alexametrics
22.7 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

Masa Tenang, Tak Boleh Ada APK

SAMPANG – Tahapan Pilkada Serentak 2018 kini memasuki masa tenang hingga hari pencoblosan 27 Juni. Petugas gabungan dari panwaslu, polisi, TNI, dan dinas perhubungan (dishub) mulai Minggu (24/6) menurukan seluruh alat peraga kampanye (APK).

Di Sampang, sedikitnya 30 APK dan bahan kampanye lainnya milik paslon peserta pilkada, baik pilgub maupun pilbup, diturunkan petugas. Terdiri atas banner besar, baliho, dan stiker gambar paslon.

Dari puluhan APK dan bahan kampanye tersebut, tidak sedikit yang dinilai melanggar aturan lokasi pemasangan. Misalnya, ditempel di rambu lalu lintas, pintu gerbang sekolah, dan fasilitas umum.

Penurunan APK tidak hanya dilakukan di jalan raya. Tapi, juga di setiap posko atau gardu pemenangan masing-masing paslon. Petugas mencopot seluruh APK dan bahan kampanye yang masih terpasang.

Komisioner Divisi SDM dan Organisasi Panwaslu Sampang Insiyatun mengatakan, penurunan APK dan bahan kampanye dilaksanakan berdasar pasal 30 ayat 4 PKPU Nomor 4 Tahun 2017. Dia menegaskan, panwaslu harus memberesihkan APK dan bahan kampanye paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

”Selama masa tenang, semua APK harus dibersihkan dan tidak boleh ada yang masih terpasang,” tegasnya. Dia melanjutkan, pada 22 Juni pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi bersama KPU, polres, Kodim 0828 Sampang, bakesbangpol, satpol PP, dan dishub terkait persiapan masa tenang pilkada.

Baca Juga :  Nalar Kiai tentang Rokok

Rakor tersebut dihadiri timses masing-masing paslon. Kesepakatan dalam rakor yaitu pada 23 Juni pukul 24.00 seluruh APK dan bahan kampanye wajib diturunkan atau ditertibkan. Sebelum masa tenang, branding atau stiker gambar paslon yang terpasang di mobil dan sepeda motor harus dibersihkan.

Timses kabupaten mempunyai tanggung jawab menginstruksikan kepada timses kecamatan dan koordinator desa (kordes) agar segera mencopot atau membersihkan seluruh APK yang terpasang di posko. Penurunan APK yang diserahkan kepada tim kampanye paslon menjadi tanggung jawab masing-masing paslon.

Panwaslu meminta seluruh paslon dan timses menaati peraturan tersebut agar tercipta suasana aman dan kondusif menjelang pelaksanaan pilkada. ”Peraturan sudah jelas. Jika beberapa hari ke depan masih ada APK, ada sanksi,” ujarnya.

Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Sampang Miftahur Rozaq menambahkan, pihaknya sudah menjalin koordinasi dan penyatuan komitmen bersama semua timses tiap paslon untuk menurunkan seluruh APK. ”PPK dan PPS siap memberikan pendampingan penurunan APK,” katanya.

Baca Juga :  Doa Bersama untuk Bangkalan Sejahtera

Di Bangkalan panwaslu, KPU, polres, kodim 0829, dan satpol PP juga bersama-sama menurunkan APK dan bahan kampanye (BK) milik paslon. Kegiatan penurunan APK diikuti PPK dan panwascam di 18 kecamatan se-Bangkalan.

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh menyatakan, APK dan BK milik paslon harus dibersihkan. Baik yang difasilitasi KPU maupun dari tim paslon. ”Wajib diturunkan. Sekarang masa tenang. Jadi, tidak boleh ditunda-tunda,” katanya.

Dalam penurunan APK dan BK kemarin, berdasar laporan panwascam di tiap kecamatan, ada beberapa posko milik paslon yang dihiasi APK dan BK yang enggan diturunkan. ”Tapi, tetap kami turunkan. Ini sudah masa tenang. Tanggal 24, 25, dan 26 Juni masa tenang,” tegasnya.

Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Bangkalan Faisal Rahman menimpali, selama masa tenang tidak boleh ada APK dan BK yang bertebaran di masyarakat. ”Harus bersih. Tidak boleh ada APK dan BK,” tandasnya.

