alexametrics
25.8 C
Madura
Thursday, August 11, 2022

RKA Tak Perlu Dibahas Bersama Komisi DPRD

SUMENEP – Pelantikan anggota DPRD Sumenep masa bakti 2019–2024 genap sebulan hari ini. Kendati demikian, belum ada kegiatan berarti di legislatif. Tata tertib (tatib) DPRD yang sudah dibahas juga belum disahkan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Tatib DPRD Sumenep Akis Jasuli megatakan, pembahasan tatib sudah tuntas. Sayangnya, tatib itu belum bisa disahkan melalui rapat parupurna karena tidak ada pimpinan dewan definitif.

”Di pansus sudah rampung, tinggal diparipurnakan yang masih harus menunggu pimpinan definitif,” terangnya kemarin (21/9).

Akis mengungkapkan, ada perubahan tatib DPRD 2019–2024 dari periode sebelumnya. Namun, perubahan tersebut tidak signifikan. Itu dilakukan karena ada perubahan regulasi. ”Kami ikuti aturan yang sudah ada,” ujarnya.

Baca Juga :  Banggar Tunggu Timgar Bahas KUA-PPAS APBD Perubahan 2017

Mantan aktivis HMI itu menyebutkan, salah satu klausul pasal dalam tatib yang diubah di antaranya pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA). Menurut dia, jika periode sebelumnya RKA dibahas antara komisi dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), untuk lima tahun ke depan tidak lagi.

Sebab, pembahasan RKA langsung dilakukan oleh pimpinan OPD dengan badan anggaran (banggar). Semua itu sudah termaktub dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

”Komisi dilibatkan hanya dalam hal memberikan masukan kepada banggar. Sifatya hanya masukan karena menyesuaikan dengan PP,” tegasnya.

Jik tatib setelah diparipurnakan ada evaluasi dari gubernur, pihaknya siap mengubahnya. Dengan demikian, pedoman pengambilan kebijakan di lembaga DPRD Sumenep tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

Baca Juga :  Tello’ Lanceng Talpos

”Kalaupun pembahasan pansus tidak sesuai dengan aturan pasti nanti tidak akan disetujui oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan kami siap mengubahnya sesuai petunjuk,” kata Akis.

Ketua Fraksi PPP Latib membenarkan perubahan tentang pembahasan RKA yang tertuang dalam tatib. Dia tidak mempersoalkan meski kewenangan pembahasan RKA menjadi tanggung jawab sepenuhnya banggar dan pimpinan OPD. ”Jika sudah sesuai aturan dan disepakati semua pansus, tidak apa-apa,” katanya. (jup)

 

SUMENEP – Pelantikan anggota DPRD Sumenep masa bakti 2019–2024 genap sebulan hari ini. Kendati demikian, belum ada kegiatan berarti di legislatif. Tata tertib (tatib) DPRD yang sudah dibahas juga belum disahkan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Tatib DPRD Sumenep Akis Jasuli megatakan, pembahasan tatib sudah tuntas. Sayangnya, tatib itu belum bisa disahkan melalui rapat parupurna karena tidak ada pimpinan dewan definitif.

”Di pansus sudah rampung, tinggal diparipurnakan yang masih harus menunggu pimpinan definitif,” terangnya kemarin (21/9).


Akis mengungkapkan, ada perubahan tatib DPRD 2019–2024 dari periode sebelumnya. Namun, perubahan tersebut tidak signifikan. Itu dilakukan karena ada perubahan regulasi. ”Kami ikuti aturan yang sudah ada,” ujarnya.

Baca Juga :  Dipanggil Banggar, Panwaskab Ngacir

Mantan aktivis HMI itu menyebutkan, salah satu klausul pasal dalam tatib yang diubah di antaranya pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA). Menurut dia, jika periode sebelumnya RKA dibahas antara komisi dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), untuk lima tahun ke depan tidak lagi.

Sebab, pembahasan RKA langsung dilakukan oleh pimpinan OPD dengan badan anggaran (banggar). Semua itu sudah termaktub dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

”Komisi dilibatkan hanya dalam hal memberikan masukan kepada banggar. Sifatya hanya masukan karena menyesuaikan dengan PP,” tegasnya.

Jik tatib setelah diparipurnakan ada evaluasi dari gubernur, pihaknya siap mengubahnya. Dengan demikian, pedoman pengambilan kebijakan di lembaga DPRD Sumenep tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

Baca Juga :  BPKAD: Bisa Berubah karena Masih Dibahas TAPD dan Banggar

”Kalaupun pembahasan pansus tidak sesuai dengan aturan pasti nanti tidak akan disetujui oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan kami siap mengubahnya sesuai petunjuk,” kata Akis.

Ketua Fraksi PPP Latib membenarkan perubahan tentang pembahasan RKA yang tertuang dalam tatib. Dia tidak mempersoalkan meski kewenangan pembahasan RKA menjadi tanggung jawab sepenuhnya banggar dan pimpinan OPD. ”Jika sudah sesuai aturan dan disepakati semua pansus, tidak apa-apa,” katanya. (jup)

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Garam Rakyat Murah, Pemerintah di Mana?

100 Desa Belum Punya Perpustakaan

Hujan Turun, Produksi Garam Terhenti

Artikel Terbaru

/