JAKARTA – Uni Eropa (UE) harus bekerja keras mencari pemasok batu bara menjelang musim dingin tahun ini. Situasi kian kritis setelah Rusia memutuskan untuk mengurangi pasokan gas ke kawasan tersebut.
Benua Biru diketahui mulai menyasar sejumlah negara untuk mendapatkan pasokan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Meski sempat berkomitmen menghentikan operasi PLTU, kali ini pembangkit fosil itu kembali diaktifkan.
Hal ini merupakan imbas dari kebijakan blok Barat untuk mengembargo batu bara dari Rusia. Tekanan makin terasa setelah Presiden Vladimir Putin memotong pasokan gas ke Eropa melalui pipa North Stream I hingga 60 persen. Itu membuat pasokan minyak dan gas bumi di UE kian menipis.
Selain itu, UE juga bakal menghadapi musim dingin. Padahal, konsumsi energi selama musim dingin lebih tinggi dibanding hari biasanya. Sebab, warga UE terbiasa menggunakan penghangat ruangan.
Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, sejumlah negara UE sudah mendekati pengusaha dalam negeri demi mendapat pasokan emas hitam tersebut.
Jerman salah satu yang telah menginformasi potensi krisis telah secara resmi meminta 150 juta batu bara dari Indonesia. Hal ini akan berpengaruh pada revisi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2022.
“Gambaran permintaan sudah 150 juta (ton). Itu yang bicara angka Jerman yang saya tahu,” katanya.
Sementara itu, Kabiro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyebut, asosiasi batu bara Jerman telah membuat pertemuan dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif beberapa waktu lalu.
“Pada pertemuan tersebut disampaikan, 50 persen dari suplai batu bara Jerman berasal dari Rusia. Dengan perkembangan situasi saat ini Jerman ingin mengembangkan kerja sama suplai batu bara dari Indonesia,” katanya.
Data perdagangan batu bara terkini mencatat bahwa komoditas emas hitam tersebut diperdagangkan pada level US$ 395,50 per metrik ton pada Selasa (21/6). Harga tersebut naik 3,47 persen atau 13,25 poin dibanding hari sebelumnya.
Sementara itu di dalam negeri, produksi batu bara Indonesia hingga kini telah mencapai 284,41 juta ton atau 42,90 persen dari target yang ditetapkan di awal tahun yakni 663 juta ton.
Di tengah tingginya permintaan ini, pemerintah memastikan bahwa pasokan untuk domestik tidak terganggu dengan kondisi yang ada saat ini.
Menjawab kebutuhan tersebut, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan berpendapat, peran perbankan masih sangat diperlukan untuk menyalurkan kredit ke sektor energi fosil termasuk batu bara.
Menurutnya, hal ini menjadi dasar yang sangat kuat bagi perbankan untuk tetap mendukung energi fosil. Sebab, masih sangat krusial baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Sejauh ini tidak ada larangan bagi dunia perbankan dalam negeri terhadap pembiayaan batu bara. Termasuk yang saat ini ramai dibicarakan ketika perbankan memberikan fasilitas pinjaman terhadap perusahaan di sektor batu bara,” katanya.
Menurutnya, perbankan di Indonesia selama ini telah menggunakan skema bisnis yang benar dalam mendukung kinerja perusahaan batu bara.
Bahkan, perbankan di Indonesia, khususnya Himbara termasuk salah satu bank yang memiliki Standar Prosedur Operasional (SOP) yang ketat sebelum menyalurkan dukungan pembiayaan kepada sektor energi fosil.
Selain itu, batu bara masih menjadi sumber kekayaan alam yang dibutuhkan oleh Indonesia, termasuk dunia. Penggunaan batu bara kian masif dilakukan di tahun ini seiring adanya ketidakpastian pasokan energi fosil lainnya akibat perang Rusia – Ukraina.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga diketahui terus mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki, termasuk batu bara. Upaya ini dilakukan dengan mempersiapkan langkah Net Zero Emission atau netral karbon pada 2060.
“Ini kesempatan bagi kita sebagai negara eksportir batu bara terbesar. Seharusnya dioptimalkan sebesar-besarnya potensi batu bara yang kita miliki sampai pada titik tidak boleh digunakan,” ujarnya.
Di sisi lain, perbankan Tanah Air sedang menggencarkan green financing untuk mendukung upaya percepatan penggunaan energi terbarukan di dalam negeri.
“Green financing saat ini sedang berjalan dan saya mendukung hal tersebut. Hanya saja, jangan sampai kekayaan alam yang kita miliki tidak bisa dioptimalkan karena kendala pendanaan,” terangnya. (*/par)
