alexametrics
21.3 C
Madura
Saturday, October 1, 2022

Selain Pembiayaan Hijau, Pemerintah Dorong Perbaikan Bauran Energi

JAKARTA – Strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan telah diwujudkan dalam berbagai upaya oleh pemerintah. Di antaranya melalui komitmen mencapai net-zero emissions di tahun 2060 atau lebih cepat. Lewat net-zero, ekonomi hijau diharapkan menjadi kebijakan pemerintah mainstream.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, energi alternatif atau renewable energy memiliki cost competitive yang setara sekaligus dapat menjaga baseload yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan dalam acara The Cooler Earth Sustainability Summit 2022 yang diselenggarakan oleh CIMB Niaga secara virtual, Rabu (21/9).

Pembiayaan hijau juga berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Terkait pembiayaan hijau tersebut, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah mendorong berbagai instrumen. Antara lain, Green Sukuk dan beberapa pemanfaatan dari refinancing Green Sukuk dengan pengembangan pembangunan fasilitas. Juga infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, dan minihidro.

Baca Juga :  Menko Airlangga Hartarto Motivasi Penerima Kartu Prakerja di NTB

”Instrumen alternatif seperti blended finance juga disiapkan, terutama skema pembiayaan dengan menampung dana dari filantropi atau swasta. Juga dari berbagai lembaga pengelola dana multinasional ataupun perencanaan seperti ADB atau World Bank. Badan pengelolaan dana lingkungan hidup juga telah didirikan untuk membantu pembiayaan pada program ekonomi hijau,” jelas Airlangga.

Airlangga menerangkan, beberapa program EBT di Indonesia dibantu dari pembiayaan lembaga-lembaga yang berbentuk Development Finance Institution (DFI) dan Export Credit Agency (ECA). Untuk mencapai berbagai target net-zero emissions di tahun 2060, Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 77.000 triliun hingga tahun 2060.

Airlangga menyampaikan, koordinasi dan integrasi menjadi penting dalam melakukan transformasi ekonomi hijau. Sebab, transformasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh stakeholder.

Baca Juga :  Usai rapat internal dengan Presiden Jokowi di Istana Negara

 

”Negara-negara lain sedang berlomba untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, termasuk Indonesia. Ke depan, pangsa bahan bakar fosil akan berkurang dan energi bersih akan meningkat. Tentunya, hal ini akan kita dorong untuk memperbaiki bauran energi,” jelas Airlangga. (ltg/fsr/*/par)

JAKARTA – Strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan telah diwujudkan dalam berbagai upaya oleh pemerintah. Di antaranya melalui komitmen mencapai net-zero emissions di tahun 2060 atau lebih cepat. Lewat net-zero, ekonomi hijau diharapkan menjadi kebijakan pemerintah mainstream.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, energi alternatif atau renewable energy memiliki cost competitive yang setara sekaligus dapat menjaga baseload yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan dalam acara The Cooler Earth Sustainability Summit 2022 yang diselenggarakan oleh CIMB Niaga secara virtual, Rabu (21/9).

Pembiayaan hijau juga berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Terkait pembiayaan hijau tersebut, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah mendorong berbagai instrumen. Antara lain, Green Sukuk dan beberapa pemanfaatan dari refinancing Green Sukuk dengan pengembangan pembangunan fasilitas. Juga infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, dan minihidro.

Baca Juga :  Tim Delapan  Catut Nama Wartawan dan LSM

”Instrumen alternatif seperti blended finance juga disiapkan, terutama skema pembiayaan dengan menampung dana dari filantropi atau swasta. Juga dari berbagai lembaga pengelola dana multinasional ataupun perencanaan seperti ADB atau World Bank. Badan pengelolaan dana lingkungan hidup juga telah didirikan untuk membantu pembiayaan pada program ekonomi hijau,” jelas Airlangga.

Airlangga menerangkan, beberapa program EBT di Indonesia dibantu dari pembiayaan lembaga-lembaga yang berbentuk Development Finance Institution (DFI) dan Export Credit Agency (ECA). Untuk mencapai berbagai target net-zero emissions di tahun 2060, Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 77.000 triliun hingga tahun 2060.

Airlangga menyampaikan, koordinasi dan integrasi menjadi penting dalam melakukan transformasi ekonomi hijau. Sebab, transformasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh stakeholder.

Baca Juga :  Fattah Jasin: Bacawabup dari PPP

 

- Advertisement -

”Negara-negara lain sedang berlomba untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, termasuk Indonesia. Ke depan, pangsa bahan bakar fosil akan berkurang dan energi bersih akan meningkat. Tentunya, hal ini akan kita dorong untuk memperbaiki bauran energi,” jelas Airlangga. (ltg/fsr/*/par)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Lima Raperda Siap Dibahas

/