alexametrics
23 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Belanja BBM dan Gas 28 Instansi Janggal

SUMENEP – Bukti pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan gas di 28 organisasi perangkat daerah (OPD) Sumenep terindikasi tidak valid. Itu berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Kuat dugaan ada oknum OPD yang merekayasa bukti pembelian dalam realisasi anggaran 2016.

Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Madura, tim BPK mendatangi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Hasilnya, keabsahan dokumen diragukan oleh auditor. Total 2.555 bukti pembelian BBM dan gas di 28 OPD sebesar Rp 625.365.446 tidak sesuai.

Tanda tangan, stempel, dan surat pertanggungjawaban  (SPj) yang disodorkan instansi diduga hasil rekayasa. Nota dan stempel di SPj tidak sesuai dengan nota yang biasa dikeluarkan SPBU. Selain itu, diduga ada pemalsuan tanda tangan oleh oknum OPD.

Baca Juga :  Belajar Cara Jitu Menembus Media Massa

Lima OPD yang paling dominan kejanggalan bukti pembelian BBM berdasarkan hasil audit. Antara lain, dinas perhubungan (dishub) Rp 155.976.200, satpol PP Rp 63.239.750, dan BKPP (sekarang BKPSDM) Rp 54.120.697,00. Selain itu, dispendukcapil Rp 33.268.900 dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Rp 32.609.751.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menyarankan eksekutif lebih teliti menyampaikan laporan dan berdasarkan data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan BPK ini menjadi pelajaran bagi semua OPD. ”Mengembalikan sesuai dengan rekomendasi BPK,” saran dia Rabu (23/8).

Bila tidak mengembalikan kerugian negara sesuai dengan deadline, penegak hukum bisa masuk untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan pasal 61 ayat I PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

Baca Juga :  Diduga Maling! Pecatan TNI Naik Genting Gegerkan Warga Dini Hari

Kemudian, pasal 86 ayat 2 menyatakan, ”pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Sementara lima pimpinan OPD tidak merespons saat dikonfirmasi. Di antaranya Kepala Dishub Sustono dan Kepala DPMPTSP Abd. Madjid. Termasuk Kepala Satpol PP dan Linmas Fajarrahman. Pesan singkat yang dikirim hanya dibuka tanpa balasan.

SUMENEP – Bukti pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan gas di 28 organisasi perangkat daerah (OPD) Sumenep terindikasi tidak valid. Itu berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Kuat dugaan ada oknum OPD yang merekayasa bukti pembelian dalam realisasi anggaran 2016.

Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Madura, tim BPK mendatangi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Hasilnya, keabsahan dokumen diragukan oleh auditor. Total 2.555 bukti pembelian BBM dan gas di 28 OPD sebesar Rp 625.365.446 tidak sesuai.

Tanda tangan, stempel, dan surat pertanggungjawaban  (SPj) yang disodorkan instansi diduga hasil rekayasa. Nota dan stempel di SPj tidak sesuai dengan nota yang biasa dikeluarkan SPBU. Selain itu, diduga ada pemalsuan tanda tangan oleh oknum OPD.

Baca Juga :  Pengembangan Wisata Butuh Dukungan

Lima OPD yang paling dominan kejanggalan bukti pembelian BBM berdasarkan hasil audit. Antara lain, dinas perhubungan (dishub) Rp 155.976.200, satpol PP Rp 63.239.750, dan BKPP (sekarang BKPSDM) Rp 54.120.697,00. Selain itu, dispendukcapil Rp 33.268.900 dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Rp 32.609.751.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menyarankan eksekutif lebih teliti menyampaikan laporan dan berdasarkan data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan BPK ini menjadi pelajaran bagi semua OPD. ”Mengembalikan sesuai dengan rekomendasi BPK,” saran dia Rabu (23/8).

Bila tidak mengembalikan kerugian negara sesuai dengan deadline, penegak hukum bisa masuk untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan pasal 61 ayat I PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

Baca Juga :  Proyek Irigasi Rugikan Keuangan Pemkab Pamekasan

Kemudian, pasal 86 ayat 2 menyatakan, ”pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Sementara lima pimpinan OPD tidak merespons saat dikonfirmasi. Di antaranya Kepala Dishub Sustono dan Kepala DPMPTSP Abd. Madjid. Termasuk Kepala Satpol PP dan Linmas Fajarrahman. Pesan singkat yang dikirim hanya dibuka tanpa balasan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/