alexametrics
26.5 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

KPU Belum Data Orang Gila

 PAMEKASAN-SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan kebijakan mengagetkan mengenai hak pilih pada Pemilu 2019. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan diperbolehkan memilih.

Divisi Perencanaan dan Data KPU Pamekasan Muhammad Subhan mengatakan, KPU pusat mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018. SE tersebut tentang pendaftaran pemilih bagi penyandang grahita/gangguan mental.

Warga yang menyandang gangguan jiwa diberi ruang untuk memilih pemimpin pada pemilu mendatang. Kebijakan tersebut menyusul surat yang disampaikan Bawaslu kepada KPU RI beberapa waktu lalu.

Surat tersebut dengan nomor 1842/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018. Perihal surat itu tentang pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas grahita. ”Penyandang penyakit gangguan jiwa boleh memilih,” katanya Kamis (22/11).

Subhan menyampaikan, meski ada kebijakan itu, tidak semua orang yang memiliki gangguan jiwa boleh memilih. Mereka harus mendapat rekomendasi dari rumah sakit jiwa yang bekerja sama dengan KPU.

Di antaranya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan beberapa rumah sakit jiwa lainnya. Di Pamekasan tidak ada rumah sakit jiwa. Dengan demikian, rekomendasi itu harus diperoleh dari rumah sakit yang ditentukan oleh penyelenggara pemilu.

Menurut Subhan, orang gila total tidak bisa memilih. Rumah sakit memiliki kriteria tertentu untuk memberikan rekomendasi kepada penyandang gangguan jiwa itu untuk membubuhkan suaranya pada pemilu mendatang.

KPU Pamekasan belum melakukan pendataan orang gila yang boleh memilih. Koordinasi dengan Dispendukcapil Pamekasan akan dilakukan untuk memetakan penyandang grahita tersebut.

Beberapa tahun lalu, Pamekasan memiliki rumah perlindungan orang gila. Data penyandang gangguan jiwa ada. Tetapi sekarang, rumah perlindungan itu tidak aktif. Akibatnya, KPU kesulitan melakukan pendataan orang gila.

Penyelenggara pemilu akan memanfaatkan personel hingga tatanan paling bawah. Panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) akan digerakkan untuk melakukan pendataan orang gila.

Baca Juga :  Bantuan Beras Dibagi Rata, Kades Morbatoh Tiga Kali Datangi Kejari

Pendataan segera dimulai. KPU Pamekasan masih menyusun rencana kegiatan tersebut. Anggaran kegiatan dadakan itu belum disiapkan. ”Masih kami susun rencana pendataan,” katanya.

Aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah (LKKP) Pamekasan Zahrul Anam mengatakan, pendataan penyandang disabilitas grahita harus profesional. Sebab, ada kriteria ketat yang harus dipenuhi untuk bisa memilih.

KPU harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk pemilih tersebut. Termasuk teknis pada saat pemilihan. ”Misalnya, apakah mereka bisa didampingi keluarga saat mencoblos. Itu harus disosialisasikan dengan baik,” katanya.

Menurut Anam, kebijakan membolehkan penyandang penyakit jiwa memilih harus diawasi secara ketat. Jangan sampai ada celah bagi oknum untuk memanfaatkan suara mereka untuk kepentingan tertentu.

Sementara itu, di Sumenep kebijakan KPU yang hendak memasukkan orang gila dalam daftar pemilih tetap (DPT) menuai polemik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumenep heran mengapa orang yang sudah hilang akal akan dimasukkan sebagai calon pemilih. Padahal secara aturan syariat saja, orang gila sudah dibebaskan dari kewajiban hukum.

Ketua MUI Sumenep KH Syafraji mengatakan bahwa dalam Islam ada tiga golongan yang dibebaskan dari kewajiban hukum. Pertama, anak kecil yang masih belum akil balig. Kedua, orang yang sedang tidur hingga terbangun. Ketiga, orang gila dibebaskan dari hukum hingga yang bersangkutan waras kembali.

”Sekarang mengapa KPU akan memasukkan orang gila, sedangkan mereka sudah bebas dari hukum,” kata Syafraji. ”Mengapa KPU akan memasukkan mereka yang sudah hilang akal. Gimana itu, secara logika mereka sudah hilang akal, pilihannya gimana nanti. Kan akalnya sudah tidak waras,” tegasnya.

