alexametrics
27.1 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Komisi III Usulkan Bentuk Perda Lingkungan Hidup

SUMENEP – Perkembangan pembangunan yang cukup pesat membuat Komisi III DPRD Sumenep berinisiatif membentuk Peraturan Daerah (Perda) Lingkungan Hidup. Menurut Sekretaris Komisi III DPRD M. Syukri, peraturan tersebut diperlukan untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan sehat.

Syukri menjelaskan, pihaknya telah mengadakan rapat pembahasan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Pembahasan tersebut dilakukan bersama pakar hukum dan lingkungan hidup dari perguruan tinggi di Surabaya.

Rencananya, usulan tersebut disampaikan pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep. ”Untuk naskah akademiknya sudah kami bahas di Surabaya beberapa waktu lalu. Rencananya dalam waktu dekat kami akan mengajukan naskah itu ke BP2D,” jelasnya.

Baca Juga :  Logistik Pemilu Belum Lengkap

Syukri mengatakan, pembentukan raperda tersebut berdasar pada kepentingan DPRD untuk melindungi hak pribadi setiap warga. Dengan semakin berkembangnya perindustrian, perlu ada peraturan tegas yang menjaga hak individu atas lingkungan.

”Jangan sampai dengan berkembangnya dunia industri di Sumenep, lantas hak pribadi warganya terabaikan. Sebab, setiap orang punya hak untuk hidup sehat, untuk menikmati lingkungan bersih tanpa polusi. Tapi, sampai sekarang belum ada peraturan yang menegaskan kepentingan itu,” katanya.

Selain itu, raperda tersebut diharapkan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya saling menghargai antar sesama. Syukri berharap, setiap warga sadar bahwa orang lain di sekitarnya juga punya hal yang sama atas lingkungan sekitarnya.

”Tujuannya simpel, menyadarkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan, salah satunya itu. Jadi kalau dia buang sampah sembarangan, lalu ada warga lain yang tidak terima, berarti dia sudah melanggar hak orang lain,” terangnya.

Baca Juga :  Jelang Pilkada Pamekasan, Tiga┬áTokoh Daftar Partai Demokrat

Dia juga ingin memastikan agar setiap individu di Sumenep menerima haknya secara penuh. Syukri berpandangan bahwa perkembangan isdustri di Sumenep saat ini berbanding lurus dengan semakin banyaknya polusi.

”Jadi, nantinya hak warga atas udara bersih, lingkungan sehat, bisa dijamin melalui raperda ini,” pungkasnya.

 

SUMENEP – Perkembangan pembangunan yang cukup pesat membuat Komisi III DPRD Sumenep berinisiatif membentuk Peraturan Daerah (Perda) Lingkungan Hidup. Menurut Sekretaris Komisi III DPRD M. Syukri, peraturan tersebut diperlukan untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan sehat.

Syukri menjelaskan, pihaknya telah mengadakan rapat pembahasan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Pembahasan tersebut dilakukan bersama pakar hukum dan lingkungan hidup dari perguruan tinggi di Surabaya.

Rencananya, usulan tersebut disampaikan pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep. ”Untuk naskah akademiknya sudah kami bahas di Surabaya beberapa waktu lalu. Rencananya dalam waktu dekat kami akan mengajukan naskah itu ke BP2D,” jelasnya.

Baca Juga :  Logistik Pemilu Belum Lengkap

Syukri mengatakan, pembentukan raperda tersebut berdasar pada kepentingan DPRD untuk melindungi hak pribadi setiap warga. Dengan semakin berkembangnya perindustrian, perlu ada peraturan tegas yang menjaga hak individu atas lingkungan.

”Jangan sampai dengan berkembangnya dunia industri di Sumenep, lantas hak pribadi warganya terabaikan. Sebab, setiap orang punya hak untuk hidup sehat, untuk menikmati lingkungan bersih tanpa polusi. Tapi, sampai sekarang belum ada peraturan yang menegaskan kepentingan itu,” katanya.

Selain itu, raperda tersebut diharapkan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya saling menghargai antar sesama. Syukri berharap, setiap warga sadar bahwa orang lain di sekitarnya juga punya hal yang sama atas lingkungan sekitarnya.

”Tujuannya simpel, menyadarkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan, salah satunya itu. Jadi kalau dia buang sampah sembarangan, lalu ada warga lain yang tidak terima, berarti dia sudah melanggar hak orang lain,” terangnya.

Baca Juga :  BKPSDM Tingkatkan Kinerja ASN melalui Smart ID Card

Dia juga ingin memastikan agar setiap individu di Sumenep menerima haknya secara penuh. Syukri berpandangan bahwa perkembangan isdustri di Sumenep saat ini berbanding lurus dengan semakin banyaknya polusi.

”Jadi, nantinya hak warga atas udara bersih, lingkungan sehat, bisa dijamin melalui raperda ini,” pungkasnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/