alexametrics
21.9 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Tangani PMK, Ini Langkah Sigap yang Dilakukan Pemerintah

JAKARTA – Perkembangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) per hari ini sudah menyebar ke 19 provinsi dan 213 kabupaten/ kota. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan penyakit PMK.

Seiring dengan meluasnya kasus ke berbagai daerah, pemerintah mengambil langkah cepat yang lebih massif dengan membentuk Satgas Penanganan PMK. Satgas itu nantinya yang akan mengoordinasikan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit PMK. Terutama yang terkait dengan penyediaan vaksin, obat, serta pelaksanaan vaksinasi.

Demikian juga terkait dengan pengaturan lalu lintas ternak dan pencegahan persebaran penyakit antar wilayah. Termasuk penerapan prosedur biosafety dan biosecurity dalam rangka pencegahan dan pengamanan penyakit hewan.

Usai rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Bogor, Kamis (23/6), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Agama dan Kepala BNPB, menyampaikan, berbagai upaya dan langkah cepat dalam penanganan PMK yang telah disetujui dalam rapat tersebut.

“Untuk penanganan PMK di daerah akan berbasis level mikro, seperti yang dilakukan dalam penanganan Covid-19, akan diberikan larangan untuk hewan hidup (sapi), untuk bergerak di level kecamatan yang terdampak PMK, atau kita sebut Daerah Merah,” ungkapnya.

“Daerah merah ini (per 23 Juni 2022) terdapat 1.755 kecamatan atau 38,0 % dari total 4.614 kecamatan yang terdampak di 213 kabupaten/kota. Detail pengaturannya akan dimasukkan ke dalam InMendagri,” ujar Airlangga.

Baca Juga :  Kunker Digantikan Orang Lain Mengarah Tindakan Korupsi

Terkait dengan pembentukan Satgas Penanganan PMK, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui usulan struktur dari Satgas Penanganan PMK. Satgas Penanganan PMK nanti akan dipimpin oleh Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

“Sedangkan wakilnya adalah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, serta Asops Kapolri dan Panglima TNI. Struktur ini mirroring dengan struktur Satgas Penanganan Covid-19,” jelas Airlangga.

Dalam rapat tersebut telah disetujui pengadaan vaksin untuk tahun 2022. Yaitu sekitar 28,7 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai menggunakan dana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Anggaran Program PEN 2022). Selain itu, perlu disiapkan vitamin dan obat-obatan, serta kebutuhan disinfektan untuk mendukung pelaksanaan biosecurity.

“Bapak Presiden Jokowi memberikan arahan untuk obat-obatan harus segera disiapkan dan jumlah vaksinator agar dilengkapi. Seluruh mekanisme harus dijaga, selain pergeseran hewan, juga harus dikontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan, melalui disinfektan agar carrier dari penyakit ini terjaga,” jelas Menko Airlangga.

Perlu diketahui, per tanggal 22 Juni 2022 pukul 24.00, PMK telah terjadi pada 19 provinsi. Terdiri dari 213 kabupaten/kota dan mencakup pada 1.755 kecamatan. Sedangkan jumlah peternak yang terdampak PMK, diperkirakan kurang lebih 200 ribu orang.

Baca Juga :  PPP Gelar Rapimcab dan Seleksi Balon

Sedangkan jumlah ternak yang terjangkit PMK (terutama Sapi) sebanyak 226.317 ekor (sakit), ternak yang sembuh sebanyak 71.711 ekor, ternak dipotong bersyarat sebanyak 2.154 ekor, dan ternak mati 1.262 ekor. Selain sapi, PMK juga sudah terdeteksi secara terbatas mulai menyerang ternak Kerbau, Kambing, Domba, dan Babi.

Kepala BNPB Letjen Suharyanto selaku Ketua Satgas Penanganan PMK menegaskan akan segera bekerja. Satgas dengan unsur lengkap terdiri dari BNPB, Kementan, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, TNI/ POLRI, Pemda.

“Hal-hal yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 akan diterapkan dalam penanganan PMK. Kami akan langsung turun ke Daerah Merah. Sehingga penanganan PMK bisa dilakukan secepat mungkin,” ujar Suharyanto.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan penjelasan terkait pelaksanaan Qurban pada Idul Adha dan 3 Hari Tasyrik. Institusinya akan segera koordinasi dengan ormas Islam untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai hukum Qurban. Yaitu sunnah muakkad.