Dijelaskan, dalam sistem demokrasi yang menerapkan asas one man one vote, memilih pemimpin menjadi fardhu ain alias kewajiban personal. Setiap orang yang sudah masuk DPT berkewajiban memilih. Mereka tidak boleh golput. ”Tetapi, orang gila sudah dibebaskan dari hukum. Jangan-jangan ketika sudah menjadi keputusan, menjadi keputusan yang blunder,” tambahnya.

Baca Juga :  Putusan Kasus Guru Budi Cahyanto Dipercepat, Ini Pertimbangan PN

Ketua KPU Sumenep A. Warits mengatakan, pendataan orang gila merupakan tindak lanjut dari surat KPU RI Nomor 1401. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Bawaslu RI Nomor 1842 yang meminta KPU untuk memenuhi hak memilih bagi penyandang tunagrahita alias orang gila. Tidak hanya tunagrahita, penyandang disabilitas lainnya juga didata oleh KPU.

Tetapi menurut dia, dengan didatanya orang gila, bukan berarti mewajibkan mereka memilih saat Pemilu 2019 nanti. Hal itu semata-mata demi memberikan hak bagi seluruh warga Indonesia. Semua warga Indonesia berhak memilih.

”Memilih itu hak, bukan kewajiban. Jika MUI menyebut bahwa memilih itu fardhu ain, itu mungkin perspektif agama. Tapi dari aturan KPU, memilih itu hak,” jelasnya. ”Jadi boleh menggunakan hak suara atau tidak,” tegasnya.

Selain itu, lanjut mantan Ketua Lakpesdam NU Sumenep tersebut, pendataan orang gila akan diberi tanda khusus. Sebab dalam aturan KPU, orang gila tidak memiliki hak memilih. Mereka yang boleh memilih hanya yang sudah sembuh dengan surat keterangan dari dokter jiwa.

Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Pemilih KPU Sumenep Rahbini menambahkan, dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 disebutkan bahwa warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih di antaranya yang tidak terganggu jiwanya atau ingatannya. Warga negara yang terganggu ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berkompeten.

”Untuk menentukan terganggu jiwanya atau ingatannya, yang jelas adalah dokter jiwa. Bukan MUI,” kata Rahbini. ”Idza ussidal amru ila ghairi ahlihi fantadzirissa’ah. Ketika KPU menyerahkan untuk menentukan warga gila atau tidak ke MUI, maka akan kacau DPT kita,” tambahnya.

 PAMEKASAN-SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan kebijakan mengagetkan mengenai hak pilih pada Pemilu 2019. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan diperbolehkan memilih.

Divisi Perencanaan dan Data KPU Pamekasan Muhammad Subhan mengatakan, KPU pusat mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018. SE tersebut tentang pendaftaran pemilih bagi penyandang grahita/gangguan mental.

Warga yang menyandang gangguan jiwa diberi ruang untuk memilih pemimpin pada pemilu mendatang. Kebijakan tersebut menyusul surat yang disampaikan Bawaslu kepada KPU RI beberapa waktu lalu.


Surat tersebut dengan nomor 1842/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018. Perihal surat itu tentang pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas grahita. ”Penyandang penyakit gangguan jiwa boleh memilih,” katanya Kamis (22/11).

Subhan menyampaikan, meski ada kebijakan itu, tidak semua orang yang memiliki gangguan jiwa boleh memilih. Mereka harus mendapat rekomendasi dari rumah sakit jiwa yang bekerja sama dengan KPU.

Di antaranya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan beberapa rumah sakit jiwa lainnya. Di Pamekasan tidak ada rumah sakit jiwa. Dengan demikian, rekomendasi itu harus diperoleh dari rumah sakit yang ditentukan oleh penyelenggara pemilu.

Menurut Subhan, orang gila total tidak bisa memilih. Rumah sakit memiliki kriteria tertentu untuk memberikan rekomendasi kepada penyandang gangguan jiwa itu untuk membubuhkan suaranya pada pemilu mendatang.

KPU Pamekasan belum melakukan pendataan orang gila yang boleh memilih. Koordinasi dengan Dispendukcapil Pamekasan akan dilakukan untuk memetakan penyandang grahita tersebut.

Beberapa tahun lalu, Pamekasan memiliki rumah perlindungan orang gila. Data penyandang gangguan jiwa ada. Tetapi sekarang, rumah perlindungan itu tidak aktif. Akibatnya, KPU kesulitan melakukan pendataan orang gila.

Penyelenggara pemilu akan memanfaatkan personel hingga tatanan paling bawah. Panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) akan digerakkan untuk melakukan pendataan orang gila.

