alexametrics
29.4 C
Madura
Friday, August 12, 2022

Pendaftar PPK-PPS di Sumenep Tembus 2.000

SUMENEP – Keinginan masyarakat untuk menjadi bagian penyelenggaran pemilihan umum (pemilu) begitu tinggi. Rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) diserbu pendaftar. KPU Sumenep bahkan telah menerima 2.000 berkas pendaftar hingga Jumat (20/10).

Ribuan berkas itu masuk sejak pendaftaran dibuka pada Kamis (12/10). Mereka akan mengikuti seleksi sebagai PPK dan PPS untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Sebab, dari empat kabupaten di Madura, hanya Sumenep yang tidak akan menggelar pemilihan bupati (pilbup) tahun depan.

Ketua KPU Sumenep A. Warits mengatakan, jumlah tersebut masih bisa bertambah. Bahkan, dia memperkirakan hingga akhir masa pendaftaran Sabtu (21/10) kemungkinan pendaftar mencapai 3.000 orang. 

”Kemarin lusa pendaftar masih di angka sekitar 600. Lalu kemarin ada 900 lebih. Kemudian pagi ini saja mungkin sudah ada sekitar empat ratus atau lima ratus pendaftar lagi,” ungkapnya.

Hingga Kamis (19/10) jumlah pendaftar hanya 1.725. Ribuan berkas itu terdiri dari 1.450 pendaftar PPS dan 275 PPK. Pria asal Kecamatan Gapura itu tidak data rinci mengenai jumlah pendaftar PPK dan PPS berdasar kecamatan hingga kemarin. Sebab, pihaknya belum merekap seluruh data pendaftar. 

Baca Juga :  KPU Sumenep Kekurangan TSLSS, Target Pelipatan Surat Suara Bisa Molor

”Angkanya masih angka kasar, karena kami masih disibukkan dengan para pendaftar,” jelasnya.

Mantan ketua Lakpesdam NU Sumenep itu mengungkapkan, pendaftar dari kepulauan tidak diharuskan datang ke kantor KPU. Mereka cukup mengirimkan berkas pendaftaran melalui pos kilat. Hal itu dilakukan untuk mempermudah proses pendaftaran.

”Tidak masalah berkas datang setelah waktu pendaftaran berakhir, asalkan cap posnya atau tanggal pengirimannya terakhir 21 Oktober,” terangnya.

Dari seluruh pendaftar itu akan diambil lima PPK per kecamatan. Selain itu, tiga PPS di setiap desa. Total kebutuhan PPK 135 orang untuk 27 kecamatan. Sedangkan PPS dibutuhkan 996 untuk 332 desa.

Setelah penyerahan berkas berakhir, pendaftar akan menjalani tes tulis dan wawancara. Setelah tes tulis, hanya akan ada sepuluh pendaftar PPK yang tersisa untuk setiap kecamatan. Atau sekabupaten 270 orang.

Setelah itu, sepuluh orang yang lolos akan mengikuti tes wawancara hingga terpilih lima orang yang akan dikukuhkan sebagai PPK. PPS juga sama. Hanya, jumlahnya berbeda. Kalau PPK setelah tes tulis terpilih sepuluh orang. Sedangkan PPS hanya enam orang. ”Dua kali lipat dari petugs yang akan dilantik,” tuturnya.

Baca Juga :  H-2 Pencoblosan, Lima Kecamatan di Sumenep Belum Terima Logistik

Sebelum tes tulis, KPU Sumenep akan memverifikasi berkas pendaftar. Sangat mungkin tidak semua pendaftar dapat bisa mengikuti tes tulis dan wawancara. Sebab, pendaftar yang sudah pernah menjadi PPK atau PPS dua periode tidak boleh lagi menjadi PPK atau PPS.

”Jadi tidak boleh lebih dari dua periode. Satu periode itu misalnya dari pilgub, pilbup, dan pileg. Itu satu periode,” kata dia.

PPK dan PPS juga diutamakan penduduk asli daerah masing-masing. Hal tersebut dipilih dengan pertimbangan teknis soal penguasaan medan atau wilayah. Tetapi, tidak menutup kemungkinan petugas PPK dan PPS akan diambilkan dari desa atau kecamatan lain jika memang tidak ada pendaftar dari desa atau kecamatan tersebut.

”Kalau memang dari suatu desa atau kecamatan tidak ada pendaftar, terpaksa diambilkan dari daerah lain. Tapi sebisa mungkin kami tidak akan menggunakan skema itu,” pungkasnya.

