alexametrics
20.8 C
Madura
Tuesday, August 16, 2022

Oknum Desa-BPN Diduga Kongkalikong

SUMENEP – Dugaan pungutan liar (pungli) pelaksanaan program proyek operasi nasional agraria (prona) di dua desa di Kecamatan Pragaan, Sumenep, bisa jadi tidak satu arah. Pungli diduga tidak hanya melibatkan oknum perangkat desa. Namun, ditengarai ada kongkalikong dengan oknum petugas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep.

Penarikan pungutan yang diduga dilakukan oknum perangkat desa itu ditengarai dibiarkan oleh BPN. Bahkan, oknum petugas BPN ditengarai terlibat dalam rencana penarikan pungutan tersebut. Diduga, penarikan pungutan prona hasil kongkalikong oknum aparat desa dan oknum petugas BPN.

Di Desa Aengpanas, Kecamatan Pragaan, dugaan pungutan prona Rp 500 ribu. Sebesar Rp 250 ribu dibayar saat pengukuran. Sementara sisanya sesuai imbauan oknum aparat desa, yakni dibayar setelah penyerahan sertifikat tanah.

Dugaan pungli prona juga terjadi di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan. Nominalnya malah ditengarai lebih besar, yakni Rp 600 ribu per bidang tanah. Banyak waga yang sudah membayar saat pengukuran tanah.

Dimen, 43, warga Desa Prenduan, membenarkan biaya pengukuran tanah di desanya Rp 600 ribu. Bahkan, ada warga yang membayar hingga Rp 2,5 juta. ”Rata-rata sudah membayar Rp 600 ribu. Tapi, ada sebagian warga yang bayar separo,” ungkapnya.

Dia menyayangkan sikap oknum petugas BPN Sumenep. Dimen menilai, penarikan biaya prona tersebut diketahui oknum petugas BPN namun dibiarkan. ”Kami yakin ada bentuk kerja sama antara oknum aparat desa dengan oknum petugas BPN,” tudingnya.

Baca Juga :  Gandeng BPN, BPPKAD Sumenep Tingkatkan Peduli Bayar Pajak

Kata dia, seharusnya petugas BPN tidak melakukan pembiaran terhadap praktik dugaan pungli prona. Apalagi jumlah pungutan tidak wajar. Warga pemilik tanah dibebani pembayaran Rp 600 ribu. Biaya itu dianggap cukup besar jika hanya untuk administrasi.

Alasan penarikan biaya prona di dua desa tersebut hampir sama. Salah satunya untuk biaya makan dan minum (mamin) petugas BPN. Sebagian lagi untuk mengganti biaya pembuatan prasasti yang digunakan sebagai tanda batas tanah.

”Jika setiap bidang tanah dikenakan biaya Rp 600 ribu, tinggal dikalikan berapa tanah yang diukur di Desa Prenduan. Jika dikumpulkan, jumlahnya terlalu banyak untuk biaya makan dan minum petugas BPN,” tegas Dimen.

Di Desa Aengpanas, pengukuran tanah sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Oknum pemerintah desa diduga meminta kepada setiap warga yang tanahnya diukur untuk menyiapkan dana Rp 500 ribu. Dana tersebut ditarik dengan alasan biaya makan dan minum petugas BPN serta pembuatan prasasti atau patok yang digunakan sebagai tanda batas tanah yang disediakan desa.

Pihak pemerintah desa menyediakan patok untuk dijual kepada warga. Padahal, tidak ada aturan yang mengharuskan prasasti disediakan pemerintah desa.

Baca Juga :  Tuding BPN Tidak Lakukan Sosialisasi

”Di sini lebih murah Rp 500 ribu dibanding dengan di Desa Prenduan Rp 600 ribu. Kami mengeluarkan biaya dari desa untuk membuat patok yang dipasang di lokasi batas tanah,” kata Imam, kepala Desa (Kades) Aengpanas.

Penarikan biaya prona diduga dilakukan kepala dusun. Selanjutnya, secara berjenjang dana hasil penarikan dari warga diberikan kepada oknum aparat pemerintah desa.

Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor BPN Sumenep Sufwan Hardi mengaku tidak mengetahui dugaan pungli prona di dua desa di Kecamatan Pragaan. Juga membantah ada kongkalikong antara oknum aparat desa dengan oknum petugas BPN terkait penarikan biaya prona itu.

Dia menjelaskan, pemerintah memberikan subsidi biaya kepada warga yang melakukan sertifikasi tanah melalui prona. ”Yang dibiayai pemerintah adalah pedaftaran, pengukuran, pemeriksaan tanah, dan pembukuan di kantor BPN sampai proses sertifikasi selesai,” bebernya.

Sufwan Hardi menyatakan, dalam prona tidak ada biaya pemberkasan dan pembuatan prasasti di tingkat desa. Yang terpenting, tegas dia, jika pengukuran sudah dilakukan, ada tanda batas tanah.

Mengenai total dana subsidi dari pemerintah pusat dalam program prona, dia enggan membeberkan. Menurut dia, dibenarkan setiap bidang tanah yang ikut prona disubsidi Rp 207 ribu. Sementara untuk pungutan di desa, bukan wewenang BPN.