Baca Juga :  Ke Mana Dana Pengganti DAK Rp 81 Miliar?

Pendataan segera dimulai. KPU Pamekasan masih menyusun rencana kegiatan tersebut. Anggaran kegiatan dadakan itu belum disiapkan. ”Masih kami susun rencana pendataan,” katanya.

Aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah (LKKP) Pamekasan Zahrul Anam mengatakan, pendataan penyandang disabilitas grahita harus profesional. Sebab, ada kriteria ketat yang harus dipenuhi untuk bisa memilih.

KPU harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk pemilih tersebut. Termasuk teknis pada saat pemilihan. ”Misalnya, apakah mereka bisa didampingi keluarga saat mencoblos. Itu harus disosialisasikan dengan baik,” katanya.

Menurut Anam, kebijakan membolehkan penyandang penyakit jiwa memilih harus diawasi secara ketat. Jangan sampai ada celah bagi oknum untuk memanfaatkan suara mereka untuk kepentingan tertentu.

Sementara itu, di Sumenep kebijakan KPU yang hendak memasukkan orang gila dalam daftar pemilih tetap (DPT) menuai polemik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumenep heran mengapa orang yang sudah hilang akal akan dimasukkan sebagai calon pemilih. Padahal secara aturan syariat saja, orang gila sudah dibebaskan dari kewajiban hukum.

Ketua MUI Sumenep KH Syafraji mengatakan bahwa dalam Islam ada tiga golongan yang dibebaskan dari kewajiban hukum. Pertama, anak kecil yang masih belum akil balig. Kedua, orang yang sedang tidur hingga terbangun. Ketiga, orang gila dibebaskan dari hukum hingga yang bersangkutan waras kembali.

”Sekarang mengapa KPU akan memasukkan orang gila, sedangkan mereka sudah bebas dari hukum,” kata Syafraji. ”Mengapa KPU akan memasukkan mereka yang sudah hilang akal. Gimana itu, secara logika mereka sudah hilang akal, pilihannya gimana nanti. Kan akalnya sudah tidak waras,” tegasnya.

Dijelaskan, dalam sistem demokrasi yang menerapkan asas one man one vote, memilih pemimpin menjadi fardhu ain alias kewajiban personal. Setiap orang yang sudah masuk DPT berkewajiban memilih. Mereka tidak boleh golput. ”Tetapi, orang gila sudah dibebaskan dari hukum. Jangan-jangan ketika sudah menjadi keputusan, menjadi keputusan yang blunder,” tambahnya.

Baca Juga :  Buruh Migran di Hong Kong Doakan Emil Dardak Menang Pilgub

Ketua KPU Sumenep A. Warits mengatakan, pendataan orang gila merupakan tindak lanjut dari surat KPU RI Nomor 1401. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Bawaslu RI Nomor 1842 yang meminta KPU untuk memenuhi hak memilih bagi penyandang tunagrahita alias orang gila. Tidak hanya tunagrahita, penyandang disabilitas lainnya juga didata oleh KPU.

Tetapi menurut dia, dengan didatanya orang gila, bukan berarti mewajibkan mereka memilih saat Pemilu 2019 nanti. Hal itu semata-mata demi memberikan hak bagi seluruh warga Indonesia. Semua warga Indonesia berhak memilih.

”Memilih itu hak, bukan kewajiban. Jika MUI menyebut bahwa memilih itu fardhu ain, itu mungkin perspektif agama. Tapi dari aturan KPU, memilih itu hak,” jelasnya. ”Jadi boleh menggunakan hak suara atau tidak,” tegasnya.

Selain itu, lanjut mantan Ketua Lakpesdam NU Sumenep tersebut, pendataan orang gila akan diberi tanda khusus. Sebab dalam aturan KPU, orang gila tidak memiliki hak memilih. Mereka yang boleh memilih hanya yang sudah sembuh dengan surat keterangan dari dokter jiwa.

Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Pemilih KPU Sumenep Rahbini menambahkan, dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 disebutkan bahwa warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih di antaranya yang tidak terganggu jiwanya atau ingatannya. Warga negara yang terganggu ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berkompeten.

”Untuk menentukan terganggu jiwanya atau ingatannya, yang jelas adalah dokter jiwa. Bukan MUI,” kata Rahbini. ”Idza ussidal amru ila ghairi ahlihi fantadzirissa’ah. Ketika KPU menyerahkan untuk menentukan warga gila atau tidak ke MUI, maka akan kacau DPT kita,” tambahnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/