alexametrics
22.7 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

Wabup Mondir: Sanksi Berat Oknum PNS Nyabu

BANGKALAN – Sejumlah pihak menyesalkan kasus oknum pegawai negeri sipil (PNS) terlibat narkoba. Wakil Bupati Bangkalan Mondir A. Rofii pun ikut angkat bicara. Dia menginstruksikan agar R Holikus Zaman Bambang Sucipto disanksi berat. Tujuannya, agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi semua abdi negara di Kota Salak.

Mondir mengaku kecewa dengan R Holikus Zaman Bambang Sucipto yang ditangkap karena kasus sabu-sabu. Apalagi pria 49 tahun asal Perumnas, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal itu merupakan PNS.

Pihaknya berjanji akan merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) dan Inspektorat Bangkalan untuk menberikan sanksi berat kepada pria lulusan sarjana ekonomi tersebut. Sebab, telah mencoreng nama baik PNS di Bangkalan. ”Kami sangat menyayangkan. Kalau PNS terlibat narkoba, pasti akan ada sanksi tegas,” ucapnya.

Baca Juga :  Polisi Ciduk Wanita Muda

Sementara itu, Kepala BKPSDA Bangkalan Mohamad Gufron mengatakan, pihaknya memasrahkan proses hukum R Holikus Zaman Bambang Sucipto kepada pihak berwenang. Dia sampai saat ini masih menunggu hingga status hukum inkracht. Baru setelah itu bisa memberikan kepastian sanksinya seperti apa.

Menurutnya, sanksi yang diberikan akan sesuai dengan tingkat kesalahan. Diterangkan, ada tiga kategori sanksi kepada PNS yang tersandung hukum. Yakni, mulai sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa penurunan pangkat, dan sanksi berat berupa pemecatan.

”Yang berhak memberikan sanksi ringan, sedang, berat adalah Pak Bupati. Kami hanya menjalankan mandat beliau,” akunya.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Fathur Rosi juga menyayangkan ada oknum PNS ditangkap polisi karena kasus narkoba. Kasus tersebut jelas merusak citra PNS di Kota Salak.

Seharusnya abdi negara memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Rosi mendesak BKPSDA dan Inspektorat Bangkalan untuk memberikan sanksi tegas. Tentu sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuat.

Baca Juga :  Datangkan Narkoba dari Sampang, Warga Sumenep Ditangkap Polisi

”Harus ada sanksi tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku. Juga menjadi pelajaran buat pegawai lainnya,” pintanya.

Untuk diketahui, R Holikus Zaman Bambang Sucipto ditangkap polisi bersama tiga rekannya. Yakni, Yanto, 36, warga Desa Tagungguh, Kecamatan Tanjungbumi; Ismail, 31, warga Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang; dan Saifulloh, 19, warga Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal.

Keempat pelaku berhasil diciduk Unit Reskrim Polsek Kamal di rumah Aziz, warga Banyuajuh, Kecamatan Kamal, pada Kamis (14/9). Mereka dijerat pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Udnang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, keempat pelaku terancam hukuman penjara minimal empat tahun penjara.

BANGKALAN – Sejumlah pihak menyesalkan kasus oknum pegawai negeri sipil (PNS) terlibat narkoba. Wakil Bupati Bangkalan Mondir A. Rofii pun ikut angkat bicara. Dia menginstruksikan agar R Holikus Zaman Bambang Sucipto disanksi berat. Tujuannya, agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi semua abdi negara di Kota Salak.

Mondir mengaku kecewa dengan R Holikus Zaman Bambang Sucipto yang ditangkap karena kasus sabu-sabu. Apalagi pria 49 tahun asal Perumnas, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal itu merupakan PNS.

Pihaknya berjanji akan merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) dan Inspektorat Bangkalan untuk menberikan sanksi berat kepada pria lulusan sarjana ekonomi tersebut. Sebab, telah mencoreng nama baik PNS di Bangkalan. ”Kami sangat menyayangkan. Kalau PNS terlibat narkoba, pasti akan ada sanksi tegas,” ucapnya.

Baca Juga :  KPU Sumenep Coret 19.734 Daftar Pemilih Pilgub

Sementara itu, Kepala BKPSDA Bangkalan Mohamad Gufron mengatakan, pihaknya memasrahkan proses hukum R Holikus Zaman Bambang Sucipto kepada pihak berwenang. Dia sampai saat ini masih menunggu hingga status hukum inkracht. Baru setelah itu bisa memberikan kepastian sanksinya seperti apa.

Menurutnya, sanksi yang diberikan akan sesuai dengan tingkat kesalahan. Diterangkan, ada tiga kategori sanksi kepada PNS yang tersandung hukum. Yakni, mulai sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa penurunan pangkat, dan sanksi berat berupa pemecatan.

”Yang berhak memberikan sanksi ringan, sedang, berat adalah Pak Bupati. Kami hanya menjalankan mandat beliau,” akunya.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Fathur Rosi juga menyayangkan ada oknum PNS ditangkap polisi karena kasus narkoba. Kasus tersebut jelas merusak citra PNS di Kota Salak.

- Advertisement -

Seharusnya abdi negara memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Rosi mendesak BKPSDA dan Inspektorat Bangkalan untuk memberikan sanksi tegas. Tentu sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuat.

Baca Juga :  Tujuh Hari Polres Sampang Amankan 22 Tersangka

”Harus ada sanksi tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku. Juga menjadi pelajaran buat pegawai lainnya,” pintanya.

Untuk diketahui, R Holikus Zaman Bambang Sucipto ditangkap polisi bersama tiga rekannya. Yakni, Yanto, 36, warga Desa Tagungguh, Kecamatan Tanjungbumi; Ismail, 31, warga Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang; dan Saifulloh, 19, warga Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal.

Keempat pelaku berhasil diciduk Unit Reskrim Polsek Kamal di rumah Aziz, warga Banyuajuh, Kecamatan Kamal, pada Kamis (14/9). Mereka dijerat pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Udnang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, keempat pelaku terancam hukuman penjara minimal empat tahun penjara.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/