alexametrics
21.9 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Menko Airlangga: Indonesia Komitmen Capai Target Penurunan Emisi

JAKARTA – Indonesia komitmen mencapai target penurunan emisi sesuai Paris Agreement telah terwujud dalam berbagai upaya (segi regulasi dan inovasi mekanisme pendanaan). Salah satu mekanisme pendanaan yang akan diterapkan pada Juli 2022 adalah pajak karbon melalui skema cap-trade-tax di sektor pembangkit tenaga listrik.

Melalui skema tersebut, pembangkit listrik tenaga batubara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan biaya tambahan.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pajak karbon merupakan salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon.

Hal tersebut disampaikan dalam webinar yang bertajuk “Investasi Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon” yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta, Senin (20/6).

“Pajak karbon diterapkan sambil mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, serta ramah lingkungan,” kata Airlangga.

Baca Juga :  Nemor Kara

Airlangga juga mengingatkan bahwa untuk mewujudkan ekonomi hijau, berbagai alternatif mekanisme pendanaan menjadi penting untuk memenuhi financing gap yang cukup besar.

“Ini dilakukan agar pendanaan tidak terbatas hanya dari APBN, misalnya melalui Green Sukuk. Tetapi juga dari berbagai instrumen alternatif seperti blended finance, dan menampung dana dari swasta. Tujuannya untuk pengembangan energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim,” ulasnya.

Pemerintah juga terus meningkatkan kerja sama pembiayaan hijau dengan beberapa lembaga internasional berupa program Energi Baru Terbarukan. “Program itu dibantu lembaga donor seperti Development Finance Institution dan Export Credit Agency,” jelas Airlangga.

Airlangga mengatakan, penerapan ekonomi hijau juga telah didorong dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021-2025 yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan Taksonomi Hijau Indonesia menjadikan Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar hijau sebagai acuan nasional.

Baca Juga :  Pengamat: Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Lolos Presidenstial Threshold

Airlangga menuturkan, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai otoritas pasar modal juga didorong untuk segera mempersiapkan infrastruktur, perangkat, dan instrumen. Khususnya terkait dengan investasi berkelanjutan.

BEI secara khusus disiapkan untuk terlibat dalam transaksi perdagangan karbon untuk membiayai transisi pembangkit tenaga listrik batubara serta mengadopsi prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Penguatan fundamental pasar ini akan mendorong peluang untuk merebut pasar pembiayaan hijau. Sehingga mendorong proses transisi menuju ekonomi hijau lebih cepat dan lebih efektif,” ujar Airlangga.

Airlangga menyatakan, pertukaran informasi dan pengalaman, serta peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, menjadi hal utama dalam mewujudkan reformasi nilai ekonomi karbon yang lebih baik.

“Efektivitas berbagai kebijakan untuk pencapaian komitmen mengurangi emisi karbon membutuhkan dukungan semua pihak. Terutama para cendekia yang sangat ditunggu masukannya untuk memperbaiki kebijakan ataupun menyempurnakan regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah,” pungkasnya. (ltg/fsr/*/par)

JAKARTA – Indonesia komitmen mencapai target penurunan emisi sesuai Paris Agreement telah terwujud dalam berbagai upaya (segi regulasi dan inovasi mekanisme pendanaan). Salah satu mekanisme pendanaan yang akan diterapkan pada Juli 2022 adalah pajak karbon melalui skema cap-trade-tax di sektor pembangkit tenaga listrik.

Melalui skema tersebut, pembangkit listrik tenaga batubara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan biaya tambahan.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pajak karbon merupakan salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon.


Hal tersebut disampaikan dalam webinar yang bertajuk “Investasi Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon” yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta, Senin (20/6).

“Pajak karbon diterapkan sambil mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, serta ramah lingkungan,” kata Airlangga.

Baca Juga :  Kebijakan dan Program Pemerintah Dinilai Sudah Tepat

Airlangga juga mengingatkan bahwa untuk mewujudkan ekonomi hijau, berbagai alternatif mekanisme pendanaan menjadi penting untuk memenuhi financing gap yang cukup besar.

“Ini dilakukan agar pendanaan tidak terbatas hanya dari APBN, misalnya melalui Green Sukuk. Tetapi juga dari berbagai instrumen alternatif seperti blended finance, dan menampung dana dari swasta. Tujuannya untuk pengembangan energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim,” ulasnya.

Pemerintah juga terus meningkatkan kerja sama pembiayaan hijau dengan beberapa lembaga internasional berupa program Energi Baru Terbarukan. “Program itu dibantu lembaga donor seperti Development Finance Institution dan Export Credit Agency,” jelas Airlangga.

Airlangga mengatakan, penerapan ekonomi hijau juga telah didorong dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021-2025 yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan Taksonomi Hijau Indonesia menjadikan Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar hijau sebagai acuan nasional.

Baca Juga :  Ekonomi Nasional Membaik Pengaruhi Kepuasan Kinerja Jokowi

Airlangga menuturkan, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai otoritas pasar modal juga didorong untuk segera mempersiapkan infrastruktur, perangkat, dan instrumen. Khususnya terkait dengan investasi berkelanjutan.

BEI secara khusus disiapkan untuk terlibat dalam transaksi perdagangan karbon untuk membiayai transisi pembangkit tenaga listrik batubara serta mengadopsi prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Penguatan fundamental pasar ini akan mendorong peluang untuk merebut pasar pembiayaan hijau. Sehingga mendorong proses transisi menuju ekonomi hijau lebih cepat dan lebih efektif,” ujar Airlangga.

Airlangga menyatakan, pertukaran informasi dan pengalaman, serta peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, menjadi hal utama dalam mewujudkan reformasi nilai ekonomi karbon yang lebih baik.

“Efektivitas berbagai kebijakan untuk pencapaian komitmen mengurangi emisi karbon membutuhkan dukungan semua pihak. Terutama para cendekia yang sangat ditunggu masukannya untuk memperbaiki kebijakan ataupun menyempurnakan regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah,” pungkasnya. (ltg/fsr/*/par)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/