alexametrics
25.3 C
Madura
Monday, June 27, 2022

 SK DPC PPP Digugat, Empat PAC Lapor Mahkamah Partai

PAMEKASAN – Internal DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan bergejolak. Kepengurusan Mundzir Kholil sebagai ketua dan Muksin Salim selaku sekretaris dipersoalkan. Empat PAC peserta musyawarah cabang (muscab) beberapa waktu lalu melaporkan mereka ke Mahkamah Partai. Empat PAC itu adalah PAC Pasean, Kadur, Galis, dan Tlanakan.

Gugatan surat keputusan (SK) nomor 317/SK/DPW/C/VI/2017 itu sudah ditindaklanjuti Mahkamah Partai. Sebab surat yang diteken Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa’ Noer dan dan Sekretaris DPW Nurman Zain Hadi itu diindikasikan dibuat mainan. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), protes dilakukan kubu Wazirul Jihad dan kubu Halili Yasin.

Mereka merupakan kader yang diusulkan menjadi sekretaris pada muscab beberapa waktu lalu. Mereka melakukan protes karena ada kejanggalan terkait SK kepengurusan Mundzir-Muksin.

Karena itu, gugatan ke Mahkamah Partai itu dilkakukan untuk menganulir SK Mundzir-Muksin. Sebab Muksin tidak termasuk kader yang diusulkan untuk menjadi sekretaris DPC saat muscab.

Saat itu, kader yang diusulkan menjadi sekretaris adalah Halili Yasin, Ali Masykur, dan Wazirul Jihad. Namun sekretaris yang dipilih justru di luar tiga nama itu yang direkomendasikan saat muscab. Alasan itulah yang dipermasalahkan ke Mahkamah Partai.

Baca Juga :  Sebulan Berlalu, Hasil Reses Tidak Diparipurnakan

Penggalangan penolakan terhadap SK Mundzir-Muksin dilakukan secara masif. Beberapa PAC lain sudah dimintai tanda tangan dan stempel. Hal itu sebagai antisipasi jika di kemudian hari dibutuhkan Mahkamah Partai.

Namun Muksin tak mau kalah. Kubu Muksin dikabarkan juga gencar minta dukungan ke PAC-PAC. Upaya tersebut untuk membendung langkah mereka yang menggugat SK oleh beberapa PAC lain.

Ketua PAC Kecamatan Kadur Hadi menjelaskan, SK tersebut sarat masalah. Awalnya, nama pengurus yang tercantum dalam SK tersebut adalah Mundzir-Wazirul Jihad. Namun tiba-tiba SK itu berubah tanpa kejelasan. Karena itu, dilaporkan ke Mahkamah Partai.

”Seharusnya ditarik dulu, baru ada perubahan. Jadi SK yang baru (Mundzir-Muksin, Red) itu tidak jelas. Tiba-tiba ada SK baru,” terangnya.

Menurut Hadi, kepengurusan DPC PPP Pamekasan saat ini tidak jelas. Sebab tidak ada sosialisasi atau pengukuhan. ”Tidak pernah disosialisasikan, hanya sebatas (tahu) kepada ketua, sekretaris dan bendahara, kalau yang lain tidak tahu,” terangnya Kamis (24/8).

Hadi sangat setuju pelaporan terkait SK tersebut ke Mahkamah Partai. Jika memang ada kesalahan, seharusnya dijelaskan. ”Salahnya di mana dan pertimbangannya apa tidak dijelaskan, tiba-tiba diubah,” terangnya.

Baca Juga :  Begal Beraksi Lagi, Kapolres Perintahkan Pelaku Ditembak

Sekretaris DPC PPP Pamekasan Muksin Salim membenarkan ada empat PAC yang menggugat SK ke Mahkamah Partai. Gugatan oleh ketua PCA Pasean, Kadur, Galis, dan Tlanakan, itu tertangal 1 Juli. ”Kami tahu dari Mahkamah Partai sendiri jika ada gugatan. Secara umum tidak ada masalah. Walaupun mahkamah berproses, namun tidak akan langsung diputuskan,” jelasnya.

Bahkan, Muksin yakin gugatan itu bisa diabaikan. Sebab saat ini PPP masih dalam penyempurnaan konsolidasi. SK yang ada tetap kuat. ”Tidak ada masalah dengan keberadaan SK,” terangnya.

Muksin mengaku juga sudah melayangkan gugatan intervensi ke Mahkamah Partai. Dirinya mengklaim, gugatan intervensi sudah ditandatangani PAC dan sekretaris PAC se-Kabupaten Pamekasan. Gugatan intervensi itu mengenai kronologis sehingga keluar SK Mundzir-Muksin.

”Alhamdulilah sudah diterima mayoritas pengurus, ulama, dan semua PAC melaksanakan konsolidasinya secara resmi. Yaitu musancab, kecuali PAC Kadur. Pelaksanaan musancab mengindikasikan PAC tidak mempermasalahkan SK yang ada,” pungkasnya.

Sementara itu, Wazirul Jihad tidak banyak komentar terkait gugatan PAC yang disebut-sebut dikabarkan dari kubunya. Dia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. ”Saya sakit di rumah. Mau nanya-nanya dulu,” ujarnya.

