alexametrics
20.8 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Lasem Laporkan Dugaan Pemerasan Kades ke KPK

PAMEKASAN – Dana desa (DD) yang diduga menjadi lahan basah sejumlah kalangan untuk mengeruk keuntungan patut dipelototi. Sebab, ada dugaan pihak tertentu memeras kepala desa (Kades) agar menyetor uang dengan alasan akan diamankan jika terjadi proses hukum.

LSM Laskar Reformasi Madura () melaporkan dugaan pemerasaan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (22/8). Melalui surat resmi yang dikirim via PT Pos Indonesia, disampaikan secara rinci modus dugaan pemerasan kepada Kades.

Ketua Pembina LSM Lasem M. Alfianto mengatakan, dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat terjadi sejak pertama desa mendapat jatah DD. Yakni, mulai tahun anggaran (TA) 2015.

Pada saat itu, pengelolaan DD di tiap desa cenderung tidak transparan. Papan nama realisasi DD dan sisa anggaran yang belum terserap tidak dipajang oleh pemerintah desa. Kondisi tersebut terkesan dibiarkan oleh pemerintah.

Padahal sesuai petunjuk teknis (juknis) DD, papan nama wajib dipasang. Seharusnya, organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan teguran secara lisan maupun tulisan. Namun, fakta di lapangan berbeda, tidak ada teguran.

Baca Juga :  Jagad Keilmuan Masyarakat Madura

Bahkan ada oknum yang berkeliling meminta setoran kepada Kades sekitar Rp 50 juta. Uang tersebut untuk mengamankan Kades jika ada persoalan hukum mengenai realisasi DD. Kejadian serupa kembali terjadi pada TA 2016. Kades diminta menyetor uang sekitar Rp 60 juta.

Alasannya sama, yakni untuk mengamankan Kades bila ada proses hukum terkait pengelolaan dana desa. ”Kalau Kades diberi arahan sesuai prosedur, kami yakin mereka akan mengikuti,” katanya.

Alfian mengaku memiliki bukti dugaan pemerasan itu. Dia mengklaim puluhan Kades siap dijadikan saksi atas masalah tersebut. Dia berharap KPK mengembangkan pemeriksaan DD untuk TA 2015 dan 2016.

Kemudian, KPK mencari benang merah mengenai semrawutnya pengelolaan DD. Alfian yakin ada instrumen yang mengarahkan secara masif sehingga pelanggaran seperti tidak menerbitkan papan nama tidak mendapat teguran.

Baca Juga :  12 Hari, Ciduk 21 Tersangka Lahgun Narkoba

Pada waktu yang tepat, instrumen itu menggerakkan bawahannya untuk menggalang dana. Alasannya, untuk pengamanan. ”Kades seperti dijadikan sapi perah. KPK harus cepat turun tangan. Laporan ini sebagai tambahan kepada KPK untuk mengusut kasus DD di Pamekasan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Ach. Faisol belum bisa dimintai keterangan. Sekretarisnya, Sigit Priyono, mengaku tidak mengetahui dugaan pemerasaan Kades.

Sebab, pada tahun kejadian, dia belum berada di DPMD. Sigit mengaku yakin Faisol tidak melakukan praktik haram tersebut. Sebelum menjadi sekretaris, Sigit kerap mendampingi Faisol bertemu dengan Kades. Waktu itu Sigit berada di inspektorat.

Dalam setiap pertemuan dengan Kades, kata dia, Faisol sering menyampaikan bahwa tidak ada fee apa pun yang harus dibayar Kades. ”Sepengetahuan saya, rasanya tidak mungkin ada pemerasan kepada Kades,” tandasnya.

PAMEKASAN – Dana desa (DD) yang diduga menjadi lahan basah sejumlah kalangan untuk mengeruk keuntungan patut dipelototi. Sebab, ada dugaan pihak tertentu memeras kepala desa (Kades) agar menyetor uang dengan alasan akan diamankan jika terjadi proses hukum.

LSM Laskar Reformasi Madura () melaporkan dugaan pemerasaan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (22/8). Melalui surat resmi yang dikirim via PT Pos Indonesia, disampaikan secara rinci modus dugaan pemerasan kepada Kades.

Ketua Pembina LSM Lasem M. Alfianto mengatakan, dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat terjadi sejak pertama desa mendapat jatah DD. Yakni, mulai tahun anggaran (TA) 2015.


Pada saat itu, pengelolaan DD di tiap desa cenderung tidak transparan. Papan nama realisasi DD dan sisa anggaran yang belum terserap tidak dipajang oleh pemerintah desa. Kondisi tersebut terkesan dibiarkan oleh pemerintah.

Padahal sesuai petunjuk teknis (juknis) DD, papan nama wajib dipasang. Seharusnya, organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan teguran secara lisan maupun tulisan. Namun, fakta di lapangan berbeda, tidak ada teguran.

Baca Juga :  Pemkap Bangkalan Dapat Kartu Kuning dari Wakil Rakyat

Bahkan ada oknum yang berkeliling meminta setoran kepada Kades sekitar Rp 50 juta. Uang tersebut untuk mengamankan Kades jika ada persoalan hukum mengenai realisasi DD. Kejadian serupa kembali terjadi pada TA 2016. Kades diminta menyetor uang sekitar Rp 60 juta.

Alasannya sama, yakni untuk mengamankan Kades bila ada proses hukum terkait pengelolaan dana desa. ”Kalau Kades diberi arahan sesuai prosedur, kami yakin mereka akan mengikuti,” katanya.

Alfian mengaku memiliki bukti dugaan pemerasan itu. Dia mengklaim puluhan Kades siap dijadikan saksi atas masalah tersebut. Dia berharap KPK mengembangkan pemeriksaan DD untuk TA 2015 dan 2016.

Kemudian, KPK mencari benang merah mengenai semrawutnya pengelolaan DD. Alfian yakin ada instrumen yang mengarahkan secara masif sehingga pelanggaran seperti tidak menerbitkan papan nama tidak mendapat teguran.

Baca Juga :  Gagal Jambret, Pemuda asal Arosbaya Ditangkap Anggota Polsek Socah

Pada waktu yang tepat, instrumen itu menggerakkan bawahannya untuk menggalang dana. Alasannya, untuk pengamanan. ”Kades seperti dijadikan sapi perah. KPK harus cepat turun tangan. Laporan ini sebagai tambahan kepada KPK untuk mengusut kasus DD di Pamekasan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Ach. Faisol belum bisa dimintai keterangan. Sekretarisnya, Sigit Priyono, mengaku tidak mengetahui dugaan pemerasaan Kades.

Sebab, pada tahun kejadian, dia belum berada di DPMD. Sigit mengaku yakin Faisol tidak melakukan praktik haram tersebut. Sebelum menjadi sekretaris, Sigit kerap mendampingi Faisol bertemu dengan Kades. Waktu itu Sigit berada di inspektorat.

Dalam setiap pertemuan dengan Kades, kata dia, Faisol sering menyampaikan bahwa tidak ada fee apa pun yang harus dibayar Kades. ”Sepengetahuan saya, rasanya tidak mungkin ada pemerasan kepada Kades,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/