alexametrics
26.5 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

Lima OPD Kecipratan Dana Pengganti DAK

BANGKALAN – Dana pengganti DAK 2016 sebesar Rp 81 miliar terus menjadi perbincangan. Informasinya, hingga kini belum ada organisasi perangkat daerah (OPD) di Bangkalan yang berani melaksanakan kegiatan yang  bersumber dari dana tersebut.

Terdapat lima OPD yang kecipratan dana pengganti DAK 2016. Yakni, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Rp 22,5 miliar, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (PRKP) Rp 23,6 miliar, dispertapahorbun Rp 3,4 miliar, dinkes Rp 13,2 miliar, dan disdik Rp 500 juta.

Peruntukan dana tersebut diatur dan diperintahkan kepada OPD untuk dilaksanakan di sisa waktu yang ada. Namun, OPD tampaknya waswas dan pesimistis kegiatan bisa terlaksana tepat waktu. Sebab, jatah waktu yang tersedia sangat mepet.

Kepala Dinas PRKP Bangkalan Moh. Fauzan menyatakan, instansinya mendapat dana tambahan yang tertuang dalam APBD Perubahan 2017. Jumlahnya cukup fantastis, yakni Rp 20 miliar lebih. ”Sumbernya dari dana pengganti itu,” ujarnya kemarin (20/11).

Baca Juga :  Safari Madura Zulhasan Perkuat Partai Hadapi Pemilu

Kegiatan yang bersumber dari dana tersebut belum bisa dilaksanakan. ”Masih proses. Lagi pula belum ditetapkan,” katanya.

Karena itu, pihaknya tidak bisa menindaklanjuti penggunaan dana tersebut. Meski dipaksa harus dikerjakan, waktunya tidak memungkinkan. ”Sekarang sudah November. Kami belum ngapa-ngapain,” tuturnya.

Pihaknya tidak bisa memastikan apakah kegiatan bisa dilaksanakan atau tidak. Namun, kalau melihat jatah waktu yang ada, sepertinya tidak memungkinkan. Pihaknya tidak mau ambil risiko yang bisa berdampak hukum.

Terlebih, kegiatan berkaitan dengan fisik berupa jalan lingkungan. ”Kami mau bekerja normatif saja. Kalau memungkinkan, dikerjakan. Kalau tidak memungkinkan, nggak usah,” terangnya.

Kasubbag Program Dispertapahorbun Bangkalan Moeh. Ridhwan mengatakan, pihaknya mendapat alokasi Rp 3,4 miliar. Kegiatan berupa pembangunan jalan usaha tani (JUT). ”Dapat dari dana pengganti DAK 2016,” ucapnya.

Baca Juga :  Rudi Susanto Apresiasi Rangkain HUT JPRM

Kepala Dinkes Bangkalan Muzakki menjelaskan, dinkes mendapatkan Rp 13,2 miliar. Untuk kegiatan fisik, tidak bisa dikerjakan tahun ini. Jadi ditunda pada 2018. ”Untuk pengadaan obat-obatan dan alkes, bisa dibayarkan melalui dana itu,” terangnya.

Menurut dia, kegiatan fisik tidak bisa dipaksakan tahun ini. Waktu satu bulan lebih tidak akan cukup. Apalagi untuk membangun gedung dua lantai. ”Yang penting ada dananya. Dilanjutkan tahun depan,” jelasnya.

Dinkes dapat alokasi dana tersebut karena berkaitan dengan lima program kegiatan. ”Tiga kegiatan untuk pembangunan Puskesmas Modung, Sukolilo dan Pustu Tunjung Burneh. Sekarang diganti pakai dana pengganti itu,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdik Bangkalan Bambang Budi Mustika justru mengaku belum mengetahui kucuran dana pengganti tersebut. ”Sepertinya tidak ada tambahan. Tapi tidak tahu nanti kalau ada susulan,” tukasnya.

