alexametrics
21.4 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Hari Bakti Adhyaksa, Kejari Garap Kasus Tanah

SUMENEP – Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) tidak akan pernah kendur. Kejaksaan negeri (kejari) berkomitmen mengusut pengemplang uang rakyat hingga tuntas. Namun, tahun ini Kejari Sumenep lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Melalui tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D).

Tahun ini Kejari Sumenep hanya menangani tiga kasus korupsi. Tiga kasus tersebut ialah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Atau proyek operasi nasional agraria (prona).

Kajari Sumenep Bambang Panca Wahyudi Hariadi menyampaikan, tiga kasus korupsi itu tersebar di tiga desa. Perkara dan tersangka kasus prona Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Tersangkanya satu orang, yakni Kades Kertasada Dekky Candra Permana.

Lalu kasus PTSL Desa Aengpanas dan Desa Prenduan. Keduanya masuk wilayah Kecamatan Pragaan. ”Dua desa ini masih tahap penyidikan umum semua,” ujarnya Minggu (22/7).

Baca Juga :  10 Pejabat Berpeluang Jadi Sekkab

Panca menambahkan, pihaknya tidak akan main-main menangani kasus korupsi. Baik kasus limpahan dari polres, maupun laporan dari masyarakat yang ditangani langsung Korps Adhyaksa. ”Kami akan terus memproses karena itu (PTSL, Red) masuk ke dalam ranah pungli (pungutan liar),” tegasnya.

Selama ini pihaknya tidak memiliki hambatan berarti dalam memproses kasus korupsi. Namun, keterbatasan jumlah personel jaksa penyidik menjadi tantangan. ”Karena itu, sejak awal menjabat Kajari, saya lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan melalui TP4D,” jelasnya.

Panca mengajak seluruh elemen masyarakat membangun dan memajukan Sumenep. Sebab, Sumenep merupakan wilayah yang kaya. Maka, harus bahu-membahu serta bekerja sama demi Sumenep ke depan. ”Untuk memajukan suatu wilayah harus saling support. Ini yang perlu ditanam mulai sekarang,” pesannya.

Baca Juga :  Arach Djamaly dan Pembelajaran Sastra Madura

Kejari Sumenep menetapkan Dekky Candra Permana tersangka dan langsung ditahan setelah memeriksa kurang lebih satu jam. Tersangka diduga melakukan pungli PTSL 2017. Tersangka ditahan di Rutan Kelas II-B Sumenep, Senin (16/4).

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka melakukan pungli kepada pemohon PTSL bermodus mengambil uang lebih di luar ketentuan biaya yang ditetapkan pemerintah. Hasil pungutan berkisar Rp 157 juta.

Setiap bidang tanah disubsidi Rp 207 ribu. Pembuat sertifikat tanah digratiskan mulai biaya pengukuran sampai penerbitan sertifikat. Namun, oknum pemerintah desa melakukan pungutan Rp 400 ribu per bidang.

SUMENEP – Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) tidak akan pernah kendur. Kejaksaan negeri (kejari) berkomitmen mengusut pengemplang uang rakyat hingga tuntas. Namun, tahun ini Kejari Sumenep lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Melalui tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D).

Tahun ini Kejari Sumenep hanya menangani tiga kasus korupsi. Tiga kasus tersebut ialah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Atau proyek operasi nasional agraria (prona).

Kajari Sumenep Bambang Panca Wahyudi Hariadi menyampaikan, tiga kasus korupsi itu tersebar di tiga desa. Perkara dan tersangka kasus prona Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Tersangkanya satu orang, yakni Kades Kertasada Dekky Candra Permana.


Lalu kasus PTSL Desa Aengpanas dan Desa Prenduan. Keduanya masuk wilayah Kecamatan Pragaan. ”Dua desa ini masih tahap penyidikan umum semua,” ujarnya Minggu (22/7).

Baca Juga :  Kejari Panggil Kades dan PNS Terkait Hal Ini

Panca menambahkan, pihaknya tidak akan main-main menangani kasus korupsi. Baik kasus limpahan dari polres, maupun laporan dari masyarakat yang ditangani langsung Korps Adhyaksa. ”Kami akan terus memproses karena itu (PTSL, Red) masuk ke dalam ranah pungli (pungutan liar),” tegasnya.

Selama ini pihaknya tidak memiliki hambatan berarti dalam memproses kasus korupsi. Namun, keterbatasan jumlah personel jaksa penyidik menjadi tantangan. ”Karena itu, sejak awal menjabat Kajari, saya lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan melalui TP4D,” jelasnya.

Panca mengajak seluruh elemen masyarakat membangun dan memajukan Sumenep. Sebab, Sumenep merupakan wilayah yang kaya. Maka, harus bahu-membahu serta bekerja sama demi Sumenep ke depan. ”Untuk memajukan suatu wilayah harus saling support. Ini yang perlu ditanam mulai sekarang,” pesannya.

Baca Juga :  Menang, Syafiuddin Pimpin Desa Camplong

Kejari Sumenep menetapkan Dekky Candra Permana tersangka dan langsung ditahan setelah memeriksa kurang lebih satu jam. Tersangka diduga melakukan pungli PTSL 2017. Tersangka ditahan di Rutan Kelas II-B Sumenep, Senin (16/4).

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka melakukan pungli kepada pemohon PTSL bermodus mengambil uang lebih di luar ketentuan biaya yang ditetapkan pemerintah. Hasil pungutan berkisar Rp 157 juta.

Setiap bidang tanah disubsidi Rp 207 ribu. Pembuat sertifikat tanah digratiskan mulai biaya pengukuran sampai penerbitan sertifikat. Namun, oknum pemerintah desa melakukan pungutan Rp 400 ribu per bidang.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/