alexametrics
27.2 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Eks Kajari Pamekasan Pernah Stop Kasus Hukum

SURABAYA – Sidang kasus suap yang dilakukan Kades Dasok Agus Mulyadi kepada eks Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya mengungkap fakta baru. Dugaan penghentian kasus hukum tidak hanya terjadi pada kasus dana desa (DD) Dasok.

Sejumlah kasus hukum di Pamekasan tidak diproses lanjut dengan syarat harus membayar mahar. Fakta baru nan mengejutkan itu terungkap pada fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (20/11). Sidang tersebut dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Rudi Indra Prasetya.

Sidang yang dipimpin hakim Tahsin itu mendatangkan sejumlah saksi. Yakni, Bupati nonaktif Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Sutjipto Utomo, dan Noer Salehoddin. Kades Dasok Agus Mulyadi juga dihadirkan dalam sidang tersebut.

Sumber Jawa Pos Radar Madura (JPRM) menyebutkan, pada fakta persidangan terungkap sejumlah kasus hukum yang dihentikan Rudi semasa menjadi Kajari Pamekasan. Penghentian proses hukum itu tidak gratis. Ada mahar yang harus dibayar kepada pria asal Semarang, Jawa Tengah, itu.

Baca Juga :  Penetapan Bupati Definitif Mendesak

Nominalnya tidak sedikit. Yakni, mencapai ratusan juta. ”Bayarnya di atas seratus juta semua,” kata sumber JPRM yang mengikuti sidang.

Salah satu kasus hukum yang sempat dihentikan yakni terkait dana hibah. Rudi menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) pada 10 Mei 2017. Majelis hakim meminta kasus tersebut diungkap kembali.

Kuasa hukum eks Kajari Pamekasan Ade Yuliawan mengaku tidak mengetahui kasus hukum yang dihentikan Rudi. Menurut dia, ada beberapa kasus hukum yang ditangani Kajari Pamekasan sebelum Rudi menjabat sejak awal 2017.

Mengenai langkah lanjut yang akan ditempuh, Ade memilih mengikuti tahapan persidangan. Dia tidak berencana mendatangkan saksi meringankan bagi kliennya yang menjadi terdakwa kasus suap tersebut.

Baca Juga :  Curanmor Didominasi Motor Kredit, Polisi Kumpulkan Perusahaan Leasing

”Sudah terang benderang dari fakta-fakta persidangan tadi siang tentang peran masing-masing. Jadi, tidak ada gunanya memperlambat jalannya persidangan,” tandasnya.

Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menjerat Rudi dengan pasal berlapis. Yakni, pasal 12 huruf a UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primer. Kemudian dengan pasal 11 UU 31/1999 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

SURABAYA – Sidang kasus suap yang dilakukan Kades Dasok Agus Mulyadi kepada eks Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya mengungkap fakta baru. Dugaan penghentian kasus hukum tidak hanya terjadi pada kasus dana desa (DD) Dasok.

Sejumlah kasus hukum di Pamekasan tidak diproses lanjut dengan syarat harus membayar mahar. Fakta baru nan mengejutkan itu terungkap pada fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (20/11). Sidang tersebut dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Rudi Indra Prasetya.

Sidang yang dipimpin hakim Tahsin itu mendatangkan sejumlah saksi. Yakni, Bupati nonaktif Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Sutjipto Utomo, dan Noer Salehoddin. Kades Dasok Agus Mulyadi juga dihadirkan dalam sidang tersebut.


Sumber Jawa Pos Radar Madura (JPRM) menyebutkan, pada fakta persidangan terungkap sejumlah kasus hukum yang dihentikan Rudi semasa menjadi Kajari Pamekasan. Penghentian proses hukum itu tidak gratis. Ada mahar yang harus dibayar kepada pria asal Semarang, Jawa Tengah, itu.

Baca Juga :  Achmad Syafii Pulang ke Pamekasan. Ada apa?

Nominalnya tidak sedikit. Yakni, mencapai ratusan juta. ”Bayarnya di atas seratus juta semua,” kata sumber JPRM yang mengikuti sidang.

Salah satu kasus hukum yang sempat dihentikan yakni terkait dana hibah. Rudi menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) pada 10 Mei 2017. Majelis hakim meminta kasus tersebut diungkap kembali.

Kuasa hukum eks Kajari Pamekasan Ade Yuliawan mengaku tidak mengetahui kasus hukum yang dihentikan Rudi. Menurut dia, ada beberapa kasus hukum yang ditangani Kajari Pamekasan sebelum Rudi menjabat sejak awal 2017.

Mengenai langkah lanjut yang akan ditempuh, Ade memilih mengikuti tahapan persidangan. Dia tidak berencana mendatangkan saksi meringankan bagi kliennya yang menjadi terdakwa kasus suap tersebut.

Baca Juga :  Mantan Kajari Pamekasan Minta Hukuman Ringan

”Sudah terang benderang dari fakta-fakta persidangan tadi siang tentang peran masing-masing. Jadi, tidak ada gunanya memperlambat jalannya persidangan,” tandasnya.

Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menjerat Rudi dengan pasal berlapis. Yakni, pasal 12 huruf a UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primer. Kemudian dengan pasal 11 UU 31/1999 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Warga Tolak Pembangunan Perumahan

Seluruh Pendamping TKI Dipecat

Hibah Pelaku IKM Capai Rp 1,4 Miliar

Artikel Terbaru

/