alexametrics
20.1 C
Madura
Thursday, July 7, 2022

Menghilang, Kadis dan Kabid PUPR Abaikan Saran Sekkab

BANGKALAN – Kabar mundurnya Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Roosli Soeliharjono dan Kabid Bina Marga Yudistiro kian jelas. Selasa (24/10) dua pejabat struktural tersebut absen dari kegiatan Hari Jadi Ke-486 Bangkalan.

Dalam momen penting itu mereka tidak terlihat. Hanya Kadis dan Kabid OPD lain serta seluruh camat se-Bangkalan yang hadir. Saat terendus kabar memundurkan diri dari jabatan, mereka memang sulit ditemui.

Informasi itu semakin santer beberapa saat setelah tujuh kegiatan fisik di dinas tersebut tidak dapat dilanjutkan. Padahal, program peningkatan jalan sudah dilelang. Bahkan ada yang sudah masuk tahap penandatanganan kontrak.

Penyebabnya, Kemenkeu tidak akan mentransfer DAK kepada pemerintah daerah yang terlambat melaporkan realisasi kegiatan tiap triwulan. Dua OPD di Bangkalan yang mengajukan permohonan perpanjangan laporan realisasi kegiatan kepada Kemenkeu. Yakni, dinas PU dan penataan ruang (PUPR) serta dinas kesehatan (dinkes).

Baca Juga :  BKPSDM Sumenep Komitmen Beri Layanan Terbaik

Banyak kegiatan atau program yang kontrak lelangnya melebihi 31 Agustus. Sebagian kegiatan baru selesai pada September. Atas dasar itu, Kemenkeu memastikan tidak akan menyalurkan DAK ke Pemkab Bangkalan.

Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono mengatakan, setiap ASN yang ingin mengundurkan dirimenjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK). Dalam hal ini Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad. Sebelum ada keputusan resmi, mereka harus masuk seperti biasa.

”Saya sudah telepon Pak Nonuk (Roosli Soeliharjono, Red) dan Pak Yudis. Tapi, tidak nyambung,” ungkapnya.

Dia mengaku pernah mendatangi dinas PUPR. Namun, yang bersangkutan tidak ada di tempat. Kondisi tersebut tentu sangat disayangkan. ”Ternyata mereka tidak masuk kantor. Tapi, kata pegawai di sana, kalau Pak Nonuk kadang masuk dan kadang tidak,” katanya.

Dia mengimbau Nonuk dan Yudis tidak melanggar disiplin PNS. ”Harapan saya sekali lagi tetap harus masuk kantor,” ucapnya.

Baca Juga :  Kurir 1 Kg Sabu Ngaku Tak Tahu

Eddy menyampaikan, keputusan Nonuk dan Yudis menjadi urusan bupati. Misalnya, apa hasilnya, pihaknya menunggu petunjuk PPK. ”Untuk Pak Nonuk, itu tidak ada tembusan ke saya. Hanya Pak Yudis yang melayangkan tembusan pengunduran dirinya dari jabatan Kabid bina marga,” terangnya.

Karena itu, posisi Nonuk dan Yudis murni menjadi ranah bupati. Apakah tindakan Nonuk dan Yudis ini masuk kategori melanggar disiplin PNS atau tidak. ”Ya biar tim penegak disiplin PNS yang menyimpulkan. Tapi, kalau seperti ini biasanya langsung bupati,” jelasnya.

Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi mengatakan, keputusan pejabat ASN yang mengundurkan diri merupakan ranah eksekutif untuk menyelesaikan. Namun, ketika keputusan tersebut membuat program kegiatan mandek, alat kelengkapan dewan (AKD) yang memberikan kontrol. Sebab, keputusan tersebut sudah masuk ranah teknis.

”Pihak eksekutif segera menyelesaikan itu supaya program di OPD tetap lanjut,” tandansya.

BANGKALAN – Kabar mundurnya Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Roosli Soeliharjono dan Kabid Bina Marga Yudistiro kian jelas. Selasa (24/10) dua pejabat struktural tersebut absen dari kegiatan Hari Jadi Ke-486 Bangkalan.

Dalam momen penting itu mereka tidak terlihat. Hanya Kadis dan Kabid OPD lain serta seluruh camat se-Bangkalan yang hadir. Saat terendus kabar memundurkan diri dari jabatan, mereka memang sulit ditemui.

Informasi itu semakin santer beberapa saat setelah tujuh kegiatan fisik di dinas tersebut tidak dapat dilanjutkan. Padahal, program peningkatan jalan sudah dilelang. Bahkan ada yang sudah masuk tahap penandatanganan kontrak.


Penyebabnya, Kemenkeu tidak akan mentransfer DAK kepada pemerintah daerah yang terlambat melaporkan realisasi kegiatan tiap triwulan. Dua OPD di Bangkalan yang mengajukan permohonan perpanjangan laporan realisasi kegiatan kepada Kemenkeu. Yakni, dinas PU dan penataan ruang (PUPR) serta dinas kesehatan (dinkes).

Baca Juga :  Syarat Ratusan Bacaleg Tak Lengkap

Banyak kegiatan atau program yang kontrak lelangnya melebihi 31 Agustus. Sebagian kegiatan baru selesai pada September. Atas dasar itu, Kemenkeu memastikan tidak akan menyalurkan DAK ke Pemkab Bangkalan.

Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono mengatakan, setiap ASN yang ingin mengundurkan dirimenjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK). Dalam hal ini Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad. Sebelum ada keputusan resmi, mereka harus masuk seperti biasa.

”Saya sudah telepon Pak Nonuk (Roosli Soeliharjono, Red) dan Pak Yudis. Tapi, tidak nyambung,” ungkapnya.

Dia mengaku pernah mendatangi dinas PUPR. Namun, yang bersangkutan tidak ada di tempat. Kondisi tersebut tentu sangat disayangkan. ”Ternyata mereka tidak masuk kantor. Tapi, kata pegawai di sana, kalau Pak Nonuk kadang masuk dan kadang tidak,” katanya.

Dia mengimbau Nonuk dan Yudis tidak melanggar disiplin PNS. ”Harapan saya sekali lagi tetap harus masuk kantor,” ucapnya.

Baca Juga :  Pesan Budayawan D. Zawawi Imron pada Hari Jadi Ke-752 Sumenep

Eddy menyampaikan, keputusan Nonuk dan Yudis menjadi urusan bupati. Misalnya, apa hasilnya, pihaknya menunggu petunjuk PPK. ”Untuk Pak Nonuk, itu tidak ada tembusan ke saya. Hanya Pak Yudis yang melayangkan tembusan pengunduran dirinya dari jabatan Kabid bina marga,” terangnya.

Karena itu, posisi Nonuk dan Yudis murni menjadi ranah bupati. Apakah tindakan Nonuk dan Yudis ini masuk kategori melanggar disiplin PNS atau tidak. ”Ya biar tim penegak disiplin PNS yang menyimpulkan. Tapi, kalau seperti ini biasanya langsung bupati,” jelasnya.

Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi mengatakan, keputusan pejabat ASN yang mengundurkan diri merupakan ranah eksekutif untuk menyelesaikan. Namun, ketika keputusan tersebut membuat program kegiatan mandek, alat kelengkapan dewan (AKD) yang memberikan kontrol. Sebab, keputusan tersebut sudah masuk ranah teknis.

”Pihak eksekutif segera menyelesaikan itu supaya program di OPD tetap lanjut,” tandansya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/