alexametrics
21.5 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Laporan Dugaan Money Politics Pada Pilkada Bangkalan Dihentikan

BANGKALAN – Laporan pertama dugaan money politics yang dituduhkan kepada calon bupati Bangkalan Farid Alfauzi kandas. Rabu (22/2), sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bangkalan melaksanakan rapat pleno. Hasilnya, diputuskan pemeriksaan laporan tersebut dihentikan.

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh menyatakan, dugaan money politics yang dilaporkan Kades Pasanggrahan Khoirul Anam tak bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Sebab, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil.

Hal itu berdasarkan keputusan bersama dan masukan serta saran dari Gakkumdu Jawa Timur. ”Dihentikan setelah dilakukan pembahasan bersama,” katanya. Keputusan itu atas dasar hasil pemeriksaan pelapor dan saksi-saksi.

Syarat formil dimaksud, sebut Mustain, di antaranya meliputi identitas pelapor dan waktu. Pelapor mencabut laporannya, kemudian tidak bisa ditemui dan sulit dihubungi. ”Sudah dua kali kami melayangkan surat panggilan tapi tidak datang. HP pelapor tidak aktif semua,” paparnya.

Baca Juga :  67 Warga Binaan Bisa Nyoblos

Mengenai ketersediaan alat bukti berupa foto dan hasil klarifikasi kepada saksi yang tidak mencabut laporannya, ternyata tidak ada satu pun yang mengakui foto tersebut. ”Jadi, bukti foto yang diserahkan ke kami hampir dipastikan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Begitu pendapat penyidik dari kepolisian,” ujar Mustain.

Sementara dari kejaksaan berpendapat, fakta dan alat bukti yang diserahkan ke panwaslu sulit untuk bisa digunakan menuntut terlapor. ”Dari kejaksaan, berkaitan dengan penuntutan, sulit menuntut pelapor. Makanya, kesimpulannya dihentikan,” tegas dia.

Sementara itu, Mohammad Sholeh selaku kuasa hukum pelapor mengatakan, Panwaslu Bangkalan tidak bertindak profesional dan cenderung menguntungkan cabup Farid Alfauzi. Sebab, permasalahan sudah gamblang tapi dianggap tidak cukup bukti.

Baca Juga :  Begal Beraksi Lagi, Kapolres Perintahkan Pelaku Ditembak

”Bukankah sudah ada bukti foto pertemuan 30 Kades. Kurang bukti apa. Meski pelapor mencabut, panwaslu harus melanjutkan,” katanya kecewa.

 

BANGKALAN – Laporan pertama dugaan money politics yang dituduhkan kepada calon bupati Bangkalan Farid Alfauzi kandas. Rabu (22/2), sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bangkalan melaksanakan rapat pleno. Hasilnya, diputuskan pemeriksaan laporan tersebut dihentikan.

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh menyatakan, dugaan money politics yang dilaporkan Kades Pasanggrahan Khoirul Anam tak bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Sebab, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil.

Hal itu berdasarkan keputusan bersama dan masukan serta saran dari Gakkumdu Jawa Timur. ”Dihentikan setelah dilakukan pembahasan bersama,” katanya. Keputusan itu atas dasar hasil pemeriksaan pelapor dan saksi-saksi.


Syarat formil dimaksud, sebut Mustain, di antaranya meliputi identitas pelapor dan waktu. Pelapor mencabut laporannya, kemudian tidak bisa ditemui dan sulit dihubungi. ”Sudah dua kali kami melayangkan surat panggilan tapi tidak datang. HP pelapor tidak aktif semua,” paparnya.

Baca Juga :  Begal Beraksi Lagi, Kapolres Perintahkan Pelaku Ditembak

Mengenai ketersediaan alat bukti berupa foto dan hasil klarifikasi kepada saksi yang tidak mencabut laporannya, ternyata tidak ada satu pun yang mengakui foto tersebut. ”Jadi, bukti foto yang diserahkan ke kami hampir dipastikan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Begitu pendapat penyidik dari kepolisian,” ujar Mustain.

Sementara dari kejaksaan berpendapat, fakta dan alat bukti yang diserahkan ke panwaslu sulit untuk bisa digunakan menuntut terlapor. ”Dari kejaksaan, berkaitan dengan penuntutan, sulit menuntut pelapor. Makanya, kesimpulannya dihentikan,” tegas dia.

Sementara itu, Mohammad Sholeh selaku kuasa hukum pelapor mengatakan, Panwaslu Bangkalan tidak bertindak profesional dan cenderung menguntungkan cabup Farid Alfauzi. Sebab, permasalahan sudah gamblang tapi dianggap tidak cukup bukti.

Baca Juga :  Sama-Sama Klaim Menang, Tunggu Penghitungan KPU

”Bukankah sudah ada bukti foto pertemuan 30 Kades. Kurang bukti apa. Meski pelapor mencabut, panwaslu harus melanjutkan,” katanya kecewa.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/