alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Bupati Sampang Kembali Ajukan Mutasi

SAMPANG – Bupati Sampang Fadhilah Budiono kembali mengajukan permohonan mutasi pejabat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Permendagri 73/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak digubris.

Usulan ke Kemendagri dua kali. Yakni, pada September, lalu turun Oktober. Usulan kedua pada Oktober, turun Desember. Sebanyak 52 pejabat sudah disetujui. Surat rekomendasi diterima badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM). Dua surat yang diterima, 27 Oktober surat nomor 800/8845/OTDA dan 15 Desember 2017 nomor 821/10862/OTDA.

Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengatakan,  pihaknya berencana mengusulkan mutasi kembali karena masih ada OPD yang belum diisi pejabat definitif. Misalnya, dinas lingkungan hidup (DLH) serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

Fadhilah menambahkan, pihaknya sudah mengusulkan ke Jakarta. Namun, pejabat yang akan dituju masih ke Thailand. Dengan demikian, pihaknya masih mengusulkan eselon III dan eselon IV. ”Sudah mendapat izin usulan, walaupun belum rampung,” tegasnya. ”Baperjakat yang mengusulkan. Saya menerima jadinya,” jelasnya.

Baca Juga :  Khalil Asy’ari Pilih Tak Jadi Bupati

Kabid Mutasi BKPSDM Sampang Arief Lukman Hidayat mengatakan, pihaknya mengajukan dua kali usulan. Usulan tersebut terdiri atas kepala SD dan SMP, pengawas, staf, dan pegawai struktural pemkab. ”Usulan kedua, 52 orang dengan akumulasi camat yang dilantik lebih awal. Kalau jumlah guru 112 orang, kepala sekolah 102 orang. Mutasi staf, jumlahnya tidak tahu pasti. Keseluruhan 300 lebih dengan struktural,” ungkapnya kemarin (24/12).

”Usulan pertama biasa. Usulan kedua dipadukan karena ada revisi. Kalau staf tidak ada pelantikan,” imbuhnya. Yoyok menambahkan, mutasi pejabat kemungkinan ada. Namun,  pastinya kapan tidak tahu karena masih menunggu perintah bupati.

Kepala BKPSDM Sampang Slamet Terbang mengatakan, pihaknya belum menerima usulan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat). Namun, kesempatan mutasi masih ada. ”Kalau saat ini belum ada usulan,” kelitnya.

Slamet menegaskan, pihaknya sudah mengajukan sesuai prosedur ke Kemendagri. Mutasi harus ada izin Kemendagri. ”Peraturannya memang seperti itu,” imbuhnya.

Baca Juga :  Optimistis Socah Jadi Juara Lomba Azan

Sekretaris Komisi IV DPRD Sampang Maniri mengatakan, jabatan bupati tinggal beberapa bulan lagi. Seharusnya, mutasi tidak dicicil. Mutasi oleh bupati tiga kali. ”Setelah dilakukan pelantikan beberapa hari lalu, ini ada pengajuan mutasi kembali,” katanya.

Menurut dia, seharusnya ada perlawanan bagi PNS yang tidak setuju dimutasi. Bupati telah melakukan abuse of power karena telah bertindak di luar kewenangan. Bupati tidak patuh terhadap asas pemerintahan yang baik. ”Selain perbuatannya melawan hukum, bupati telah mencederai asas kehati-hatian dan kemanfaatan,” ujarnya.

Bupati juga harus memerhatikan  surat keputusan kepala BKN No. K.26-20/V.24.25/99 tertanggal 10 Desember 2001 tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil. Kemungkinan, ada indikasi invisible hand yang mendorong bupati melakukan mutasi jabatan.

”Saya akan menggalang kekuatan di DPRD dan memanggil pejabat yang di mutasi. Sebab, saya dapat info ada prosedur yang tidak dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan dalam mutasi kali ini,” terangnya.

SAMPANG – Bupati Sampang Fadhilah Budiono kembali mengajukan permohonan mutasi pejabat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Permendagri 73/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak digubris.

Usulan ke Kemendagri dua kali. Yakni, pada September, lalu turun Oktober. Usulan kedua pada Oktober, turun Desember. Sebanyak 52 pejabat sudah disetujui. Surat rekomendasi diterima badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM). Dua surat yang diterima, 27 Oktober surat nomor 800/8845/OTDA dan 15 Desember 2017 nomor 821/10862/OTDA.

Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengatakan,  pihaknya berencana mengusulkan mutasi kembali karena masih ada OPD yang belum diisi pejabat definitif. Misalnya, dinas lingkungan hidup (DLH) serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).


Fadhilah menambahkan, pihaknya sudah mengusulkan ke Jakarta. Namun, pejabat yang akan dituju masih ke Thailand. Dengan demikian, pihaknya masih mengusulkan eselon III dan eselon IV. ”Sudah mendapat izin usulan, walaupun belum rampung,” tegasnya. ”Baperjakat yang mengusulkan. Saya menerima jadinya,” jelasnya.

Baca Juga :  Korpri Laksanakan Tanggung Jawab Sepenuh Hati

Kabid Mutasi BKPSDM Sampang Arief Lukman Hidayat mengatakan, pihaknya mengajukan dua kali usulan. Usulan tersebut terdiri atas kepala SD dan SMP, pengawas, staf, dan pegawai struktural pemkab. ”Usulan kedua, 52 orang dengan akumulasi camat yang dilantik lebih awal. Kalau jumlah guru 112 orang, kepala sekolah 102 orang. Mutasi staf, jumlahnya tidak tahu pasti. Keseluruhan 300 lebih dengan struktural,” ungkapnya kemarin (24/12).

”Usulan pertama biasa. Usulan kedua dipadukan karena ada revisi. Kalau staf tidak ada pelantikan,” imbuhnya. Yoyok menambahkan, mutasi pejabat kemungkinan ada. Namun,  pastinya kapan tidak tahu karena masih menunggu perintah bupati.

Kepala BKPSDM Sampang Slamet Terbang mengatakan, pihaknya belum menerima usulan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat). Namun, kesempatan mutasi masih ada. ”Kalau saat ini belum ada usulan,” kelitnya.

Slamet menegaskan, pihaknya sudah mengajukan sesuai prosedur ke Kemendagri. Mutasi harus ada izin Kemendagri. ”Peraturannya memang seperti itu,” imbuhnya.

Baca Juga :  Setelah Deddy Corbuzier, Kepala BPBD Sampang Kini Resmi Jadi Mualaf

Sekretaris Komisi IV DPRD Sampang Maniri mengatakan, jabatan bupati tinggal beberapa bulan lagi. Seharusnya, mutasi tidak dicicil. Mutasi oleh bupati tiga kali. ”Setelah dilakukan pelantikan beberapa hari lalu, ini ada pengajuan mutasi kembali,” katanya.

Menurut dia, seharusnya ada perlawanan bagi PNS yang tidak setuju dimutasi. Bupati telah melakukan abuse of power karena telah bertindak di luar kewenangan. Bupati tidak patuh terhadap asas pemerintahan yang baik. ”Selain perbuatannya melawan hukum, bupati telah mencederai asas kehati-hatian dan kemanfaatan,” ujarnya.

Bupati juga harus memerhatikan  surat keputusan kepala BKN No. K.26-20/V.24.25/99 tertanggal 10 Desember 2001 tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil. Kemungkinan, ada indikasi invisible hand yang mendorong bupati melakukan mutasi jabatan.

”Saya akan menggalang kekuatan di DPRD dan memanggil pejabat yang di mutasi. Sebab, saya dapat info ada prosedur yang tidak dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan dalam mutasi kali ini,” terangnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/