alexametrics
24 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

DAK Rp 21,2 M Hangus, Rombongan DPRD Bangkalan Kecele

BANGKALAN – Kabar hangusnya dana alokasi khusus (DAK) Rp 21,2 miliar bukan isapan jempol. Hasil konsultasi rombongan Komisi C DPRD Bangkalan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Senin (23/10), dana puluhan miliaran rupiah itu dipastikan tidak bisa ditransfer ke daerah.

Alasannya, tahapan lelang melebihi 31 Agustus. Penyebab lain, serapan kegiatan tidak mencapai 75 persen. Dari dana yang ditransfer ke Pemkab Bangkalan, sebanyak 30 persen untuk termin pertama.

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno mengutarakan, pihaknya telah berkonsultasi dengan Kemenkeu. Itu dilakukan untuk memastikan simpang siur alokasi DAK yang tidak dibayar. Hasilnya, dana untuk sejumlah kegiatan itu dipastikan tidak akan dibayarkan ke daerah.

”Ternyata benar itu hangus. Pemicunya, proses lelang lambat dan realisasi kegiatan tidak mencapai target. Ya, kami kecewa,” ujarnya Selasa (24/10).

Suyitno mengungkapkan, berdasar hasil konsultasi dengan Kemenkeu, semestinya  kegiatan yang menggunakan DAK itu Februari sudah dilelang. Kenyataan di Kota Salak berkata lain. Agustus malah baru ditender.

”Tidak bisa ditoleransi. Makanya, tidak boleh terjadi pada 2018. Sebab, yang rugi masyarakat Bangkalan, tidak menikmati pembangunan,” terangnya.

Menurut Suyitno,  dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR)  tidak terlalu bermasalah. Sebab, laporan kegiatan melebihi 75 persen. Hanya, ketika diakumulasi untuk serapan kegiatan keseluruhan, data di Kemenkeu ternyata tidak sampai 75 persen. ”Dana Rp 21,2 miliar itu tersebar di tiga OPD. Yakni, dinkes, disdik, dan PUPR,” tuturnya.

Baca Juga :  Tabun Art Galeri Jadi Venue HUT JPRM

Kemungkinan besar, di dinas PUPR hanya satu kegiatan yang terancam tidak bisa dilanjutkan dari tujuh paket kegiatan yang di-pending ”Perinciannya berapa saja, kami tidak tahu. Namun, kemungkinan besar hanya satu kegiatan,” ucapnya.

Seperti diberitakan, banyak program yang kontrak lelangnya melebihi 31 Agustus. Sebagian baru selesai September. Atas dasar itu, Kemenkeu tidak akan menyalurkan DAK ke Pemkab Bangkalan.

Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK 50. Lelang kegiatan belum selesai atau serapan tidak sampai 75 persen hingga 31 Agustus, sehingga dana tidak ditransfer.

Sebelum turun PMK 112/2017, pada 2016 menggunakan PMK 48. Dalam PMK 48, tidak ada batas waktu dan persyaratan pencapaian output dan penyerapan dana. Dengan demikian, banyak kegiatan fisik menumpuk di akhir tahun dan berdampak pada kualitas.

Dikeluarkanlah PMK 112/2017 sebagaimana diubah dari PMK 50. Tujuannya, agar daerah tidak telat mengeksekusi anggaran yang disediakan.

Anggaran tujuh kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan dinas PUPR yang tidak bisa dilanjutkan Rp 34.810.000.000. Perinciannya, peningkatan Jalan Tanjungbumi–Bungkeng Rp 2.940.000.000. Program ini sudah selesai dilelang. Kemudian, pemeliharaan berkala Jalan Tanah Merah–Kombangan Rp 3.750.000.000.

Program fisik ini juga sudah dilelang. Kegiatan yang juga telah dilelang adalah peningkatan Jalan Mrecah–Binoh Rp 3.460.000.000. Empat program lain dalam penandatanganan kontrak. Antara lain, peningkatan Jalan Paterongan–Suwaan Rp 5.980.000.000.

