alexametrics
21.3 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Rincian Pokir Komisi B DPRD Bangkalan Belum Lengkap

BANGKALAN – Jatah pokok pikiran (pokir) anggota komisi B jauh lebih besar dibanding Komisi A DPRD Bangkalan. Meski sama-sama berjumlah 11 wakil rakyat, namun jumlah anggaran dua komisi itu selisih Rp 310 juta. Komisi A total Rp 19.090.000.000. Sedangkan komisi B Rp 19.400.000.000.

Dari sebelas anggota dewan, terdapat satu anggota komisi B yang belum melampirkan jenis kegiatan beserta lokasi alias belum dirinci. Yakni, Mas’udi, anggota dewan dari fraksi PPP. Sementara, sepuluh anggota yang lain lengkap dengan jenis kegiatan dan lokasi dusun, desa, dan kecamatan.

Mas’udi mengklaim sudah mengusulkan jenis kegiatan yang menggunakan anggaran pokir dewan. Mungkin saja, kata dia, belum dicantumkan di draf pokir DPRD tahun anggaran 2018. ”Sudah ada untuk jenis kegiatan dan lokasinya. Semua untuk konstituen saya di dapil,” ujarnya singkat Jumat (23/3).

Baca Juga :  Satpam Lalai, Toko Dibobol Maling

Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Madura (JPRM) anggaran tiap anggota komisi B terdiri dari tiga variasi. Mereka yang mendapat jatah Rp 1.650.000.000 lima orang. Kemudian lima orang mendapat Rp 1.850.000.000. Sedangkan jatah Khotib Marzuki tertinggi, yakni Rp 1,9 miliar yang dibagi menjadi 12 paket.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Khotib Marzuki mengutarakan, jatah pokir dewan itu untuk konstituen. Semua berdasarkan usulan dan permintaan. Mekanismenya bertahap. Proposal diajukan kepada masing-masing anggota dewan.

Lalu, dibahas atau diusulkan di musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes), kecamatan hingga tingkat kabupaten. Kemudian, ditetapkan dalam APBD.

Politikus PKB itu memaparkan, dari tiap usulan dari konstituen itu tidak semua bisa dipenuhi. Tetap bertahap dan mendahulukan yang dianggap urgen. Sebab, anggarannya terbatas. ”Dari sekian banyak usulan proposal, kami tampung semua,” terangnya.

Baca Juga :  Pembangunan Gedung DPRD Multiyears

Mantan aktivis PMII itu menegaskan, jatah pokir itu bukan untuk anggota dewan. Anggota dewan hanya mendapat jatah anggaran untuk keperluan konstituen. ”Misalnya, butuh plengsengan dan pengaspalan. Intinya, yang belum tersentuh oleh pembangunan,” paparnya.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Muhlis Assuryani menambahkan, untuk jatah pokir dewan itu dianggarkan tiap tahun. Kemudian, realisasinya berbentuk kegiatan yang semata-semata berdasarkan kebutuhan konstituen. ”Ya murni untuk konstituen, bukan untuk dewan,” pungkasnya.

BANGKALAN – Jatah pokok pikiran (pokir) anggota komisi B jauh lebih besar dibanding Komisi A DPRD Bangkalan. Meski sama-sama berjumlah 11 wakil rakyat, namun jumlah anggaran dua komisi itu selisih Rp 310 juta. Komisi A total Rp 19.090.000.000. Sedangkan komisi B Rp 19.400.000.000.

Dari sebelas anggota dewan, terdapat satu anggota komisi B yang belum melampirkan jenis kegiatan beserta lokasi alias belum dirinci. Yakni, Mas’udi, anggota dewan dari fraksi PPP. Sementara, sepuluh anggota yang lain lengkap dengan jenis kegiatan dan lokasi dusun, desa, dan kecamatan.

Mas’udi mengklaim sudah mengusulkan jenis kegiatan yang menggunakan anggaran pokir dewan. Mungkin saja, kata dia, belum dicantumkan di draf pokir DPRD tahun anggaran 2018. ”Sudah ada untuk jenis kegiatan dan lokasinya. Semua untuk konstituen saya di dapil,” ujarnya singkat Jumat (23/3).

Baca Juga :  Ibu Pembuang Bayi di Sumenep Diancam Hukuman Lima Tahun Enam Bulan

Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Madura (JPRM) anggaran tiap anggota komisi B terdiri dari tiga variasi. Mereka yang mendapat jatah Rp 1.650.000.000 lima orang. Kemudian lima orang mendapat Rp 1.850.000.000. Sedangkan jatah Khotib Marzuki tertinggi, yakni Rp 1,9 miliar yang dibagi menjadi 12 paket.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Khotib Marzuki mengutarakan, jatah pokir dewan itu untuk konstituen. Semua berdasarkan usulan dan permintaan. Mekanismenya bertahap. Proposal diajukan kepada masing-masing anggota dewan.

Lalu, dibahas atau diusulkan di musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes), kecamatan hingga tingkat kabupaten. Kemudian, ditetapkan dalam APBD.

Politikus PKB itu memaparkan, dari tiap usulan dari konstituen itu tidak semua bisa dipenuhi. Tetap bertahap dan mendahulukan yang dianggap urgen. Sebab, anggarannya terbatas. ”Dari sekian banyak usulan proposal, kami tampung semua,” terangnya.

Baca Juga :  Proyek Gedung Dewan Disorot

Mantan aktivis PMII itu menegaskan, jatah pokir itu bukan untuk anggota dewan. Anggota dewan hanya mendapat jatah anggaran untuk keperluan konstituen. ”Misalnya, butuh plengsengan dan pengaspalan. Intinya, yang belum tersentuh oleh pembangunan,” paparnya.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Muhlis Assuryani menambahkan, untuk jatah pokir dewan itu dianggarkan tiap tahun. Kemudian, realisasinya berbentuk kegiatan yang semata-semata berdasarkan kebutuhan konstituen. ”Ya murni untuk konstituen, bukan untuk dewan,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/