alexametrics
28.5 C
Madura
Saturday, August 13, 2022

Mestinya Tidak Boleh Diangkat Jadi Direktur PT Sumekar

SUMENEP – Pengangkatan direksi PT Sumekar semakin jelas kejanggalannya. Direktur PT Sumekar Achmad Zainal Arifin masih sah tercatat sebagai caleg DPRD Jatim dari PKB nomor urut 10.

Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan Muhammad Arbayanto kemarin (23/1) menyatakan, setelah caleg masuk daftar calon tetap (DCT) tidak boleh mengundurkan diri. Kalaupun mengajukan pengunduruan diri, tidak bisa dikabulkan. ”Kalau mengundurkan diri sebelum DCT masih bisa,” kata dia.

Arbayanto menyampaikan, selain caleg tidak bisa mengundurkan diri, sampai kemarin tidak ada laporan dari partai apa pun untuk dapil Madura. ”Dari dapil Madura tidak ada caleg yang mundur,” tegasnya.

Caleg yang sudah ditetapkan dalam DCT memang tidak boleh mundur. Itu sudah jelas diatur PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Disebutkan, tidak diperkenankan ada pengunduran diri caleg pasca DCT ditetapkan. ”Itu landasannya,” ujarnya.

Baca Juga :  Pembacaan Pleidoi Kasus Penipuan Umrah Geruduk PN

Arbayanto menyatakan, caleg boleh dicoret apabila memenuhi tiga unsur. Yakni, meninggal dunia, terkena vonis pidana pemilu, dan gugur syarat pencalonannya. ”Selama tidak memenuhi tiga unsur itu, kami tidak bisa mencoret caleg,” jelas dia.

Namun, meski sudah dicoret dalam daftar pencalonan caleg DPRD Jatim, tetap tercantum dalam DCT. Bahkan jika ada yang nyoblos, suaranya masuk ke parpol. Saat ini surat suara sudah dalam proses pembuatan. ”Misalnya benar ada caleg mau mundur, ya harus ada partai yang melapor. Sampai sekarang belum ada laporan caleg mundur untuk dapil Madura,” sebut Arbayanto.

Setiap caleg merupakan anggota partai politik (parpol). Saat mendaftar, caleg harus melampirkan kartu tanda anggota (KTA) parpol. ”Hubungannya KPU bukan dengan caleg, tapi dengan parpol. Tapi sekali lagi, belum ada parpol lapor calegnya mundur,” tegasnya.

Baca Juga :  Jelang Pemilu, PPP Sampang Gelar Pendidikan Politik Untuk Caleg

Dengan demikian, caleg-caleg DPRD Jatim dari dapil Madura tetap utuh sesuai DCT. Apabila ada yang mau mundur, harus ada parpol yang melapor. Namun tetap memenuhi tiga unsur itu. Misalnya, caleg diterima sebagai CPNS. Itu bisa dicoret karena BKN melarang abdi negara menjadi anggota parpol.

”Berkenaan dengan caleg yang jadi direksi BUMD di Sumenep, mengacu pada PP 54, semestinya tidak boleh diangkat. Tapi kami tidak punya kewenangan di situ,” tandas Arbayanto.

Sementara itu, Direktur PT Sumekar Achmad Zainal Arifin bungkam. Namun sebelumnya yang bersangkutan mengaku sudah mundur sebagai caleg.

 

SUMENEP – Pengangkatan direksi PT Sumekar semakin jelas kejanggalannya. Direktur PT Sumekar Achmad Zainal Arifin masih sah tercatat sebagai caleg DPRD Jatim dari PKB nomor urut 10.

Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan Muhammad Arbayanto kemarin (23/1) menyatakan, setelah caleg masuk daftar calon tetap (DCT) tidak boleh mengundurkan diri. Kalaupun mengajukan pengunduruan diri, tidak bisa dikabulkan. ”Kalau mengundurkan diri sebelum DCT masih bisa,” kata dia.

Arbayanto menyampaikan, selain caleg tidak bisa mengundurkan diri, sampai kemarin tidak ada laporan dari partai apa pun untuk dapil Madura. ”Dari dapil Madura tidak ada caleg yang mundur,” tegasnya.


Caleg yang sudah ditetapkan dalam DCT memang tidak boleh mundur. Itu sudah jelas diatur PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Disebutkan, tidak diperkenankan ada pengunduran diri caleg pasca DCT ditetapkan. ”Itu landasannya,” ujarnya.

Baca Juga :  Sisi Lain Menjelang Pemilu 2019

Arbayanto menyatakan, caleg boleh dicoret apabila memenuhi tiga unsur. Yakni, meninggal dunia, terkena vonis pidana pemilu, dan gugur syarat pencalonannya. ”Selama tidak memenuhi tiga unsur itu, kami tidak bisa mencoret caleg,” jelas dia.

Namun, meski sudah dicoret dalam daftar pencalonan caleg DPRD Jatim, tetap tercantum dalam DCT. Bahkan jika ada yang nyoblos, suaranya masuk ke parpol. Saat ini surat suara sudah dalam proses pembuatan. ”Misalnya benar ada caleg mau mundur, ya harus ada partai yang melapor. Sampai sekarang belum ada laporan caleg mundur untuk dapil Madura,” sebut Arbayanto.

Setiap caleg merupakan anggota partai politik (parpol). Saat mendaftar, caleg harus melampirkan kartu tanda anggota (KTA) parpol. ”Hubungannya KPU bukan dengan caleg, tapi dengan parpol. Tapi sekali lagi, belum ada parpol lapor calegnya mundur,” tegasnya.

Baca Juga :  KPU Tambah Lima TPS, Satu di Penjara, Empat di Pesantren
- Advertisement -

Dengan demikian, caleg-caleg DPRD Jatim dari dapil Madura tetap utuh sesuai DCT. Apabila ada yang mau mundur, harus ada parpol yang melapor. Namun tetap memenuhi tiga unsur itu. Misalnya, caleg diterima sebagai CPNS. Itu bisa dicoret karena BKN melarang abdi negara menjadi anggota parpol.

”Berkenaan dengan caleg yang jadi direksi BUMD di Sumenep, mengacu pada PP 54, semestinya tidak boleh diangkat. Tapi kami tidak punya kewenangan di situ,” tandas Arbayanto.

Sementara itu, Direktur PT Sumekar Achmad Zainal Arifin bungkam. Namun sebelumnya yang bersangkutan mengaku sudah mundur sebagai caleg.

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/