alexametrics
19 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Dugaan Money Politics Pilkada Bangkalan Jadi Atensi Bawaslu RI

BANGKALAN – Dugaan money politics dalam Pilkada Bangkalan menjadi atensi Ketua Bawaslu RI Abhan. Selasa malam (20/2) rombongan Bawaslu mendatangi kantor Panwaslu Bangkalan. Bawaslu meminta agar komisioner panwaslu bekerja profesional dan menggali bukti-bukti yang akurat terkait dugaan politik uang tersebut.

Abhan menyampaikan, kedatangannya ke kantor Panwaslu Bangkalan lantaran ada laporan dugaan money politics. Pihaknya meminta klarifikasi langsung kepada panwaslu. Bawaslu RI siap mem-back up dan memberikan support. ”Proses masih ada di panwas. Kami menyarankan untuk melakukan penggalian bukti-bukti,” ujarnya.

Dia menyatakan, panwaslu memiliki waktu tiga hari, plus dua hari untuk meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang disebutkan oleh pelapor dugaan money politics. Setelah itu, panwaslu menggelar rapat pleno dengan sentra Gakkumdu. ”Apakah memenuhi unsur atau tidak, tunggu keputusan rapat pleno Gakkumdu dengan panwas,” katanya.

Abhan menyebut Pilkada Bangkalan 2018 unik. Lantaran, se-Indonesia, baru Bangkalan yang ada laporan dugaan politik uang. Pilkada di daerah lain, kata dia, sejauh ini belum ada laporan money politics.

Baca Juga :  Ra Bir Aly Minta Pendukung Jangan Berkecil Hati

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh menyampaikan, pelapor pertama dugaan money politics, yaitu Kades Pasanggrahan Khoirul Anam, mencabut laporannya. Lalu, diikuti dua saksi yaitu Kades Tajungan Zaenal dan Kades Gili Timur M. Kholil yang mencabut keterangan yang diberikan kepada panwaslu.

Mustain menyampaikan, kemarin sebenarnya ada jadwal pemanggilan saksi-saksi yang disebutkan pelapor. Namun, saksi-saksi dimaksud tidak hadir. Panwaslu, tegas dia, akan melaporkan peristiwa demi peristiwa masalah dugaan politik uang ini ke sentra Gakkumdu.

”Meskipun laporan dicabut, karena (dugaan money politics) ini bukan delik aduan, tetap kami proses dengan meminta keterangan kepada saksi-saksi yang disebutkan pelapor,” jelasnya.

Hanya, imbuh Mustain, panwaslu terkendala dengan ketidakhadiran saksi-saksi yang disebutkan pelapor. Padahal panwaslu sudah melayangkan surat kepada mereka. ”Kami tidak tahu kenapa saksi-saksi tidak hadir,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, calon bupati (cabup) Bangkalan Farid Alfauzi dilaporkan ke panwaslu, Minggu (18/2). Laporan berkaitan dengan dugaan money politics. Farid dituduh membagi-bagikan uang kepada Kades.

Baca Juga :  Petugas Gabungan Ringkus Penyusup Kampanye

Ada empat desa yang melaporkan Farid ke panwaslu. Yaitu, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kwanyar; Desa Gili Timur dan Desa Tajungan, Kecamatan Kamal; serta Desa Martajasah, Kecamatan Kota Bangkalan.

Muhammad Sholeh selaku kuasa hukum empat desa tersebut mengungkapkan, terdapat 30 Kades yang diundang Farid ke rumahnya di Galaxy Bumi Surabaya pada Jumat (16/2) sekitar pukul 23.00. Sholeh mengatakan, tiap Kades diduga menerima uang Rp 10 juta.

Farid Alfauzi membantah tuduhan money politics tersebut. Namun, dia membenarkan adanya Kades yang datang ke rumahnya di Surabaya. Menurut Farid, bukan hanya Kades yang datang. Kata dia, tokoh masyarakat juga banyak yang bertamu.

Dalam perkembangannya, Kades pelapor dugaan money politics mencabut laporannya. Bahkan, Kades yang menjadi saksi dan sempat memberikan keterangan kepada panwaslu mencabut keterangannya.

