tanpa izin tertulis Mendagri, menurut Arief salah dan tidak diperkenankan. ”Jelas salah kalau tidak ada izin tertulis dari Mendagri,” terangnya. Namun demikian, pihaknya tidak mau banyak berspekulasi dulu.

Langkah yang tepat memanggil pejabat berwenang di Pemkab Bangkalan. Jika terbukti melanggar ketentuan, Kemendagri akan menegur. ”Nanti keputusannya apakah (mutasi dan pelantikan pejabat) diulang atau tidak, kami menunggu hasil klarifikasi,” tukasnya.

Baca Juga :  Soal Tes Calon Panwascam Jangan Bocor

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim Anom Surahno mengaku belum diberi tahu mengenai mutasi dan pelantikan 142 pejabat di Pemkab Bangkalan. Hanya, kata dia, Jumat (23/3) ada surat dari Pemkab Bangkalan yang isinya minta petunjuk terkait persoalan mutasi dan pelantikan 142 pejabat tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris BKPSDA Bangkalan Ari Murfianto beralasan melaksanakan ibadah umroh saat pelantikan 142 pejabat. Karena itu, dia tidak tahu tentang SK untuk 142 pejabat yang dimutasi tersebut.

Menurut dia, semua proses mutasi dan pelantikan pejabat diurus Kepala BKPSDA Bangkalan Moh. Gufron. Untuk diketahui, Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh rencananya hari ini akan memutuskan masalah mutasi 142 pejabat itu.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/