alexametrics
21.3 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Ketua dan Bendahara DPC PDIP Sampang Berseteru

SAMPANG – Pemecatan Sekretaris DPC PDIP Sampang Sunardi lantaran tersandung kasus judi menuai kemelut di internal partai berlambang kepala banteng itu. Keputusan Ketua DPC PDIP Sampang Mohammad Norahmad ditentang oleh Bendahara Moh. Anwar Kamis (22/3).

Menurut Anwar, keputusan ketua DPC PDIP Sampang melenceng dari AD/ART partai. Sebab, pemecatan dilakukan dalam waktu singkat. ”Ada prosedur yang ditabrak. Pemecatan ada prosedurnya. Tidak cukup hanya dirapatkan lalu diputuskan,” katanya.

Dia mengungkapkan, pemecatan Sunardi kewenangan DPP. DPC hanya mengusulkan ke DPD. Namun yang menimpa Sekretaris DPC PDIP Sampang Sunardi malah sebaliknya. ”Rapat  hanya dihadiri tiga pengurus inti. Padahal pengurus DPC PDIP Sampang 17 orang. Kan tidak rasional jika langsung memutuskan pemecatan di rapat itu,” papar dia.

Baca Juga :  Pengembangan Wisata Terganjal Regulasi

Jika keputusan memecat sekretaris perintah DPP, Anwar menyebut surat perintah belum ada. ”Ini kejadian besar, jadi harus melibatkan semua pengurus untuk mengambil keputusan. Kalau begini terkesan sepihak,” ujarnya.

Maka dari itu, Anwar menegaskan, keputusan ketua DPC PDIP Sampang dalam rapat yang hanya dihadiri tiga pengurus dianggap tidak ada. Sebab, semua kebijakan yang berkaitan dengan partai harus berpedoman pada AD/ART. ”Tidak sesuai dengan AD/ART. Keputusan itu kami anggap tidak ada,” tegasnya.

Meski sudah ada surat pemecatan, harusnya Sunardi diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Lagi pula, Sunardi belum jadi terdakwa. ”Kami sangat menyayangkan keputusan yang diambil ketua yang terburu-buru,” pungkasnya.

Ketua DPC PDIP Sampang Mohammad Norahmad menegaskan, pemecatan Sekretaris Sunardi dilakukan atas dasar perintah DPP. Menurut dia, Sunardi dipecat dari jabatan sekretaris menjadi anggota biasa. ”Lebih pasnya pergantian, bukan pemecatan. Itu dilakukan karena tidak boleh ada kekosongan di struktur pengurus inti,” katanya.

Baca Juga :  Pilkada Sampang, Haji Idi┬áKantongi Surat Tugas PPP

Dia menegaskan, keputusan itu sudah sesuai aturan partai. Pihaknya sudah memberitahukan kepada DPP dan DPD melalui surat. ”Musyawarah memang hanya dihadiri pengurus inti,” tandas Norahmad.

SAMPANG – Pemecatan Sekretaris DPC PDIP Sampang Sunardi lantaran tersandung kasus judi menuai kemelut di internal partai berlambang kepala banteng itu. Keputusan Ketua DPC PDIP Sampang Mohammad Norahmad ditentang oleh Bendahara Moh. Anwar Kamis (22/3).

Menurut Anwar, keputusan ketua DPC PDIP Sampang melenceng dari AD/ART partai. Sebab, pemecatan dilakukan dalam waktu singkat. ”Ada prosedur yang ditabrak. Pemecatan ada prosedurnya. Tidak cukup hanya dirapatkan lalu diputuskan,” katanya.

Dia mengungkapkan, pemecatan Sunardi kewenangan DPP. DPC hanya mengusulkan ke DPD. Namun yang menimpa Sekretaris DPC PDIP Sampang Sunardi malah sebaliknya. ”Rapat  hanya dihadiri tiga pengurus inti. Padahal pengurus DPC PDIP Sampang 17 orang. Kan tidak rasional jika langsung memutuskan pemecatan di rapat itu,” papar dia.

Baca Juga :  Masa Tenang, Tak Boleh Ada APK

Jika keputusan memecat sekretaris perintah DPP, Anwar menyebut surat perintah belum ada. ”Ini kejadian besar, jadi harus melibatkan semua pengurus untuk mengambil keputusan. Kalau begini terkesan sepihak,” ujarnya.

Maka dari itu, Anwar menegaskan, keputusan ketua DPC PDIP Sampang dalam rapat yang hanya dihadiri tiga pengurus dianggap tidak ada. Sebab, semua kebijakan yang berkaitan dengan partai harus berpedoman pada AD/ART. ”Tidak sesuai dengan AD/ART. Keputusan itu kami anggap tidak ada,” tegasnya.

Meski sudah ada surat pemecatan, harusnya Sunardi diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Lagi pula, Sunardi belum jadi terdakwa. ”Kami sangat menyayangkan keputusan yang diambil ketua yang terburu-buru,” pungkasnya.

Ketua DPC PDIP Sampang Mohammad Norahmad menegaskan, pemecatan Sekretaris Sunardi dilakukan atas dasar perintah DPP. Menurut dia, Sunardi dipecat dari jabatan sekretaris menjadi anggota biasa. ”Lebih pasnya pergantian, bukan pemecatan. Itu dilakukan karena tidak boleh ada kekosongan di struktur pengurus inti,” katanya.

Baca Juga :  Pengembangan Wisata Terganjal Regulasi

Dia menegaskan, keputusan itu sudah sesuai aturan partai. Pihaknya sudah memberitahukan kepada DPP dan DPD melalui surat. ”Musyawarah memang hanya dihadiri pengurus inti,” tandas Norahmad.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Bacakades Bon

Membuka Topeng Harun Yahya

Artikel Terbaru

/