alexametrics
21.7 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Kampanye di Luar Jadwal Bisa Dibui

PAMEKASAN – Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 harus ekstra hati-hati dalam mempromosikan diri melalui media massa. Kampanye melalui media massa harus sesuai jadwal yang ditentukan. Jika melanggar, bisa dijebloskan ke penjara.

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, kampanye calon DPD, DPR maupun DPRD serta paslon Capres-Cawapres ditentukan oleh undang-undang. Yakni, dimulai pada 24 Maret hingga sehari sebelum masa tenang.

Ketentuan jadwal kampanye itu wajib dipatuhi. Jika ada kesengajaan melakukan kampanye di luar jadwal, sanksinya bisa fatal. Yakni, hukuman penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp 12 juta.

Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 492 Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu meminta kepada seluruh peserta pemilu untuk mematuhi aturan kampanye. ”Peserta pemilu harus tahu mengenai aturan ini,” katanya kemarin (24/1).

Baca Juga :  Panwaslu Bisa Batalkan Calon Kepala Daerah

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jatim Nur Elya Anggraini mengatakan, masa kampanye dimulai 24 Maret. Tetapi, pemberitaan, penyiaran yang terindikasi bermuatan kampanye terus berjalan.

Dengan demikian, Bawaslu Jatim bersama tim gugus tugas yang beranggotakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers mengawasi pemberitaan di media itu. Penanganan yang dilakukan spesifik. Yakni, khusus media yang bersangkutan, langsung ditindaklanjuti dewan pers. Sebab, Bawaslu tidak memiliki kewenangan memberi sanksi pada pers. Kemudian, penanganan pemasang iklan berada di Bawaslu.

Ely menyampaikan, tidak semua berita tentang caleg masuk kategori kampanye. Tetapi, ada kriteria tertentu yang diatur. Di antaranya, bermuatan foto calon, nomor urut, visi misi, dan logo partai.

Baca Juga :  Perubahan Perolehan Suara Pileg 2014 dan Pileg 2019

Jika salah satu di antara tersebut tidak ada, berita tersebut tidak masuk kategori kampanye. Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menyidangkan. ”Sepanjang tidak akumulatif, bukan masuk kampanye,” katanya.

Mantan aktivis PMII itu menyampaikan, jika ada iklan kampanye yang terbukti melanggar aturan, akan dikenakan sanksi. Yakni, sanksi teguran tertulis hingga sanksi pidana yang ditangani sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). ”Sanksi itu tidak melekat ke caleg, tapi melekat ke partai,” tandasnya. 

 

 

 

PAMEKASAN – Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 harus ekstra hati-hati dalam mempromosikan diri melalui media massa. Kampanye melalui media massa harus sesuai jadwal yang ditentukan. Jika melanggar, bisa dijebloskan ke penjara.

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, kampanye calon DPD, DPR maupun DPRD serta paslon Capres-Cawapres ditentukan oleh undang-undang. Yakni, dimulai pada 24 Maret hingga sehari sebelum masa tenang.

Ketentuan jadwal kampanye itu wajib dipatuhi. Jika ada kesengajaan melakukan kampanye di luar jadwal, sanksinya bisa fatal. Yakni, hukuman penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp 12 juta.


Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 492 Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu meminta kepada seluruh peserta pemilu untuk mematuhi aturan kampanye. ”Peserta pemilu harus tahu mengenai aturan ini,” katanya kemarin (24/1).

Baca Juga :  Yuk, Datang ke TPS!

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jatim Nur Elya Anggraini mengatakan, masa kampanye dimulai 24 Maret. Tetapi, pemberitaan, penyiaran yang terindikasi bermuatan kampanye terus berjalan.

Dengan demikian, Bawaslu Jatim bersama tim gugus tugas yang beranggotakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers mengawasi pemberitaan di media itu. Penanganan yang dilakukan spesifik. Yakni, khusus media yang bersangkutan, langsung ditindaklanjuti dewan pers. Sebab, Bawaslu tidak memiliki kewenangan memberi sanksi pada pers. Kemudian, penanganan pemasang iklan berada di Bawaslu.

Ely menyampaikan, tidak semua berita tentang caleg masuk kategori kampanye. Tetapi, ada kriteria tertentu yang diatur. Di antaranya, bermuatan foto calon, nomor urut, visi misi, dan logo partai.

Baca Juga :  Ajang Reuni Pemain Asal Tulehu

Jika salah satu di antara tersebut tidak ada, berita tersebut tidak masuk kategori kampanye. Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menyidangkan. ”Sepanjang tidak akumulatif, bukan masuk kampanye,” katanya.

Mantan aktivis PMII itu menyampaikan, jika ada iklan kampanye yang terbukti melanggar aturan, akan dikenakan sanksi. Yakni, sanksi teguran tertulis hingga sanksi pidana yang ditangani sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). ”Sanksi itu tidak melekat ke caleg, tapi melekat ke partai,” tandasnya. 

 

 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/