“Menjelaskan bagaimana pelaksanaan Qurban pada masa pandemi penyakit PMK seperti saat ini” terangnya. (ltg/fsr/hls/*/par)

JAKARTA – Perkembangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) per hari ini sudah menyebar ke 19 provinsi dan 213 kabupaten/ kota. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan penyakit PMK.

Seiring dengan meluasnya kasus ke berbagai daerah, pemerintah mengambil langkah cepat yang lebih massif dengan membentuk Satgas Penanganan PMK. Satgas itu nantinya yang akan mengoordinasikan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit PMK. Terutama yang terkait dengan penyediaan vaksin, obat, serta pelaksanaan vaksinasi.

Demikian juga terkait dengan pengaturan lalu lintas ternak dan pencegahan persebaran penyakit antar wilayah. Termasuk penerapan prosedur biosafety dan biosecurity dalam rangka pencegahan dan pengamanan penyakit hewan.


Usai rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Bogor, Kamis (23/6), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Agama dan Kepala BNPB, menyampaikan, berbagai upaya dan langkah cepat dalam penanganan PMK yang telah disetujui dalam rapat tersebut.

“Untuk penanganan PMK di daerah akan berbasis level mikro, seperti yang dilakukan dalam penanganan Covid-19, akan diberikan larangan untuk hewan hidup (sapi), untuk bergerak di level kecamatan yang terdampak PMK, atau kita sebut Daerah Merah,” ungkapnya.

“Daerah merah ini (per 23 Juni 2022) terdapat 1.755 kecamatan atau 38,0 % dari total 4.614 kecamatan yang terdampak di 213 kabupaten/kota. Detail pengaturannya akan dimasukkan ke dalam InMendagri,” ujar Airlangga.

Baca Juga :  Airlangga Hartarto Dampingi Presiden Jokowi Tonton Laga Wushu

Terkait dengan pembentukan Satgas Penanganan PMK, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui usulan struktur dari Satgas Penanganan PMK. Satgas Penanganan PMK nanti akan dipimpin oleh Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

“Sedangkan wakilnya adalah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, serta Asops Kapolri dan Panglima TNI. Struktur ini mirroring dengan struktur Satgas Penanganan Covid-19,” jelas Airlangga.

Dalam rapat tersebut telah disetujui pengadaan vaksin untuk tahun 2022. Yaitu sekitar 28,7 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai menggunakan dana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Anggaran Program PEN 2022). Selain itu, perlu disiapkan vitamin dan obat-obatan, serta kebutuhan disinfektan untuk mendukung pelaksanaan biosecurity.

“Bapak Presiden Jokowi memberikan arahan untuk obat-obatan harus segera disiapkan dan jumlah vaksinator agar dilengkapi. Seluruh mekanisme harus dijaga, selain pergeseran hewan, juga harus dikontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan, melalui disinfektan agar carrier dari penyakit ini terjaga,” jelas Menko Airlangga.

Perlu diketahui, per tanggal 22 Juni 2022 pukul 24.00, PMK telah terjadi pada 19 provinsi. Terdiri dari 213 kabupaten/kota dan mencakup pada 1.755 kecamatan. Sedangkan jumlah peternak yang terdampak PMK, diperkirakan kurang lebih 200 ribu orang.

Baca Juga :  Airlangga: Kualitas SDM Kelas Menengah Jadi Kunci Indonesia Maju 2045

Sedangkan jumlah ternak yang terjangkit PMK (terutama Sapi) sebanyak 226.317 ekor (sakit), ternak yang sembuh sebanyak 71.711 ekor, ternak dipotong bersyarat sebanyak 2.154 ekor, dan ternak mati 1.262 ekor. Selain sapi, PMK juga sudah terdeteksi secara terbatas mulai menyerang ternak Kerbau, Kambing, Domba, dan Babi.

Kepala BNPB Letjen Suharyanto selaku Ketua Satgas Penanganan PMK menegaskan akan segera bekerja. Satgas dengan unsur lengkap terdiri dari BNPB, Kementan, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, TNI/ POLRI, Pemda.

“Hal-hal yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 akan diterapkan dalam penanganan PMK. Kami akan langsung turun ke Daerah Merah. Sehingga penanganan PMK bisa dilakukan secepat mungkin,” ujar Suharyanto.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan penjelasan terkait pelaksanaan Qurban pada Idul Adha dan 3 Hari Tasyrik. Institusinya akan segera koordinasi dengan ormas Islam untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai hukum Qurban. Yaitu sunnah muakkad.

“Menjelaskan bagaimana pelaksanaan Qurban pada masa pandemi penyakit PMK seperti saat ini” terangnya. (ltg/fsr/hls/*/par)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/