 

BANGKALAN – Dugaan money politics dalam Pilkada Bangkalan menjadi atensi Ketua Bawaslu RI Abhan. Selasa malam (20/2) rombongan Bawaslu mendatangi kantor Panwaslu Bangkalan. Bawaslu meminta agar komisioner panwaslu bekerja profesional dan menggali bukti-bukti yang akurat terkait dugaan politik uang tersebut.

Abhan menyampaikan, kedatangannya ke kantor Panwaslu Bangkalan lantaran ada laporan dugaan money politics. Pihaknya meminta klarifikasi langsung kepada panwaslu. Bawaslu RI siap mem-back up dan memberikan support. ”Proses masih ada di panwas. Kami menyarankan untuk melakukan penggalian bukti-bukti,” ujarnya.

Dia menyatakan, panwaslu memiliki waktu tiga hari, plus dua hari untuk meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang disebutkan oleh pelapor dugaan money politics. Setelah itu, panwaslu menggelar rapat pleno dengan sentra Gakkumdu. ”Apakah memenuhi unsur atau tidak, tunggu keputusan rapat pleno Gakkumdu dengan panwas,” katanya.


Abhan menyebut Pilkada Bangkalan 2018 unik. Lantaran, se-Indonesia, baru Bangkalan yang ada laporan dugaan politik uang. Pilkada di daerah lain, kata dia, sejauh ini belum ada laporan money politics.

Baca Juga :  Dewan Pers Berharap Kian Banyak Pejabat Bersikap Senada dengan Kapolres Sampang

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh menyampaikan, pelapor pertama dugaan money politics, yaitu Kades Pasanggrahan Khoirul Anam, mencabut laporannya. Lalu, diikuti dua saksi yaitu Kades Tajungan Zaenal dan Kades Gili Timur M. Kholil yang mencabut keterangan yang diberikan kepada panwaslu.

Mustain menyampaikan, kemarin sebenarnya ada jadwal pemanggilan saksi-saksi yang disebutkan pelapor. Namun, saksi-saksi dimaksud tidak hadir. Panwaslu, tegas dia, akan melaporkan peristiwa demi peristiwa masalah dugaan politik uang ini ke sentra Gakkumdu.

”Meskipun laporan dicabut, karena (dugaan money politics) ini bukan delik aduan, tetap kami proses dengan meminta keterangan kepada saksi-saksi yang disebutkan pelapor,” jelasnya.

Hanya, imbuh Mustain, panwaslu terkendala dengan ketidakhadiran saksi-saksi yang disebutkan pelapor. Padahal panwaslu sudah melayangkan surat kepada mereka. ”Kami tidak tahu kenapa saksi-saksi tidak hadir,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, calon bupati (cabup) Bangkalan Farid Alfauzi dilaporkan ke panwaslu, Minggu (18/2). Laporan berkaitan dengan dugaan money politics. Farid dituduh membagi-bagikan uang kepada Kades.

Baca Juga :  Pendaftar Bacaleg Kosong Jelang Hari Terakhir

Ada empat desa yang melaporkan Farid ke panwaslu. Yaitu, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kwanyar; Desa Gili Timur dan Desa Tajungan, Kecamatan Kamal; serta Desa Martajasah, Kecamatan Kota Bangkalan.

Muhammad Sholeh selaku kuasa hukum empat desa tersebut mengungkapkan, terdapat 30 Kades yang diundang Farid ke rumahnya di Galaxy Bumi Surabaya pada Jumat (16/2) sekitar pukul 23.00. Sholeh mengatakan, tiap Kades diduga menerima uang Rp 10 juta.

Farid Alfauzi membantah tuduhan money politics tersebut. Namun, dia membenarkan adanya Kades yang datang ke rumahnya di Surabaya. Menurut Farid, bukan hanya Kades yang datang. Kata dia, tokoh masyarakat juga banyak yang bertamu.

Dalam perkembangannya, Kades pelapor dugaan money politics mencabut laporannya. Bahkan, Kades yang menjadi saksi dan sempat memberikan keterangan kepada panwaslu mencabut keterangannya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/