SUMENEP – Keinginan masyarakat untuk menjadi bagian penyelenggaran pemilihan umum (pemilu) begitu tinggi. Rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) diserbu pendaftar. KPU Sumenep bahkan telah menerima 2.000 berkas pendaftar hingga Jumat (20/10).

Ribuan berkas itu masuk sejak pendaftaran dibuka pada Kamis (12/10). Mereka akan mengikuti seleksi sebagai PPK dan PPS untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Sebab, dari empat kabupaten di Madura, hanya Sumenep yang tidak akan menggelar pemilihan bupati (pilbup) tahun depan.

Ketua KPU Sumenep A. Warits mengatakan, jumlah tersebut masih bisa bertambah. Bahkan, dia memperkirakan hingga akhir masa pendaftaran Sabtu (21/10) kemungkinan pendaftar mencapai 3.000 orang. 


”Kemarin lusa pendaftar masih di angka sekitar 600. Lalu kemarin ada 900 lebih. Kemudian pagi ini saja mungkin sudah ada sekitar empat ratus atau lima ratus pendaftar lagi,” ungkapnya.

Hingga Kamis (19/10) jumlah pendaftar hanya 1.725. Ribuan berkas itu terdiri dari 1.450 pendaftar PPS dan 275 PPK. Pria asal Kecamatan Gapura itu tidak data rinci mengenai jumlah pendaftar PPK dan PPS berdasar kecamatan hingga kemarin. Sebab, pihaknya belum merekap seluruh data pendaftar. 

Baca Juga :  Bawaslu Sebut Ada Dua Sanksi yang Bisa Dijatuhkan

”Angkanya masih angka kasar, karena kami masih disibukkan dengan para pendaftar,” jelasnya.

Mantan ketua Lakpesdam NU Sumenep itu mengungkapkan, pendaftar dari kepulauan tidak diharuskan datang ke kantor KPU. Mereka cukup mengirimkan berkas pendaftaran melalui pos kilat. Hal itu dilakukan untuk mempermudah proses pendaftaran.

”Tidak masalah berkas datang setelah waktu pendaftaran berakhir, asalkan cap posnya atau tanggal pengirimannya terakhir 21 Oktober,” terangnya.

Dari seluruh pendaftar itu akan diambil lima PPK per kecamatan. Selain itu, tiga PPS di setiap desa. Total kebutuhan PPK 135 orang untuk 27 kecamatan. Sedangkan PPS dibutuhkan 996 untuk 332 desa.

Setelah penyerahan berkas berakhir, pendaftar akan menjalani tes tulis dan wawancara. Setelah tes tulis, hanya akan ada sepuluh pendaftar PPK yang tersisa untuk setiap kecamatan. Atau sekabupaten 270 orang.

Setelah itu, sepuluh orang yang lolos akan mengikuti tes wawancara hingga terpilih lima orang yang akan dikukuhkan sebagai PPK. PPS juga sama. Hanya, jumlahnya berbeda. Kalau PPK setelah tes tulis terpilih sepuluh orang. Sedangkan PPS hanya enam orang. ”Dua kali lipat dari petugs yang akan dilantik,” tuturnya.

Baca Juga :  Prediksi Kunjungan Wisata Religi Bangkalan Meningkat

Sebelum tes tulis, KPU Sumenep akan memverifikasi berkas pendaftar. Sangat mungkin tidak semua pendaftar dapat bisa mengikuti tes tulis dan wawancara. Sebab, pendaftar yang sudah pernah menjadi PPK atau PPS dua periode tidak boleh lagi menjadi PPK atau PPS.

”Jadi tidak boleh lebih dari dua periode. Satu periode itu misalnya dari pilgub, pilbup, dan pileg. Itu satu periode,” kata dia.

PPK dan PPS juga diutamakan penduduk asli daerah masing-masing. Hal tersebut dipilih dengan pertimbangan teknis soal penguasaan medan atau wilayah. Tetapi, tidak menutup kemungkinan petugas PPK dan PPS akan diambilkan dari desa atau kecamatan lain jika memang tidak ada pendaftar dari desa atau kecamatan tersebut.

”Kalau memang dari suatu desa atau kecamatan tidak ada pendaftar, terpaksa diambilkan dari daerah lain. Tapi sebisa mungkin kami tidak akan menggunakan skema itu,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/