alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Disharmonisasi Harus Segera Diakhiri

PAMEKASAN – Disharmonisasi yang terjadi antara DPRD Pamekasan dengan Bupati Baddrut Tamam mendapat perhatian publik. Bahkan mantan bupati KH Kholilurrahman ikut angkat bicara terkait persoalan tersebut.

Kholilurrahman mengatakan, persoalan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif tidak diketahui secara detail. Namun, disharmonisasi itu harus segera usai agar pemerintahan berjalan dengan baik.

Mantan bupati Pamekasan itu menyampaikan, salah satu tips agar hubungan baik terbangun adalah komunikasi politik yang baik. Segala persoalan akan selesai jika dikomunikasikan dengan baik.

Kemudian ada keinginan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan. Tanpa adanya keinginan yang baik, sulit membangun hubungan harmonis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Harus ada keinginan yang baik,” katanya Sabtu (24/11).

Ketua DPD PAN Pamekasan Heru Budi Prayitno mengatakan, langkah dewan menolak beberapa program unggulan bupati bukan karena hubungan kurang baik. Tetapi regulasinya memang tidak memperbolehkan program tersebut disetujui.

Baca Juga :  Tolak Minimarket Modern, LSAKP Demo Kantor DPRD Pamekasan

Jika program yang tidak ada cantolannya di KUA-PPAS disepakati, khawatir berdampak buruk di kemudian hari. Bahkan bisa berdampak hukum. ”Regulasinya memang tidak memungkinkan program itu dimasukkan dalam APBD Pamekasan 2019,” katanya.

Sebagai partai pengusung Bupati Baddrut Tamam pada pilkada lalu, Heru mengaku dinamika politik itu biasa. Tetapi meski sejumlah program tidak masuk RAPBD 2019, masyarakat tidak perlu khawatir.

Sebab program tersebut masih memungkinkan direalisasikan tahun depan. Yakni melalui APBD Perubahan. ”Masih ada celah program unggulan tersebut direalisasikan tahun depan,” katanya.

Heru menyampaikan, program yang ditolak banggar rata-rata program unggulan pada janji politik bupati. Di antaranya, bantuan keuangan khusus (BKK) untuk desa dan pembentukan wirausahawan.

Baca Juga :  Perketat Jalur Masuk Warga Luar Sumenep, Ini yang Dilakukan Pemkab

Meski demikian, program unggulan lainnya banyak yang terakomodasi. Salah satunya, peningkatan kualitas pendidikan di Pamekasan. ”Jadi bukan semua program unggulan bupati tidak masuk RAPBD,” ujar dia.

PAN akan terus mengawal realisasi program bupati. Anggota dewan dari partai berlambang matahari itu akan mengawal menyukseskan program unggulan yang masuk visi misi bupati tersebut.

Anggota Banggar DPRD Pamekasan Taufikurrahman mengatakan, beberapa program bupati yang ditolak itu lantaran tidak memiliki cantolan di KUA-PPAS. Dewan takut jika harus menyepakati program tersebut.

Banggar meminta agar program tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke draf rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Kemudian, diusulkan kembali melalui APBD Perubahan. ”Pembahasan RAPBD bisa dipercepat,” tukasnya.

PAMEKASAN – Disharmonisasi yang terjadi antara DPRD Pamekasan dengan Bupati Baddrut Tamam mendapat perhatian publik. Bahkan mantan bupati KH Kholilurrahman ikut angkat bicara terkait persoalan tersebut.

Kholilurrahman mengatakan, persoalan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif tidak diketahui secara detail. Namun, disharmonisasi itu harus segera usai agar pemerintahan berjalan dengan baik.

Mantan bupati Pamekasan itu menyampaikan, salah satu tips agar hubungan baik terbangun adalah komunikasi politik yang baik. Segala persoalan akan selesai jika dikomunikasikan dengan baik.


Kemudian ada keinginan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan. Tanpa adanya keinginan yang baik, sulit membangun hubungan harmonis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Harus ada keinginan yang baik,” katanya Sabtu (24/11).

Ketua DPD PAN Pamekasan Heru Budi Prayitno mengatakan, langkah dewan menolak beberapa program unggulan bupati bukan karena hubungan kurang baik. Tetapi regulasinya memang tidak memperbolehkan program tersebut disetujui.

Baca Juga :  Pamekasan Peringkat Keenam Termiskin

Jika program yang tidak ada cantolannya di KUA-PPAS disepakati, khawatir berdampak buruk di kemudian hari. Bahkan bisa berdampak hukum. ”Regulasinya memang tidak memungkinkan program itu dimasukkan dalam APBD Pamekasan 2019,” katanya.

Sebagai partai pengusung Bupati Baddrut Tamam pada pilkada lalu, Heru mengaku dinamika politik itu biasa. Tetapi meski sejumlah program tidak masuk RAPBD 2019, masyarakat tidak perlu khawatir.

Sebab program tersebut masih memungkinkan direalisasikan tahun depan. Yakni melalui APBD Perubahan. ”Masih ada celah program unggulan tersebut direalisasikan tahun depan,” katanya.

Heru menyampaikan, program yang ditolak banggar rata-rata program unggulan pada janji politik bupati. Di antaranya, bantuan keuangan khusus (BKK) untuk desa dan pembentukan wirausahawan.

Baca Juga :  Gagal Ikut Pilkada 2018, Torul Ingin Dirikan Institut

Meski demikian, program unggulan lainnya banyak yang terakomodasi. Salah satunya, peningkatan kualitas pendidikan di Pamekasan. ”Jadi bukan semua program unggulan bupati tidak masuk RAPBD,” ujar dia.

PAN akan terus mengawal realisasi program bupati. Anggota dewan dari partai berlambang matahari itu akan mengawal menyukseskan program unggulan yang masuk visi misi bupati tersebut.

Anggota Banggar DPRD Pamekasan Taufikurrahman mengatakan, beberapa program bupati yang ditolak itu lantaran tidak memiliki cantolan di KUA-PPAS. Dewan takut jika harus menyepakati program tersebut.

Banggar meminta agar program tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke draf rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Kemudian, diusulkan kembali melalui APBD Perubahan. ”Pembahasan RAPBD bisa dipercepat,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/