alexametrics
24.9 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Kasus Penyelewengan Bantuan Beras Stagnan

SAMPANG – Kasus dugaan pelanggaran penyaluran bantuan beras kepada warga miskin di Desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates, belum ada tersangka. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang masih melakukan pendalaman dan kajian.

Kasi Intel Kejari Sampang Ivan Kusuma Yuda mengatakan, perkembangan kasus dugaan penyelewengan penyaluran bantuan beras miskin masih stagnan. Pihaknya masih mendalami hasil keterangan yang dikumpulkan dari sejumlah saksi.

”Semuanya masih berstatus saksi, belum ada yang tersangka. Sebab, kami masih dalami berkas dan keterangannya,” beber dia kemarin (24/1).

Kejari juga akan terus melakukan investigasi ke lapangan berkaitan dengan kasus tersebut. Ivan menduga hal serupa tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Banyuates.

”Tenang saja, ini masih penyelidikan. Nanti kalau sudah penyidikan dan ada tersangkanya, pasti kami jelaskan secara detail,” janjinya.

Baca Juga :  Asyik Nyabu, PNS Ditangkap

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sampang Akhmad Muhtadin menegaskan semua desa rata-rata sistem penyalurannya sama. Yaitu, bantuan beras dibagi rata.

”Mayoritas dibagi rata, karena itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat,” ungkap dia.

Menurut dia, data penerima bantuan beras sampai saat ini banyak yang tak valid. Dengan demikian, perlu dilakukan pembaruan oleh pemerintah daerah. ”Kami masih menemukan masyarakat yang benar-benar layak menerima, tapi tidak masuk dalam daftar. Ini yang menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan sosial di bawah, makanya kami membagi rata,” terangnya.

Kepala Desa Morbatoh Sabrun menyampaikan, sudah ada kesepakatan bersama pada 2009 mengenai bantuan beras yang akan dibagi rata. Pihaknya saat itu mengumpulkan badan pemusyawaratan desa (BPD), kepala dusun, tokoh masyarakat serta penerima bantuan untuk bermusyawarah.

Baca Juga :  Video Istri Telanjang Disebar, Hasan Basri Lapor Polisi

”Tidak benar jika bantuan beras itu sama sekali tidak diberikan. Karena, bantuan beras itu dibagi rata. Jadi, tujuh dusun di desa saya itu pembagiannya bergantian,” tegas dia.

Dengan begitu, pada saat diperiksa Kejari Sampang, Sabrun sudah menyampaikan apa adanya sesuai fakta di lapangan. Menurut dia, ada tendensi politik di balik laporan tersebut.

”Pelapornya orang luar, bukan warga saya. Semoga cepat kelar saja, karena penerima sebenarnya tidak mempermasalahkan,” tukasnya.

SAMPANG – Kasus dugaan pelanggaran penyaluran bantuan beras kepada warga miskin di Desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates, belum ada tersangka. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang masih melakukan pendalaman dan kajian.

Kasi Intel Kejari Sampang Ivan Kusuma Yuda mengatakan, perkembangan kasus dugaan penyelewengan penyaluran bantuan beras miskin masih stagnan. Pihaknya masih mendalami hasil keterangan yang dikumpulkan dari sejumlah saksi.

”Semuanya masih berstatus saksi, belum ada yang tersangka. Sebab, kami masih dalami berkas dan keterangannya,” beber dia kemarin (24/1).


Kejari juga akan terus melakukan investigasi ke lapangan berkaitan dengan kasus tersebut. Ivan menduga hal serupa tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Banyuates.

”Tenang saja, ini masih penyelidikan. Nanti kalau sudah penyidikan dan ada tersangkanya, pasti kami jelaskan secara detail,” janjinya.

Baca Juga :  Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sumenep

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sampang Akhmad Muhtadin menegaskan semua desa rata-rata sistem penyalurannya sama. Yaitu, bantuan beras dibagi rata.

”Mayoritas dibagi rata, karena itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat,” ungkap dia.

Menurut dia, data penerima bantuan beras sampai saat ini banyak yang tak valid. Dengan demikian, perlu dilakukan pembaruan oleh pemerintah daerah. ”Kami masih menemukan masyarakat yang benar-benar layak menerima, tapi tidak masuk dalam daftar. Ini yang menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan sosial di bawah, makanya kami membagi rata,” terangnya.

Kepala Desa Morbatoh Sabrun menyampaikan, sudah ada kesepakatan bersama pada 2009 mengenai bantuan beras yang akan dibagi rata. Pihaknya saat itu mengumpulkan badan pemusyawaratan desa (BPD), kepala dusun, tokoh masyarakat serta penerima bantuan untuk bermusyawarah.

Baca Juga :  Pantau Testing dan Vakisinasi, Bupati Ra Latif Beri Bantuan

”Tidak benar jika bantuan beras itu sama sekali tidak diberikan. Karena, bantuan beras itu dibagi rata. Jadi, tujuh dusun di desa saya itu pembagiannya bergantian,” tegas dia.

Dengan begitu, pada saat diperiksa Kejari Sampang, Sabrun sudah menyampaikan apa adanya sesuai fakta di lapangan. Menurut dia, ada tendensi politik di balik laporan tersebut.

”Pelapornya orang luar, bukan warga saya. Semoga cepat kelar saja, karena penerima sebenarnya tidak mempermasalahkan,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/