alexametrics
21 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Dua Bulan Delapan Raperda Ngendap di Gubernur

SAMPANG – Pimpinan DPRD Sampang sampai saat ini belum bisa melakukan paripurna terhadap delapan raperda yang sudah tuntas dibahas. Pasalnya, delapan raperda itu saat ini masih ngendap di kantor gubernur Jawa Timur. Proses fasilitasi yang diajukan sejak hampir dua bulan lalu belum mendapat balasan.

Pertama, raperda tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, raperda tentang madrasah diniyah takmiliyah. Ketiga, raperda tentang Sampang seribu pesantren. Keempat, raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

Kelima, raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (BPRS BASS). Keenam, raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM).

Baca Juga :  Apel dan Paripurna Gunakan Bahasa Madura

Berikutnya, ketujuh, raperda tentang perubahan kedua atas Perda 1/2015 tentang Pedoman, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa. Kemudian kedelapan, raperda tentang rencana detail tata ruang dan bagian zonasi wilayah perkotaan.

Pembahasan delapan raperda itu tuntas 26 Juli 2019 lalu. Saat itu DPRD Sampang masih dipimpin oleh Juhari atau sebelum wakil rakyat masa jabatan 2019–2024 dilantik. Setelah tuntas dibahas, delapan raperda langsung dikirimkan ke Biro Hukum Pemprov Jatim untuk dievaluasi.

Namun, sudah hampir dua bulan berlalu belum ada tanda-tanda bahwa fasilitasi gubernur raperda tersebut tuntas. Buktinya, Sekretariat DPRD Sampang belum menerima hasil fasilitasi tersebut. ”Sampai saat ini belum turun,” kata Sekretaris DPRD Sampang Moh Anwari Abdullah kemarin (21/9).

Pihaknya tidak bisa memastikan kapan raperda itu bisa diparipurnakan. Sebab, raperda bisa diparipurnakan kalau sudah lolos evaluasi Biro Hukum Pemprov Jatim. Jika ada pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya, biasanya biro hukum pemprov meminta DPRD untuk melakukan perubahan disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi.

Baca Juga :  Reses 1 Belum Diparipurnakan, Sudah Diagendakan Lagi

Ditanya berapa lama lazimnya evaluasi berlangsung, Anwari juga tidak bisa memastikan. Sebab, hal itu bergantung dengan sedikit banyaknya raperda yang sedang ditangani oleh biro hukum pemprov. ”Sebab, yang mengajukan raperda kan bukan hanya dari Sampang. Kabupaten-kabupaten lain juga mengajukan,” tegasnya.

Ketua DPRD Sampang Fadol juga tidak bisa memastikan kapan paripurna delapan raperda itu akan digelar. Tetapi, begitu fasilitasi tuntas, paripurna bisa digelar. ”Bagi kami lebih cepat lebih baik,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

SAMPANG – Pimpinan DPRD Sampang sampai saat ini belum bisa melakukan paripurna terhadap delapan raperda yang sudah tuntas dibahas. Pasalnya, delapan raperda itu saat ini masih ngendap di kantor gubernur Jawa Timur. Proses fasilitasi yang diajukan sejak hampir dua bulan lalu belum mendapat balasan.

Pertama, raperda tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, raperda tentang madrasah diniyah takmiliyah. Ketiga, raperda tentang Sampang seribu pesantren. Keempat, raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

Kelima, raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (BPRS BASS). Keenam, raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM).

Baca Juga :  Anggota DPRD Sampang Tertipu Rp 125 Juta

Berikutnya, ketujuh, raperda tentang perubahan kedua atas Perda 1/2015 tentang Pedoman, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa. Kemudian kedelapan, raperda tentang rencana detail tata ruang dan bagian zonasi wilayah perkotaan.

Pembahasan delapan raperda itu tuntas 26 Juli 2019 lalu. Saat itu DPRD Sampang masih dipimpin oleh Juhari atau sebelum wakil rakyat masa jabatan 2019–2024 dilantik. Setelah tuntas dibahas, delapan raperda langsung dikirimkan ke Biro Hukum Pemprov Jatim untuk dievaluasi.

Namun, sudah hampir dua bulan berlalu belum ada tanda-tanda bahwa fasilitasi gubernur raperda tersebut tuntas. Buktinya, Sekretariat DPRD Sampang belum menerima hasil fasilitasi tersebut. ”Sampai saat ini belum turun,” kata Sekretaris DPRD Sampang Moh Anwari Abdullah kemarin (21/9).

Pihaknya tidak bisa memastikan kapan raperda itu bisa diparipurnakan. Sebab, raperda bisa diparipurnakan kalau sudah lolos evaluasi Biro Hukum Pemprov Jatim. Jika ada pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya, biasanya biro hukum pemprov meminta DPRD untuk melakukan perubahan disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi.

Baca Juga :  Gubernur Minta Sekolah Bentuk Tim Satgas Covid-19

Ditanya berapa lama lazimnya evaluasi berlangsung, Anwari juga tidak bisa memastikan. Sebab, hal itu bergantung dengan sedikit banyaknya raperda yang sedang ditangani oleh biro hukum pemprov. ”Sebab, yang mengajukan raperda kan bukan hanya dari Sampang. Kabupaten-kabupaten lain juga mengajukan,” tegasnya.

Ketua DPRD Sampang Fadol juga tidak bisa memastikan kapan paripurna delapan raperda itu akan digelar. Tetapi, begitu fasilitasi tuntas, paripurna bisa digelar. ”Bagi kami lebih cepat lebih baik,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/