alexametrics
26.5 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

Tidak Bayar, Tanah Tak Diukur, Modus Pungli Prona

SUMENEP – Modus dugaan pungutan liar (pungli) pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di dua desa di Kecamatan Pragaan mulai terungkap. Oknum pejabat desa ditengarai mengancam tidak akan melakukan pengukuran jika pemilik tanah tidak membayar. Pemilik tanah terpaksa membayar meski dengan cari pinjaman.

Setelah membayar, pemilik tanah baru bisa mendapatkan kertas. Selanjutnya, tanah diukur dengan cepat di Desa Aengpanas, Kecamatan Pragaan. Di Dusun Pesisir, pengukuran tanah tidak dilengkapi patok atau prasasti. Namun, pemilik tanah tetap harus membayar Rp 500 ribu.

Penarikan uang diduga dikoordinasi kepala dusun. Sejak pendaftaran, pemilik tanah disuruh menyediakan Rp 500 ribu. Jika tidak bisa lunas, pemilik lahan bisa bayar Rp 250 ribu sebelum tanahnya diukur. Sisanya harus dilunasi saat penyerahan sertifikat tanah.

Baca Juga :  Sinergikan Pembangunan Madura

YT (inisial), 30, warga Dusun Pesisir, Desa Aengpanas, mengaku sudah membayar Rp 750 ribu kepada kepala dusun atas nama Ji’ie. Uang tersebut dibayar untuk tiga bidang tanah. Setiap tanah dibayar Rp 250 ribu. Sisanya nanti saat sertifikat diterima. ”Saya harus membayar Rp 1,5 juta untuk tiga bidang tanah,” ucapnya.

Dia mendaftar sebelum pengukuran tanah berlangsung. Setelah itu, oknum pejabat desa mendesak pembayaran dilakukan di awal. ”Kalau tidak dibayar, tanah tidak akan diukur. Itu yang disampaikan oknum pejabat desa. Kami terpaksa membayar karena sangat ingin punya sertifikat tanah,” ujarnya.

Kata YT, banyak pemilik tanah yang bayar sebelum pengukuran. Sebagian besar pemilik lahan membayar 50 persen dari total yang diminta oknum petugas desa. Semakin banyak tanah yang diukur, semakin besar uang yang harus disetorkan.

Baca Juga :  12 Jabatan Eselon II Kosong

”Pengukuran tanah saya dilakukan sangat cepat. Mereka buru-buru pindah ke tanah milik warga lain. Bahkan di tanah saya tidak ada patok atau prasasti,” ungkapnya. Dia meyakini, setiap tanah yang diukur dilakukan dengan cepat. Sebab, petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep bekerja sama dengan pemerintah desa.

Kepala Dusun Pesisir, Desa Aengpanas, Raji’ie menolak memberikan keterangan. Dia mengarahkan kepada ketua pelaksana atas nama Dayat. ”Langsung ke kepala desa atau ketua pelaksana Dayat kalau masalah itu. Saya tidak berwenang memberikan komentar,” ucapnya.

Disinggung soal tidak adanya prasasti atau patok, dia membenarkan ada yang belum dipasang saat pengukuran. Alasannya, patok masih dibuat sehingga tanah yang sudah diukur sementara menggunakan tanda lain.

SUMENEP – Modus dugaan pungutan liar (pungli) pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di dua desa di Kecamatan Pragaan mulai terungkap. Oknum pejabat desa ditengarai mengancam tidak akan melakukan pengukuran jika pemilik tanah tidak membayar. Pemilik tanah terpaksa membayar meski dengan cari pinjaman.

Setelah membayar, pemilik tanah baru bisa mendapatkan kertas. Selanjutnya, tanah diukur dengan cepat di Desa Aengpanas, Kecamatan Pragaan. Di Dusun Pesisir, pengukuran tanah tidak dilengkapi patok atau prasasti. Namun, pemilik tanah tetap harus membayar Rp 500 ribu.

Penarikan uang diduga dikoordinasi kepala dusun. Sejak pendaftaran, pemilik tanah disuruh menyediakan Rp 500 ribu. Jika tidak bisa lunas, pemilik lahan bisa bayar Rp 250 ribu sebelum tanahnya diukur. Sisanya harus dilunasi saat penyerahan sertifikat tanah.

Baca Juga :  Penjurian Madura Awards Tuntas

YT (inisial), 30, warga Dusun Pesisir, Desa Aengpanas, mengaku sudah membayar Rp 750 ribu kepada kepala dusun atas nama Ji’ie. Uang tersebut dibayar untuk tiga bidang tanah. Setiap tanah dibayar Rp 250 ribu. Sisanya nanti saat sertifikat diterima. ”Saya harus membayar Rp 1,5 juta untuk tiga bidang tanah,” ucapnya.

Dia mendaftar sebelum pengukuran tanah berlangsung. Setelah itu, oknum pejabat desa mendesak pembayaran dilakukan di awal. ”Kalau tidak dibayar, tanah tidak akan diukur. Itu yang disampaikan oknum pejabat desa. Kami terpaksa membayar karena sangat ingin punya sertifikat tanah,” ujarnya.

Kata YT, banyak pemilik tanah yang bayar sebelum pengukuran. Sebagian besar pemilik lahan membayar 50 persen dari total yang diminta oknum petugas desa. Semakin banyak tanah yang diukur, semakin besar uang yang harus disetorkan.

Baca Juga :  Eksotik Wisata Gua Pilar Tawarkan Nuansa Alam Alami

”Pengukuran tanah saya dilakukan sangat cepat. Mereka buru-buru pindah ke tanah milik warga lain. Bahkan di tanah saya tidak ada patok atau prasasti,” ungkapnya. Dia meyakini, setiap tanah yang diukur dilakukan dengan cepat. Sebab, petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep bekerja sama dengan pemerintah desa.

Kepala Dusun Pesisir, Desa Aengpanas, Raji’ie menolak memberikan keterangan. Dia mengarahkan kepada ketua pelaksana atas nama Dayat. ”Langsung ke kepala desa atau ketua pelaksana Dayat kalau masalah itu. Saya tidak berwenang memberikan komentar,” ucapnya.

Disinggung soal tidak adanya prasasti atau patok, dia membenarkan ada yang belum dipasang saat pengukuran. Alasannya, patok masih dibuat sehingga tanah yang sudah diukur sementara menggunakan tanda lain.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/