alexametrics
20.7 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Fraksi Ajukan Interpelasi terkait Perbup

SUMENEP – Peraturan Bupati (Perbup) Sumenep 54/2019 kembali dipertanyakan. Sejumlah fraksi di DPRD mengajukan hak interpelasi terkait peraturan tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa itu.

Salah satu yang mengajukan hak untuk meminta keterangan terkait kebijakan bupati mengenai perbup tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sumenep Abrari mengatakan, kebijakan pemerintah daerah tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat. Karena itu, partai moncong putih melaui perwakilannya di parlemen mengajukan hak interpelasi kepada bupati untuk memberikan keterangan melalui sidang paripurna.

Menurut Abrari, di dalam Perbup 54/2019 terkandung muatan sabotase terhadap keberlangsungan demokratisasi di tingkat desa. Jika ditelaah lebih mendalam, regulasi tersebut melampaui otoritas peraturan daerah (perda) yang diberi amanat langsung Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang Desa, UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dan Permendagri 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Baca Juga :  Laporkan jika Temukan Praktik Money Politics

Abrari mengatakan, perbup diberlakukan tanpa melalui konsultasi publik sehingga memantik kontroversi di tengah masyarakat. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan memutuskan untuk menggunakan hak interpelasi sebagai bagian upaya menunaikan hak konstitusional dan ikhtiar melindungi hak warga masyarakat yang berkedudukan sama di mata hukum untuk dipilih dan memilih sebagai tersurat dalam UUD 1945.

Fraksi Demokrat juga mengajukan surat hak interpelasinya untuk permasalahan serupa. Sekretaris DPC Demokrat Sumenep Indra Wahyudi menyampaikan, surat sudah ditandatangani anggota fraksi. Menurut dia, hak interpelasi diajukan dua fraksi saja sudah cukup.

Namun, dia menyebut sebelumnya Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, fraksi gabungan, dan PAN juga setuju mengusulkan hak interpelasi. ”Yang pasti, semua koalisi setuju mengusulkan hak interpelasi,” ujar pria yang juga wakil ketua DPRD Sumenep yang baru diambil sumpah jabatannya itu kemarin (23/9).

Ketua DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir berpesan agar semuanya dikembalikan pada peraturan perundang-undangan. Semua harus tahu aturan dan mekanisme. ”Kembalikan semua ke perundang-undangan agar tidak lari ke mana-mana,” ucapnya singkat.

Baca Juga :  Usut Asal-Usul Senpi

Sekretaris DPRD Sumenep Sustono enggan membeberkan jumlah fraksi yang sudah menyerahkan surat hak interpelasinya. Dia menyarankan agar menanyakan persoalan tersebut pada Kabag Hukum Sekretariat DPRD Sumenep. ”Ke Pak Ananta. Kalau beliau bilang ada lima, berarti saya juga sama,” kata mantan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep itu.

Namun, Kabag Hukum Sekretariat DPRD Sumenep Ananta Yuniarto juga tidak memberikan angka pasti. Dia mengaku tidak memiliki jawaban pasti untuk memaparkan hal tersebut. Sebab, surat hak interpelasi itu belum masuk ke mejanya.

”Sampai saat ini, kami hanya mendengar kabar kalau sudah ada surat masuk. Tapi, jumlahnya berapa saya tidak memastikan. Kami belum menerima langsung surat itu,” tukasnya.

SUMENEP – Peraturan Bupati (Perbup) Sumenep 54/2019 kembali dipertanyakan. Sejumlah fraksi di DPRD mengajukan hak interpelasi terkait peraturan tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa itu.

Salah satu yang mengajukan hak untuk meminta keterangan terkait kebijakan bupati mengenai perbup tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sumenep Abrari mengatakan, kebijakan pemerintah daerah tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat. Karena itu, partai moncong putih melaui perwakilannya di parlemen mengajukan hak interpelasi kepada bupati untuk memberikan keterangan melalui sidang paripurna.

Menurut Abrari, di dalam Perbup 54/2019 terkandung muatan sabotase terhadap keberlangsungan demokratisasi di tingkat desa. Jika ditelaah lebih mendalam, regulasi tersebut melampaui otoritas peraturan daerah (perda) yang diberi amanat langsung Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang Desa, UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dan Permendagri 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Baca Juga :  Nyengceng Samper

Abrari mengatakan, perbup diberlakukan tanpa melalui konsultasi publik sehingga memantik kontroversi di tengah masyarakat. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan memutuskan untuk menggunakan hak interpelasi sebagai bagian upaya menunaikan hak konstitusional dan ikhtiar melindungi hak warga masyarakat yang berkedudukan sama di mata hukum untuk dipilih dan memilih sebagai tersurat dalam UUD 1945.

Fraksi Demokrat juga mengajukan surat hak interpelasinya untuk permasalahan serupa. Sekretaris DPC Demokrat Sumenep Indra Wahyudi menyampaikan, surat sudah ditandatangani anggota fraksi. Menurut dia, hak interpelasi diajukan dua fraksi saja sudah cukup.

Namun, dia menyebut sebelumnya Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, fraksi gabungan, dan PAN juga setuju mengusulkan hak interpelasi. ”Yang pasti, semua koalisi setuju mengusulkan hak interpelasi,” ujar pria yang juga wakil ketua DPRD Sumenep yang baru diambil sumpah jabatannya itu kemarin (23/9).

Ketua DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir berpesan agar semuanya dikembalikan pada peraturan perundang-undangan. Semua harus tahu aturan dan mekanisme. ”Kembalikan semua ke perundang-undangan agar tidak lari ke mana-mana,” ucapnya singkat.

Baca Juga :  Pemkab Sampang Sosialisasikan Perbup Pilkades

Sekretaris DPRD Sumenep Sustono enggan membeberkan jumlah fraksi yang sudah menyerahkan surat hak interpelasinya. Dia menyarankan agar menanyakan persoalan tersebut pada Kabag Hukum Sekretariat DPRD Sumenep. ”Ke Pak Ananta. Kalau beliau bilang ada lima, berarti saya juga sama,” kata mantan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep itu.

Namun, Kabag Hukum Sekretariat DPRD Sumenep Ananta Yuniarto juga tidak memberikan angka pasti. Dia mengaku tidak memiliki jawaban pasti untuk memaparkan hal tersebut. Sebab, surat hak interpelasi itu belum masuk ke mejanya.

”Sampai saat ini, kami hanya mendengar kabar kalau sudah ada surat masuk. Tapi, jumlahnya berapa saya tidak memastikan. Kami belum menerima langsung surat itu,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/