alexametrics
21.1 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Ratusan Perkara Di PA Belum Diputus

BANGKALAN – Ada 2.577 perkara yang masuk Pengadilan Agama (PA) Bangkalan pada 2018. Tetapi, 228 perkara di antaranya belum ada putusan.

Humas PA Bangkalan Supriyadi menyampaikan, perkara yang diterima lembaganya didominasi kasus perceraian. Baik cerai talak maupun cerai gugat. Banyaknya sisa perkara yang diputus itu terjadi karena ada sejumlah kendala. Mulai proses pemanggilan penggugat dan tergugat hingga persidangan.

”Sebenarnya tidak sulit untuk diselesaikan. Terkadang ada berbagai kendala yang ditemui,” ujanya kemarin (25/1).

Misalnya, kasus cerai pegawai negeri sipil (PNS). Penggugat belum dapat izin dari atasannya untuk melakukan perkara cerai. Dengan demikian, proses ditunda selama enam bulan.

Baca Juga :  Hakim Tunda Vonis Mantan Kepala Disdik

Setelah enam bulan tidak menerima izin, penggugat bisa membuat surat pernyataan bahwa sanggup menerima risiko yang akan terjadi. Kendala lainnya seperti penggugat atau pemohon memberikan alamat tergugat tidak jelas. Biasanya karena tergugat merupakan perantauan.

”Setelah dicek, ternyata tergugat tidak ada di alamat yang diberikan. Diberi alamat lagi, tidak ada lagi orangnya,” ungkap Supriyadi.

Kemudian ada juga beberapa kendala seperti tergugat tidak mengindahkan panggilan. Saat proses juga terkadang ada beberapa kendala. Misalnya, pengacara penggugat dari luar daerah. Pengacara yang didatangkan terkadang hadir dalam persidangan, kadang tidak.

”Itu kendalanya. Yang bisa mempercepat atau memperlambat penyelesaian perkara itu adalah penggugat dan tergugat. Bukan kami,” pungkasnya.

Baca Juga :  KPU Tetapkan Paslon Terpilih Hari Ini

BANGKALAN – Ada 2.577 perkara yang masuk Pengadilan Agama (PA) Bangkalan pada 2018. Tetapi, 228 perkara di antaranya belum ada putusan.

Humas PA Bangkalan Supriyadi menyampaikan, perkara yang diterima lembaganya didominasi kasus perceraian. Baik cerai talak maupun cerai gugat. Banyaknya sisa perkara yang diputus itu terjadi karena ada sejumlah kendala. Mulai proses pemanggilan penggugat dan tergugat hingga persidangan.

”Sebenarnya tidak sulit untuk diselesaikan. Terkadang ada berbagai kendala yang ditemui,” ujanya kemarin (25/1).


Misalnya, kasus cerai pegawai negeri sipil (PNS). Penggugat belum dapat izin dari atasannya untuk melakukan perkara cerai. Dengan demikian, proses ditunda selama enam bulan.

Baca Juga :  Ribuan Pasutri Tak Punya Buku Nikah

Setelah enam bulan tidak menerima izin, penggugat bisa membuat surat pernyataan bahwa sanggup menerima risiko yang akan terjadi. Kendala lainnya seperti penggugat atau pemohon memberikan alamat tergugat tidak jelas. Biasanya karena tergugat merupakan perantauan.

”Setelah dicek, ternyata tergugat tidak ada di alamat yang diberikan. Diberi alamat lagi, tidak ada lagi orangnya,” ungkap Supriyadi.

Kemudian ada juga beberapa kendala seperti tergugat tidak mengindahkan panggilan. Saat proses juga terkadang ada beberapa kendala. Misalnya, pengacara penggugat dari luar daerah. Pengacara yang didatangkan terkadang hadir dalam persidangan, kadang tidak.

”Itu kendalanya. Yang bisa mempercepat atau memperlambat penyelesaian perkara itu adalah penggugat dan tergugat. Bukan kami,” pungkasnya.

Baca Juga :  Polisi¬†Amankan Truk Biang Kecelakaan

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/