PAMEKASAN – Internal DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan bergejolak. Kepengurusan Mundzir Kholil sebagai ketua dan Muksin Salim selaku sekretaris dipersoalkan. Empat PAC peserta musyawarah cabang (muscab) beberapa waktu lalu melaporkan mereka ke Mahkamah Partai. Empat PAC itu adalah PAC Pasean, Kadur, Galis, dan Tlanakan.

Gugatan surat keputusan (SK) nomor 317/SK/DPW/C/VI/2017 itu sudah ditindaklanjuti Mahkamah Partai. Sebab surat yang diteken Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa’ Noer dan dan Sekretaris DPW Nurman Zain Hadi itu diindikasikan dibuat mainan. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), protes dilakukan kubu Wazirul Jihad dan kubu Halili Yasin.

Mereka merupakan kader yang diusulkan menjadi sekretaris pada muscab beberapa waktu lalu. Mereka melakukan protes karena ada kejanggalan terkait SK kepengurusan Mundzir-Muksin.


Karena itu, gugatan ke Mahkamah Partai itu dilkakukan untuk menganulir SK Mundzir-Muksin. Sebab Muksin tidak termasuk kader yang diusulkan untuk menjadi sekretaris DPC saat muscab.

Saat itu, kader yang diusulkan menjadi sekretaris adalah Halili Yasin, Ali Masykur, dan Wazirul Jihad. Namun sekretaris yang dipilih justru di luar tiga nama itu yang direkomendasikan saat muscab. Alasan itulah yang dipermasalahkan ke Mahkamah Partai.

Baca Juga :  Pemilih Disabilitas Pilgub Jatim di Sumenep 1.682 Orang

Penggalangan penolakan terhadap SK Mundzir-Muksin dilakukan secara masif. Beberapa PAC lain sudah dimintai tanda tangan dan stempel. Hal itu sebagai antisipasi jika di kemudian hari dibutuhkan Mahkamah Partai.

Namun Muksin tak mau kalah. Kubu Muksin dikabarkan juga gencar minta dukungan ke PAC-PAC. Upaya tersebut untuk membendung langkah mereka yang menggugat SK oleh beberapa PAC lain.

Ketua PAC Kecamatan Kadur Hadi menjelaskan, SK tersebut sarat masalah. Awalnya, nama pengurus yang tercantum dalam SK tersebut adalah Mundzir-Wazirul Jihad. Namun tiba-tiba SK itu berubah tanpa kejelasan. Karena itu, dilaporkan ke Mahkamah Partai.

”Seharusnya ditarik dulu, baru ada perubahan. Jadi SK yang baru (Mundzir-Muksin, Red) itu tidak jelas. Tiba-tiba ada SK baru,” terangnya.

Menurut Hadi, kepengurusan DPC PPP Pamekasan saat ini tidak jelas. Sebab tidak ada sosialisasi atau pengukuhan. ”Tidak pernah disosialisasikan, hanya sebatas (tahu) kepada ketua, sekretaris dan bendahara, kalau yang lain tidak tahu,” terangnya Kamis (24/8).

Hadi sangat setuju pelaporan terkait SK tersebut ke Mahkamah Partai. Jika memang ada kesalahan, seharusnya dijelaskan. ”Salahnya di mana dan pertimbangannya apa tidak dijelaskan, tiba-tiba diubah,” terangnya.

Baca Juga :  Batik on The Sea Dipastikan Meriah

Sekretaris DPC PPP Pamekasan Muksin Salim membenarkan ada empat PAC yang menggugat SK ke Mahkamah Partai. Gugatan oleh ketua PCA Pasean, Kadur, Galis, dan Tlanakan, itu tertangal 1 Juli. ”Kami tahu dari Mahkamah Partai sendiri jika ada gugatan. Secara umum tidak ada masalah. Walaupun mahkamah berproses, namun tidak akan langsung diputuskan,” jelasnya.

Bahkan, Muksin yakin gugatan itu bisa diabaikan. Sebab saat ini PPP masih dalam penyempurnaan konsolidasi. SK yang ada tetap kuat. ”Tidak ada masalah dengan keberadaan SK,” terangnya.

Muksin mengaku juga sudah melayangkan gugatan intervensi ke Mahkamah Partai. Dirinya mengklaim, gugatan intervensi sudah ditandatangani PAC dan sekretaris PAC se-Kabupaten Pamekasan. Gugatan intervensi itu mengenai kronologis sehingga keluar SK Mundzir-Muksin.

”Alhamdulilah sudah diterima mayoritas pengurus, ulama, dan semua PAC melaksanakan konsolidasinya secara resmi. Yaitu musancab, kecuali PAC Kadur. Pelaksanaan musancab mengindikasikan PAC tidak mempermasalahkan SK yang ada,” pungkasnya.

Sementara itu, Wazirul Jihad tidak banyak komentar terkait gugatan PAC yang disebut-sebut dikabarkan dari kubunya. Dia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. ”Saya sakit di rumah. Mau nanya-nanya dulu,” ujarnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/