alexametrics
20.5 C
Madura
Sunday, May 29, 2022

Pimpinan Dewan Tak Indahkan PP

BANGKALAN – Hari ini DPRD Bangkalan dijadwalkan menggelar paripurna penetapan alat kelengkapan dewan (AKD). Namun, meski disepakati melalui rapat pimpinan (rapim) fraksi, agenda itu masih menimbulkan polemik.

 Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani Musawwir menyatakan, pimpinan DPRD tidak mengindahkan PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Dalam pasal 34 ayat 3 c, tatib harusnya dibahas sebelum pengisian anggota fraksi ke AKD.

”Ini sama saja dengan menabrak PP. Sebab, sampai sekarang tatib belum dibahas sama sekali,” kata dia kemarin (22/9).

Menurut dia, jika tatib tidak dibahas lebih dulu, dampaknya, pengisian anggota ke AKD multitafsir. ”Oke, sudah disepakati. Tapi, kan tidak elok. Sebab, perintah PP harus dibahas tatib (lebih dulu). Kalau tatib dibahas, itu nanti ada muatan lokal sehingga tidak terjadi konflik seperti sekarang ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Paripurna DPRD Tidak Kuorum

Pembagian anggota fraksi ke AKD tidak adil. Sebab, banyak tafsir yang menjadi perdebatan. ”Andai saja tatib dibahas dulu, pasti tidak banyak kekecewaan yang muncul. Inilah dampak PP yang tidak dijalankan,” sebutnya.

Politikus PKS itu menyatakan, tatib yang digunakan merupakan tatib lama. Padahal, tatib lama itu untuk anggota DPRD Bangkalan periode 2014–2019. ”Sekarang kan sudah anggota DPRD periode 2019–2024. Mestinya ada tatib baru, bukan tatib lama,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Hotib Marzuki mengaku tidak ada persoalan dengan tatib yang lama. Sebab, di kabupaten lain juga sama. AKD ditetapkan dulu, lalu ada pembahasan tatib.

”Karena memang tidak ada perubahan di tatib itu. Artinya, tidak ada keharusan ada perubahan tatib. Itu kan hanya pilihan. Mau menyempurnakan tatib atau tidak,” tandasnya singkat. 

Baca Juga :  Anggota DPRD Bangkalan dan Pamekasan Lakukan Rapid Test

 

BANGKALAN – Hari ini DPRD Bangkalan dijadwalkan menggelar paripurna penetapan alat kelengkapan dewan (AKD). Namun, meski disepakati melalui rapat pimpinan (rapim) fraksi, agenda itu masih menimbulkan polemik.

 Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani Musawwir menyatakan, pimpinan DPRD tidak mengindahkan PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Dalam pasal 34 ayat 3 c, tatib harusnya dibahas sebelum pengisian anggota fraksi ke AKD.

”Ini sama saja dengan menabrak PP. Sebab, sampai sekarang tatib belum dibahas sama sekali,” kata dia kemarin (22/9).


Menurut dia, jika tatib tidak dibahas lebih dulu, dampaknya, pengisian anggota ke AKD multitafsir. ”Oke, sudah disepakati. Tapi, kan tidak elok. Sebab, perintah PP harus dibahas tatib (lebih dulu). Kalau tatib dibahas, itu nanti ada muatan lokal sehingga tidak terjadi konflik seperti sekarang ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Anggaran Dipangkas Rp 21,7 Miliar

Pembagian anggota fraksi ke AKD tidak adil. Sebab, banyak tafsir yang menjadi perdebatan. ”Andai saja tatib dibahas dulu, pasti tidak banyak kekecewaan yang muncul. Inilah dampak PP yang tidak dijalankan,” sebutnya.

Politikus PKS itu menyatakan, tatib yang digunakan merupakan tatib lama. Padahal, tatib lama itu untuk anggota DPRD Bangkalan periode 2014–2019. ”Sekarang kan sudah anggota DPRD periode 2019–2024. Mestinya ada tatib baru, bukan tatib lama,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Hotib Marzuki mengaku tidak ada persoalan dengan tatib yang lama. Sebab, di kabupaten lain juga sama. AKD ditetapkan dulu, lalu ada pembahasan tatib.

”Karena memang tidak ada perubahan di tatib itu. Artinya, tidak ada keharusan ada perubahan tatib. Itu kan hanya pilihan. Mau menyempurnakan tatib atau tidak,” tandasnya singkat. 

Baca Juga :  Mobil Dinas DPRD Sampang Raib

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/