SAMPANG – Tahapan Pilkada Serentak 2018 kini memasuki masa tenang hingga hari pencoblosan 27 Juni. Petugas gabungan dari panwaslu, polisi, TNI, dan dinas perhubungan (dishub) mulai Minggu (24/6) menurukan seluruh alat peraga kampanye (APK).

Di Sampang, sedikitnya 30 APK dan bahan kampanye lainnya milik paslon peserta pilkada, baik pilgub maupun pilbup, diturunkan petugas. Terdiri atas banner besar, baliho, dan stiker gambar paslon.

Dari puluhan APK dan bahan kampanye tersebut, tidak sedikit yang dinilai melanggar aturan lokasi pemasangan. Misalnya, ditempel di rambu lalu lintas, pintu gerbang sekolah, dan fasilitas umum.


Penurunan APK tidak hanya dilakukan di jalan raya. Tapi, juga di setiap posko atau gardu pemenangan masing-masing paslon. Petugas mencopot seluruh APK dan bahan kampanye yang masih terpasang.

Komisioner Divisi SDM dan Organisasi Panwaslu Sampang Insiyatun mengatakan, penurunan APK dan bahan kampanye dilaksanakan berdasar pasal 30 ayat 4 PKPU Nomor 4 Tahun 2017. Dia menegaskan, panwaslu harus memberesihkan APK dan bahan kampanye paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

”Selama masa tenang, semua APK harus dibersihkan dan tidak boleh ada yang masih terpasang,” tegasnya. Dia melanjutkan, pada 22 Juni pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi bersama KPU, polres, Kodim 0828 Sampang, bakesbangpol, satpol PP, dan dishub terkait persiapan masa tenang pilkada.

Baca Juga :  Oknum Pejabat Desa Halangi Perbaikan Data pemilih

Rakor tersebut dihadiri timses masing-masing paslon. Kesepakatan dalam rakor yaitu pada 23 Juni pukul 24.00 seluruh APK dan bahan kampanye wajib diturunkan atau ditertibkan. Sebelum masa tenang, branding atau stiker gambar paslon yang terpasang di mobil dan sepeda motor harus dibersihkan.

- Advertisement -

Timses kabupaten mempunyai tanggung jawab menginstruksikan kepada timses kecamatan dan koordinator desa (kordes) agar segera mencopot atau membersihkan seluruh APK yang terpasang di posko. Penurunan APK yang diserahkan kepada tim kampanye paslon menjadi tanggung jawab masing-masing paslon.

Panwaslu meminta seluruh paslon dan timses menaati peraturan tersebut agar tercipta suasana aman dan kondusif menjelang pelaksanaan pilkada. ”Peraturan sudah jelas. Jika beberapa hari ke depan masih ada APK, ada sanksi,” ujarnya.

Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Sampang Miftahur Rozaq menambahkan, pihaknya sudah menjalin koordinasi dan penyatuan komitmen bersama semua timses tiap paslon untuk menurunkan seluruh APK. ”PPK dan PPS siap memberikan pendampingan penurunan APK,” katanya.

Baca Juga :  Semua Pihak Sepakat Cegah Masalah Pilkada

Di Bangkalan panwaslu, KPU, polres, kodim 0829, dan satpol PP juga bersama-sama menurunkan APK dan bahan kampanye (BK) milik paslon. Kegiatan penurunan APK diikuti PPK dan panwascam di 18 kecamatan se-Bangkalan.

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh menyatakan, APK dan BK milik paslon harus dibersihkan. Baik yang difasilitasi KPU maupun dari tim paslon. ”Wajib diturunkan. Sekarang masa tenang. Jadi, tidak boleh ditunda-tunda,” katanya.

Dalam penurunan APK dan BK kemarin, berdasar laporan panwascam di tiap kecamatan, ada beberapa posko milik paslon yang dihiasi APK dan BK yang enggan diturunkan. ”Tapi, tetap kami turunkan. Ini sudah masa tenang. Tanggal 24, 25, dan 26 Juni masa tenang,” tegasnya.

Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Bangkalan Faisal Rahman menimpali, selama masa tenang tidak boleh ada APK dan BK yang bertebaran di masyarakat. ”Harus bersih. Tidak boleh ada APK dan BK,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/