alexametrics
25.3 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Anggota DPRD Bangkalan Enggan Kembalikan Mobil Dinas

BANGKALAN – Perda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sudah diundangkan sejak Rabu (6/9). Namun, belum ada satu pun mobil dinas alat kelengkapan DPRD Bangkalan yang dikembalikan hingga Rabu (20/9). Wakil rakyat terkesan tidak mengindahkan amanah PP 18/2017.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Khotib Marzuki mengutarakan, PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD itu bukan hiasan. Harus dijalankan. Terlebih, perdanya sudah diparipurnakan.

”Selain pimpinan dewan, mobdin itu harus dikembalikan ke aset daerah. Karena ini amanah PP 18. Mestinya diindahkan oleh anggota yang diberi fasilitas mobil,” ujarnya.

Sejak perda itu diundangkan, Khotib tidak melihat satu pun anggota yang mengembalikan. Mereka tetap memakai mobil tersebut. Padahal, mobdin sudah diganti dengan tunjangan transportasi. ”Kalau begini namanya double budgjet. Tidak boleh itu. Mestinya sebagai wakil rakyat paham,” ucapnya.

Baca Juga :  DAK Rp 21,2 M Hangus, Rombongan DPRD Bangkalan Kecele

Menurut Khotib, mobil dinas yang kini masih dipakai masing-masing komisi ada tiga mobil. Kemudian, ditambah dua mobil di badan kehormatan (BK) dan dua lagi di badan legislasi (baleg). ”Total keseluruhan 16 mobil. Kecuali milik pimpinan. Karena mobil milik pimpinan melekat pada jabatannya. Tapi, tidak menerima tunjangan transportasi pilihannya,” ucapnya.

Politikus PKB itu menyarankan, anggota dewan yang kini masih memakai mobil dinas harus sadar untuk segera mengembalikan. ”Agar tidak berdampak hukum, ya dikembalikan. Lagi-lagi, ini double budget,” terangnya.

Menurut Khotib, apabila sebagian dewan berpandangan harus menunggu hitungan tunjangan transportasi klir, itu tidak benar. Sebab perda sejak ditetapkan. Ya, mau tidak mau kendaraan itu harus dikembalikan. ”Soal tunjangan transportasi kan masih digodok oleh tim,” jelasnya.

Baca Juga :  Airlangga: Percepatan Digitalisasi Penting untuk Kemajuan Negara Berkembang

Ketua Pansus Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD Bangkalan Mahmudi tidak menampik jika mobil dinas banyak belum dikembalikan. Sebab, tunjangan transportasi belum turun. ”Nanti kalau tunjangan transportasinya turun, kami akan instruksikan kepada semua anggota yang memakai mobil dinas untuk mengembalikan,” katanya.

Dia tidak mempermasalahkan penggunaan mobil itu selama tunjangan transportasi belum diterima anggota DPRD. ”Yang jelas, perbupnya sekarang masih digodok,” tandasnya.

BANGKALAN – Perda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sudah diundangkan sejak Rabu (6/9). Namun, belum ada satu pun mobil dinas alat kelengkapan DPRD Bangkalan yang dikembalikan hingga Rabu (20/9). Wakil rakyat terkesan tidak mengindahkan amanah PP 18/2017.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Khotib Marzuki mengutarakan, PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD itu bukan hiasan. Harus dijalankan. Terlebih, perdanya sudah diparipurnakan.

”Selain pimpinan dewan, mobdin itu harus dikembalikan ke aset daerah. Karena ini amanah PP 18. Mestinya diindahkan oleh anggota yang diberi fasilitas mobil,” ujarnya.


Sejak perda itu diundangkan, Khotib tidak melihat satu pun anggota yang mengembalikan. Mereka tetap memakai mobil tersebut. Padahal, mobdin sudah diganti dengan tunjangan transportasi. ”Kalau begini namanya double budgjet. Tidak boleh itu. Mestinya sebagai wakil rakyat paham,” ucapnya.

Baca Juga :  Luar Biasa, 3 SD di Sumenep Utus Muridnya untuk Memeriahkan CFD JPRM

Menurut Khotib, mobil dinas yang kini masih dipakai masing-masing komisi ada tiga mobil. Kemudian, ditambah dua mobil di badan kehormatan (BK) dan dua lagi di badan legislasi (baleg). ”Total keseluruhan 16 mobil. Kecuali milik pimpinan. Karena mobil milik pimpinan melekat pada jabatannya. Tapi, tidak menerima tunjangan transportasi pilihannya,” ucapnya.

Politikus PKB itu menyarankan, anggota dewan yang kini masih memakai mobil dinas harus sadar untuk segera mengembalikan. ”Agar tidak berdampak hukum, ya dikembalikan. Lagi-lagi, ini double budget,” terangnya.

Menurut Khotib, apabila sebagian dewan berpandangan harus menunggu hitungan tunjangan transportasi klir, itu tidak benar. Sebab perda sejak ditetapkan. Ya, mau tidak mau kendaraan itu harus dikembalikan. ”Soal tunjangan transportasi kan masih digodok oleh tim,” jelasnya.

Baca Juga :  Kades Batuputih Daya Desak Polisi Panggil Warganya

Ketua Pansus Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD Bangkalan Mahmudi tidak menampik jika mobil dinas banyak belum dikembalikan. Sebab, tunjangan transportasi belum turun. ”Nanti kalau tunjangan transportasinya turun, kami akan instruksikan kepada semua anggota yang memakai mobil dinas untuk mengembalikan,” katanya.

Dia tidak mempermasalahkan penggunaan mobil itu selama tunjangan transportasi belum diterima anggota DPRD. ”Yang jelas, perbupnya sekarang masih digodok,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/