Baca Juga :  Waduh! Belanja Pegawai di Bangkalan Lebih Rp 1 Triliun

Kemudian, peningkatan Jalan Tlokoh–Konang Rp 4.640.000.000. Lalu, peningkatan Jalan Macajah–Tlangoh–Tagungguh Rp 4.840.000.000. Terakhir adalah peningkatan Jalan Campor–Landak Rp 9.200.000.000.

Sementara itu, Kepala BPKAD Bangkalan Syamsul Arifin tetap optimistis jatah DAK akan ditransfer seratus persen. Pihaknya menunggu jawaban Kemenkeu. ”Surat permohonan perpanjangan laporan realisasi yang dikirim ke Kemenkeu  belum mendapat jawaban. Tapi, kami yakin ditransfer. Tunggu sajalah,” katanya.

Menurut Syamsul, apa pun jawaban Kemenkeu nanti harus diterima. Manakala terpaksa ada sebagian DAK yang hangus tidak akan besar. ”Akan lebih sedikit dari tahun sebelumnya,” klaimnya.

Kepala Dinkes Bangkalan Muzakki mengatakan, sejauh ini belum ada perkembangan signifikan mengenai DAK untuk lima paket program. DAK yang tidak dapat dilanjutkan di dinkes senilai Rp 13,2 miliar. Sebagian mulai dilaksanakan. Namun, belum tentu bisa tuntas tahun ini.

Anggaran belasan miliar itu sejatinya diproyeksikan untuk lima program. Antara lain, untuk pembangunan Puskesmas Modung Rp 2,5 miliar; Puskesmas Sukolilo Rp 2,9 miliar; dan pembangunan Pustu Tunjung, Burneh Rp 567 juta. 

Selain itu, pengadaan alat kesehatan (alkes) rumah sakit senilai Rp 3,1 miliar. Sisanya sekitar Rp 4.133.000.000 untuk pengadaan obat-obatan. ”Belum ada jawaban, kami juga tidak tahu,” jelas Muzakki. 

BANGKALAN – Kabar hangusnya dana alokasi khusus (DAK) Rp 21,2 miliar bukan isapan jempol. Hasil konsultasi rombongan Komisi C DPRD Bangkalan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Senin (23/10), dana puluhan miliaran rupiah itu dipastikan tidak bisa ditransfer ke daerah.

Alasannya, tahapan lelang melebihi 31 Agustus. Penyebab lain, serapan kegiatan tidak mencapai 75 persen. Dari dana yang ditransfer ke Pemkab Bangkalan, sebanyak 30 persen untuk termin pertama.

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno mengutarakan, pihaknya telah berkonsultasi dengan Kemenkeu. Itu dilakukan untuk memastikan simpang siur alokasi DAK yang tidak dibayar. Hasilnya, dana untuk sejumlah kegiatan itu dipastikan tidak akan dibayarkan ke daerah.


”Ternyata benar itu hangus. Pemicunya, proses lelang lambat dan realisasi kegiatan tidak mencapai target. Ya, kami kecewa,” ujarnya Selasa (24/10).

Suyitno mengungkapkan, berdasar hasil konsultasi dengan Kemenkeu, semestinya  kegiatan yang menggunakan DAK itu Februari sudah dilelang. Kenyataan di Kota Salak berkata lain. Agustus malah baru ditender.

”Tidak bisa ditoleransi. Makanya, tidak boleh terjadi pada 2018. Sebab, yang rugi masyarakat Bangkalan, tidak menikmati pembangunan,” terangnya.

Menurut Suyitno,  dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR)  tidak terlalu bermasalah. Sebab, laporan kegiatan melebihi 75 persen. Hanya, ketika diakumulasi untuk serapan kegiatan keseluruhan, data di Kemenkeu ternyata tidak sampai 75 persen. ”Dana Rp 21,2 miliar itu tersebar di tiga OPD. Yakni, dinkes, disdik, dan PUPR,” tuturnya.

