alexametrics
21.1 C
Madura
Thursday, August 11, 2022

Pelipatan Surat Suara KPU Pamekasan Tuai Protes

PAMEKASAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan mematangkan persiapan Pilkada Serentak 2018. Salah satunya, melipat surat suara sebelum didistribusikan. Sayangnya, kegiatan tersebut menuai protes. Sebab, pekerja mendatangkan dari Surabaya.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno menyatakan, momen pilkada seharusnya menjadi pesta rakyat. Masyarakat harus bergembira terhadap pesta demokrasi lima tahunan itu.

Salah satu bentuk kebahagiaan karena pilkada mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Di antaranya, warga lokal bisa direkrut menjadi pekerja kasar dalam persiapan tahapan pemilihan.

Namun, KPU Pamekasan justru mengabaikan warga lokal. Proses pelipatan surat suara sama sekali tidak memanfaatkan warga Pamekasan. Seluruh tenaga yang digunakan dari Surabaya.

Padahal, jika memanfaatkan warga Pamekasan, akan menjadi tambahan pendapatan. Sebab, pelipatan itu mengeluarkan anggaran. ”Saya heran, untuk melipat surat suara saja harus menggunakan tenaga kerja dari luar Pamekasan,” kata Harun, Senin (21/5).

Baca Juga :  Madura Awards Momentum Pemkab Tingkatkan Pelayanan

Dia menyampaikan, melipat surat suara tidak membutuhkan skill. Semua orang dipastikan bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Keputusan KPU menggunakan tenaga kerja dari Surabaya patut dipertanyakan.

Politikus PKS itu menyatakan, KPU seharusnya lebih cerdas mengambil keputusan. Pelipatan surat surat sebenarnya juga bisa dijadikan ajang sosialisasi. Semisal, memanfaatkan pemilih pemula.

Dengan demikian, selain mendapat pemasukan finansial, mereka juga diberi pemahaman mengenai pilkada yang akan digelar 27 Juni mendatang. KPU juga bisa memanfaatkan kaum difabel di Pamekasan.

Mereka yang berkebutuhan khusus bisa direkrut menjadi tenaga kerja pelipat surat suara. Dengan begitu, ada penghargaan tersendiri bagi kaum difabel, sehingga tingkat partisipasi akan tinggi pada hari pemilihan.

Baca Juga :  Bupati Sampang Lantik 45 JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah membenarkan tenaga kerja pelipat surat suara secara keseluruhan dari Surabaya. Tenaga kerja tersebut merupakan utusan dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara pemilu. ”Memang kami pihak ketigakan,” katanya.

Alasan dipihakketigakan demi menjaga profesionalitas dan bentuk kehati-hatian KPU. Pihak ketiga bertanggung jawab jika ada kerusakan surat suara yang disebabkan tenaga kerja. Jika tidak dipihakketigakan, khawatir terjadi kendala seperti kerusakan.

Dengan demikian, KPU Pamekasan lebih memilih yang bekerja melipat tersebut pihak ketiga. ”Keseluruhan, tenaga kerja yang digunakan 20 orang,” tandas Hamzah. 

PAMEKASAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan mematangkan persiapan Pilkada Serentak 2018. Salah satunya, melipat surat suara sebelum didistribusikan. Sayangnya, kegiatan tersebut menuai protes. Sebab, pekerja mendatangkan dari Surabaya.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno menyatakan, momen pilkada seharusnya menjadi pesta rakyat. Masyarakat harus bergembira terhadap pesta demokrasi lima tahunan itu.

Salah satu bentuk kebahagiaan karena pilkada mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Di antaranya, warga lokal bisa direkrut menjadi pekerja kasar dalam persiapan tahapan pemilihan.


Namun, KPU Pamekasan justru mengabaikan warga lokal. Proses pelipatan surat suara sama sekali tidak memanfaatkan warga Pamekasan. Seluruh tenaga yang digunakan dari Surabaya.

Padahal, jika memanfaatkan warga Pamekasan, akan menjadi tambahan pendapatan. Sebab, pelipatan itu mengeluarkan anggaran. ”Saya heran, untuk melipat surat suara saja harus menggunakan tenaga kerja dari luar Pamekasan,” kata Harun, Senin (21/5).

Baca Juga :  102 Orang Sortir Empat Juta Surat Suara

Dia menyampaikan, melipat surat suara tidak membutuhkan skill. Semua orang dipastikan bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Keputusan KPU menggunakan tenaga kerja dari Surabaya patut dipertanyakan.

Politikus PKS itu menyatakan, KPU seharusnya lebih cerdas mengambil keputusan. Pelipatan surat surat sebenarnya juga bisa dijadikan ajang sosialisasi. Semisal, memanfaatkan pemilih pemula.

Dengan demikian, selain mendapat pemasukan finansial, mereka juga diberi pemahaman mengenai pilkada yang akan digelar 27 Juni mendatang. KPU juga bisa memanfaatkan kaum difabel di Pamekasan.

Mereka yang berkebutuhan khusus bisa direkrut menjadi tenaga kerja pelipat surat suara. Dengan begitu, ada penghargaan tersendiri bagi kaum difabel, sehingga tingkat partisipasi akan tinggi pada hari pemilihan.

Baca Juga :  Madura Awards Momentum Pemkab Tingkatkan Pelayanan

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah membenarkan tenaga kerja pelipat surat suara secara keseluruhan dari Surabaya. Tenaga kerja tersebut merupakan utusan dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara pemilu. ”Memang kami pihak ketigakan,” katanya.

Alasan dipihakketigakan demi menjaga profesionalitas dan bentuk kehati-hatian KPU. Pihak ketiga bertanggung jawab jika ada kerusakan surat suara yang disebabkan tenaga kerja. Jika tidak dipihakketigakan, khawatir terjadi kendala seperti kerusakan.

Dengan demikian, KPU Pamekasan lebih memilih yang bekerja melipat tersebut pihak ketiga. ”Keseluruhan, tenaga kerja yang digunakan 20 orang,” tandas Hamzah. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/