alexametrics
27.9 C
Madura
Thursday, July 7, 2022

Ratusan Warga Gunung Maddah Demo Kejari Sampang

SAMPANG – Ratusan warga yang mangaku dari Desa Gunung Maddah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Selasa (22/5). Mereka menuntut kasus dugaan pemalsuan stempel dan tanda tangan dituntaskan.

Kasus dugaan pemalsuan stempel dan tanda tangan diketahui pada 28 Desember 2017. Kemudian, perkara itu dilaporkan ke Polres Sampang pada 20 Januari 2018 oleh Rudik Sugianto, 33, perangkat Desa Gunung Maddah.

Ismail ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Dia sempat ditahan, kemudian dilepas oleh polres dengan alasan penangguhan. Sejak itu warga Desa Gunung Maddah geram karena Ismail terkesan kebal hukum.

Kemarin ratusan warga yang diangkut dengan pikap dan truk meminta Ismail ditangkap dan ditahan kembali. Awalnya, ratusan warga berkumpul di depan kantor DPRD Sampang. Kemudian, mereka berjalan menuju kantor kejari.

Baca Juga :  Olahraga Baik bagi Kesehatan

Fery Hermansah, koordinator demo, mengatakan, Ismail menjadi tersangka, tapi berkeliaran. Menurut dia, Ismail terkesan kebal hukum. Padahal, polisi sudah menetapkan sebagai tersangka dan menjerat Ismail dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun penjara.

Dia menduga ada permainan dalam penegakan hukum di Sampang. ”Demo ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap penanganan kasus dugaan pemalsuan stempel dan tanda tangan. Kami berharap, Ismail ditangkap dan kasusnya segera diproses,” ujarnya.

Kasi Intel Kejari Sampang Joko Suharyanto di hadapan para demonstran menegaskan, pihaknya sudah menindaklanjuti kasus dugaan pemalsuan stempel dan tanda tangan kepala Desa Gunung Maddah. Menurut dia, berkas kasus tersebut sudah lengkap atau P21. ”Penyidik polres rencananya hari ini (kemarin, Red) mau menyerahkan berkas dan barang bukti serta tersangka kepada kami,” kata dia.

Baca Juga :  Polres Belum Pastikan Status Jupri-Rojiun

Mengenai penangguhan penahanan, Joko Suharyanto menegaskan, itu bukan ranah kejari. Melainkan, ranah polres. Dia menyatakan, jika dijerat pasal 263 KUH, tersangka bisa ditahan. ”Mengenai penahanan, tunggu hasil dan kesimpulan jaksa penuntut umum,” tukasnya.

SAMPANG – Ratusan warga yang mangaku dari Desa Gunung Maddah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Selasa (22/5). Mereka menuntut kasus dugaan pemalsuan stempel dan tanda tangan dituntaskan.

Kasus dugaan pemalsuan stempel dan tanda tangan diketahui pada 28 Desember 2017. Kemudian, perkara itu dilaporkan ke Polres Sampang pada 20 Januari 2018 oleh Rudik Sugianto, 33, perangkat Desa Gunung Maddah.

Ismail ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Dia sempat ditahan, kemudian dilepas oleh polres dengan alasan penangguhan. Sejak itu warga Desa Gunung Maddah geram karena Ismail terkesan kebal hukum.


Kemarin ratusan warga yang diangkut dengan pikap dan truk meminta Ismail ditangkap dan ditahan kembali. Awalnya, ratusan warga berkumpul di depan kantor DPRD Sampang. Kemudian, mereka berjalan menuju kantor kejari.

Baca Juga :  MDW dan IMS Demo Kantor Kejari Sampang, Ternyata Ini Alasannya

Fery Hermansah, koordinator demo, mengatakan, Ismail menjadi tersangka, tapi berkeliaran. Menurut dia, Ismail terkesan kebal hukum. Padahal, polisi sudah menetapkan sebagai tersangka dan menjerat Ismail dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun penjara.

Dia menduga ada permainan dalam penegakan hukum di Sampang. ”Demo ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap penanganan kasus dugaan pemalsuan stempel dan tanda tangan. Kami berharap, Ismail ditangkap dan kasusnya segera diproses,” ujarnya.

Kasi Intel Kejari Sampang Joko Suharyanto di hadapan para demonstran menegaskan, pihaknya sudah menindaklanjuti kasus dugaan pemalsuan stempel dan tanda tangan kepala Desa Gunung Maddah. Menurut dia, berkas kasus tersebut sudah lengkap atau P21. ”Penyidik polres rencananya hari ini (kemarin, Red) mau menyerahkan berkas dan barang bukti serta tersangka kepada kami,” kata dia.

Baca Juga :  Tim Prabowo-Sandi Datangi Bawaslu

Mengenai penangguhan penahanan, Joko Suharyanto menegaskan, itu bukan ranah kejari. Melainkan, ranah polres. Dia menyatakan, jika dijerat pasal 263 KUH, tersangka bisa ditahan. ”Mengenai penahanan, tunggu hasil dan kesimpulan jaksa penuntut umum,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/