Baca Juga :  Polsek Arjasa Amankan Pengedar Sabu "Kelas Teri"

Kemungkinan besar, di dinas PUPR hanya satu kegiatan yang terancam tidak bisa dilanjutkan dari tujuh paket kegiatan yang di-pending ”Perinciannya berapa saja, kami tidak tahu. Namun, kemungkinan besar hanya satu kegiatan,” ucapnya.

Seperti diberitakan, banyak program yang kontrak lelangnya melebihi 31 Agustus. Sebagian baru selesai September. Atas dasar itu, Kemenkeu tidak akan menyalurkan DAK ke Pemkab Bangkalan.

Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK 50. Lelang kegiatan belum selesai atau serapan tidak sampai 75 persen hingga 31 Agustus, sehingga dana tidak ditransfer.

Sebelum turun PMK 112/2017, pada 2016 menggunakan PMK 48. Dalam PMK 48, tidak ada batas waktu dan persyaratan pencapaian output dan penyerapan dana. Dengan demikian, banyak kegiatan fisik menumpuk di akhir tahun dan berdampak pada kualitas.

Dikeluarkanlah PMK 112/2017 sebagaimana diubah dari PMK 50. Tujuannya, agar daerah tidak telat mengeksekusi anggaran yang disediakan.

Anggaran tujuh kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan dinas PUPR yang tidak bisa dilanjutkan Rp 34.810.000.000. Perinciannya, peningkatan Jalan Tanjungbumi–Bungkeng Rp 2.940.000.000. Program ini sudah selesai dilelang. Kemudian, pemeliharaan berkala Jalan Tanah Merah–Kombangan Rp 3.750.000.000.

Program fisik ini juga sudah dilelang. Kegiatan yang juga telah dilelang adalah peningkatan Jalan Mrecah–Binoh Rp 3.460.000.000. Empat program lain dalam penandatanganan kontrak. Antara lain, peningkatan Jalan Paterongan–Suwaan Rp 5.980.000.000.

Baca Juga :  Pemkab Bangkalan Komitmen Kawal dan Sukseskan Pilkada 2018

Kemudian, peningkatan Jalan Tlokoh–Konang Rp 4.640.000.000. Lalu, peningkatan Jalan Macajah–Tlangoh–Tagungguh Rp 4.840.000.000. Terakhir adalah peningkatan Jalan Campor–Landak Rp 9.200.000.000.

Sementara itu, Kepala BPKAD Bangkalan Syamsul Arifin tetap optimistis jatah DAK akan ditransfer seratus persen. Pihaknya menunggu jawaban Kemenkeu. ”Surat permohonan perpanjangan laporan realisasi yang dikirim ke Kemenkeu  belum mendapat jawaban. Tapi, kami yakin ditransfer. Tunggu sajalah,” katanya.

Menurut Syamsul, apa pun jawaban Kemenkeu nanti harus diterima. Manakala terpaksa ada sebagian DAK yang hangus tidak akan besar. ”Akan lebih sedikit dari tahun sebelumnya,” klaimnya.

Kepala Dinkes Bangkalan Muzakki mengatakan, sejauh ini belum ada perkembangan signifikan mengenai DAK untuk lima paket program. DAK yang tidak dapat dilanjutkan di dinkes senilai Rp 13,2 miliar. Sebagian mulai dilaksanakan. Namun, belum tentu bisa tuntas tahun ini.

Anggaran belasan miliar itu sejatinya diproyeksikan untuk lima program. Antara lain, untuk pembangunan Puskesmas Modung Rp 2,5 miliar; Puskesmas Sukolilo Rp 2,9 miliar; dan pembangunan Pustu Tunjung, Burneh Rp 567 juta. 

Selain itu, pengadaan alat kesehatan (alkes) rumah sakit senilai Rp 3,1 miliar. Sisanya sekitar Rp 4.133.000.000 untuk pengadaan obat-obatan. ”Belum ada jawaban, kami juga tidak tahu,” jelas Muzakki. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/