alexametrics
24 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Bupati Harus Teken SK Ratusan CPNS

BANGKALAN – Tidak ada yang tahu pasti, apa alasan Bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad tidak menandatangani SK 348 calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kondisi ini memicu protes dari wakil rakyat.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan Fathur Rosi mendesak Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad segera meneken SK ratusan CPNS tersebut. Sebab, tidak ada alasan yang mendasar untuk tidak memberikan SK itu.

Menurut politikus Demokrat itu, SK tersebut sudah menjadi hak 348 CPNS yang dinyatakan lulus beberapa bulan lalu. ”Kami minta bupati secepatnya meneken SK itu,” desak Rosi Rabu (22/11).

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Mohamad Gufron telah membuat rekapitulasi SK ratusan CPNS. Kemudian, dia mengajukan rekapitulasi kepada Bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad agar ditandatangani.

Baca Juga :  Purna Tugas Bupati Bangkalan, Ra Momon Fokus Bersama Keluarga

Namun, bupati yang akrab disapa Ra Momon itu belum meneken rekapitulasi SK tersebut. ”Ya benar, SK 348 CPNS belum turun. Masih menunggu tanda tangan Pak Bupati,” ungkap Gufron kepada Jawa Pos Radar Madura.

Dia mengaku tidak bisa melakukan upaya apa pun agar SK tersebut turun. Gufron menyadari lembaganya tidak bisa berbuat banyak dan hanya bekerja sesuai tugas dan wewenangnya. ”Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu teken Pak Bupati,” akunya.

Kenapa Ra Momon enggan menandatangani SK ratusan CPNS? Gufron belum mengetahui alasannya. ”Kami tidak tahu alasan Pak Bupati. Sampai sekarang belum turun ini,” ujarnya.

Gufron mengklaim, meskipun SK belum diberikan, ratusan CPNS sudah menerima gaji sesuai dengan haknya dan lebih tinggi dari tenaga harian lepas kategori 1 (THL K1). Sayangnya, dia enggan menyebut berapa selisih nominal besaran gaji. ”Kalau masalah nominal gaji kami tidak tahu,” kelitnya.

Baca Juga :  PKB Ganti Ketua DPRD

BANGKALAN – Tidak ada yang tahu pasti, apa alasan Bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad tidak menandatangani SK 348 calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kondisi ini memicu protes dari wakil rakyat.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan Fathur Rosi mendesak Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad segera meneken SK ratusan CPNS tersebut. Sebab, tidak ada alasan yang mendasar untuk tidak memberikan SK itu.

Menurut politikus Demokrat itu, SK tersebut sudah menjadi hak 348 CPNS yang dinyatakan lulus beberapa bulan lalu. ”Kami minta bupati secepatnya meneken SK itu,” desak Rosi Rabu (22/11).


Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Mohamad Gufron telah membuat rekapitulasi SK ratusan CPNS. Kemudian, dia mengajukan rekapitulasi kepada Bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad agar ditandatangani.

Baca Juga :  Pendaftar Peserta Bazar Takjil Membeludak

Namun, bupati yang akrab disapa Ra Momon itu belum meneken rekapitulasi SK tersebut. ”Ya benar, SK 348 CPNS belum turun. Masih menunggu tanda tangan Pak Bupati,” ungkap Gufron kepada Jawa Pos Radar Madura.

Dia mengaku tidak bisa melakukan upaya apa pun agar SK tersebut turun. Gufron menyadari lembaganya tidak bisa berbuat banyak dan hanya bekerja sesuai tugas dan wewenangnya. ”Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu teken Pak Bupati,” akunya.

Kenapa Ra Momon enggan menandatangani SK ratusan CPNS? Gufron belum mengetahui alasannya. ”Kami tidak tahu alasan Pak Bupati. Sampai sekarang belum turun ini,” ujarnya.

Gufron mengklaim, meskipun SK belum diberikan, ratusan CPNS sudah menerima gaji sesuai dengan haknya dan lebih tinggi dari tenaga harian lepas kategori 1 (THL K1). Sayangnya, dia enggan menyebut berapa selisih nominal besaran gaji. ”Kalau masalah nominal gaji kami tidak tahu,” kelitnya.

Baca Juga :  Rencanakan Kolam Renang Dikelola Disbudpar
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Ketua Bappilu Nasdem Terancam Disanksi

Siswa MI Tak Bisa Ikut Popkab

Artikel Terbaru

/