SUMENEP – Dugaan pungutan liar (pungli) pelaksanaan program proyek operasi nasional agraria (prona) di dua desa di Kecamatan Pragaan, Sumenep, bisa jadi tidak satu arah. Pungli diduga tidak hanya melibatkan oknum perangkat desa. Namun, ditengarai ada kongkalikong dengan oknum petugas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep.

Penarikan pungutan yang diduga dilakukan oknum perangkat desa itu ditengarai dibiarkan oleh BPN. Bahkan, oknum petugas BPN ditengarai terlibat dalam rencana penarikan pungutan tersebut. Diduga, penarikan pungutan prona hasil kongkalikong oknum aparat desa dan oknum petugas BPN.

Di Desa Aengpanas, Kecamatan Pragaan, dugaan pungutan prona Rp 500 ribu. Sebesar Rp 250 ribu dibayar saat pengukuran. Sementara sisanya sesuai imbauan oknum aparat desa, yakni dibayar setelah penyerahan sertifikat tanah.


Dugaan pungli prona juga terjadi di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan. Nominalnya malah ditengarai lebih besar, yakni Rp 600 ribu per bidang tanah. Banyak waga yang sudah membayar saat pengukuran tanah.

Dimen, 43, warga Desa Prenduan, membenarkan biaya pengukuran tanah di desanya Rp 600 ribu. Bahkan, ada warga yang membayar hingga Rp 2,5 juta. ”Rata-rata sudah membayar Rp 600 ribu. Tapi, ada sebagian warga yang bayar separo,” ungkapnya.

Dia menyayangkan sikap oknum petugas BPN Sumenep. Dimen menilai, penarikan biaya prona tersebut diketahui oknum petugas BPN namun dibiarkan. ”Kami yakin ada bentuk kerja sama antara oknum aparat desa dengan oknum petugas BPN,” tudingnya.

Baca Juga :  Remaja Ini Curi Motor untuk Biaya Sekolah

Kata dia, seharusnya petugas BPN tidak melakukan pembiaran terhadap praktik dugaan pungli prona. Apalagi jumlah pungutan tidak wajar. Warga pemilik tanah dibebani pembayaran Rp 600 ribu. Biaya itu dianggap cukup besar jika hanya untuk administrasi.

- Advertisement -

Alasan penarikan biaya prona di dua desa tersebut hampir sama. Salah satunya untuk biaya makan dan minum (mamin) petugas BPN. Sebagian lagi untuk mengganti biaya pembuatan prasasti yang digunakan sebagai tanda batas tanah.

”Jika setiap bidang tanah dikenakan biaya Rp 600 ribu, tinggal dikalikan berapa tanah yang diukur di Desa Prenduan. Jika dikumpulkan, jumlahnya terlalu banyak untuk biaya makan dan minum petugas BPN,” tegas Dimen.

Di Desa Aengpanas, pengukuran tanah sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Oknum pemerintah desa diduga meminta kepada setiap warga yang tanahnya diukur untuk menyiapkan dana Rp 500 ribu. Dana tersebut ditarik dengan alasan biaya makan dan minum petugas BPN serta pembuatan prasasti atau patok yang digunakan sebagai tanda batas tanah yang disediakan desa.

Pihak pemerintah desa menyediakan patok untuk dijual kepada warga. Padahal, tidak ada aturan yang mengharuskan prasasti disediakan pemerintah desa.

Baca Juga :  Tuding BPN Tidak Lakukan Sosialisasi

”Di sini lebih murah Rp 500 ribu dibanding dengan di Desa Prenduan Rp 600 ribu. Kami mengeluarkan biaya dari desa untuk membuat patok yang dipasang di lokasi batas tanah,” kata Imam, kepala Desa (Kades) Aengpanas.

Penarikan biaya prona diduga dilakukan kepala dusun. Selanjutnya, secara berjenjang dana hasil penarikan dari warga diberikan kepada oknum aparat pemerintah desa.

Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor BPN Sumenep Sufwan Hardi mengaku tidak mengetahui dugaan pungli prona di dua desa di Kecamatan Pragaan. Juga membantah ada kongkalikong antara oknum aparat desa dengan oknum petugas BPN terkait penarikan biaya prona itu.

Dia menjelaskan, pemerintah memberikan subsidi biaya kepada warga yang melakukan sertifikasi tanah melalui prona. ”Yang dibiayai pemerintah adalah pedaftaran, pengukuran, pemeriksaan tanah, dan pembukuan di kantor BPN sampai proses sertifikasi selesai,” bebernya.

Sufwan Hardi menyatakan, dalam prona tidak ada biaya pemberkasan dan pembuatan prasasti di tingkat desa. Yang terpenting, tegas dia, jika pengukuran sudah dilakukan, ada tanda batas tanah.

Mengenai total dana subsidi dari pemerintah pusat dalam program prona, dia enggan membeberkan. Menurut dia, dibenarkan setiap bidang tanah yang ikut prona disubsidi Rp 207 ribu. Sementara untuk pungutan di desa, bukan wewenang BPN.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/