BANGKALAN – Dana pengganti DAK 2016 sebesar Rp 81 miliar terus menjadi perbincangan. Informasinya, hingga kini belum ada organisasi perangkat daerah (OPD) di Bangkalan yang berani melaksanakan kegiatan yang  bersumber dari dana tersebut.

Terdapat lima OPD yang kecipratan dana pengganti DAK 2016. Yakni, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Rp 22,5 miliar, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (PRKP) Rp 23,6 miliar, dispertapahorbun Rp 3,4 miliar, dinkes Rp 13,2 miliar, dan disdik Rp 500 juta.

Peruntukan dana tersebut diatur dan diperintahkan kepada OPD untuk dilaksanakan di sisa waktu yang ada. Namun, OPD tampaknya waswas dan pesimistis kegiatan bisa terlaksana tepat waktu. Sebab, jatah waktu yang tersedia sangat mepet.


Kepala Dinas PRKP Bangkalan Moh. Fauzan menyatakan, instansinya mendapat dana tambahan yang tertuang dalam APBD Perubahan 2017. Jumlahnya cukup fantastis, yakni Rp 20 miliar lebih. ”Sumbernya dari dana pengganti itu,” ujarnya kemarin (20/11).

Baca Juga :  Pemkab Pamekasan Janjikan Umrah Gratis Bagi Juara MTQ XXIX Jawa Timur

Kegiatan yang bersumber dari dana tersebut belum bisa dilaksanakan. ”Masih proses. Lagi pula belum ditetapkan,” katanya.

Karena itu, pihaknya tidak bisa menindaklanjuti penggunaan dana tersebut. Meski dipaksa harus dikerjakan, waktunya tidak memungkinkan. ”Sekarang sudah November. Kami belum ngapa-ngapain,” tuturnya.

Pihaknya tidak bisa memastikan apakah kegiatan bisa dilaksanakan atau tidak. Namun, kalau melihat jatah waktu yang ada, sepertinya tidak memungkinkan. Pihaknya tidak mau ambil risiko yang bisa berdampak hukum.

Terlebih, kegiatan berkaitan dengan fisik berupa jalan lingkungan. ”Kami mau bekerja normatif saja. Kalau memungkinkan, dikerjakan. Kalau tidak memungkinkan, nggak usah,” terangnya.

Kasubbag Program Dispertapahorbun Bangkalan Moeh. Ridhwan mengatakan, pihaknya mendapat alokasi Rp 3,4 miliar. Kegiatan berupa pembangunan jalan usaha tani (JUT). ”Dapat dari dana pengganti DAK 2016,” ucapnya.

Baca Juga :  Rudi Susanto Apresiasi Rangkain HUT JPRM

Kepala Dinkes Bangkalan Muzakki menjelaskan, dinkes mendapatkan Rp 13,2 miliar. Untuk kegiatan fisik, tidak bisa dikerjakan tahun ini. Jadi ditunda pada 2018. ”Untuk pengadaan obat-obatan dan alkes, bisa dibayarkan melalui dana itu,” terangnya.

Menurut dia, kegiatan fisik tidak bisa dipaksakan tahun ini. Waktu satu bulan lebih tidak akan cukup. Apalagi untuk membangun gedung dua lantai. ”Yang penting ada dananya. Dilanjutkan tahun depan,” jelasnya.

Dinkes dapat alokasi dana tersebut karena berkaitan dengan lima program kegiatan. ”Tiga kegiatan untuk pembangunan Puskesmas Modung, Sukolilo dan Pustu Tunjung Burneh. Sekarang diganti pakai dana pengganti itu,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdik Bangkalan Bambang Budi Mustika justru mengaku belum mengetahui kucuran dana pengganti tersebut. ”Sepertinya tidak ada tambahan. Tapi tidak tahu nanti kalau ada susulan,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Kejari Kembalikan Tanah Percaton

BOS Naik, Honor GTT Harus Naik

Bansos Mahasiswa Miskin Ditambah

Sering Padam, Pelayanan PLN Dikeluhkan

Artikel Terbaru

/