alexametrics
28.2 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Putus Empat Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 1,5 Miliar

PAMEKASAN – Selama 2017, ada empat kasus korupsi di Pamekasan yang sudah diputus oleh pengadilan. Baik di pengadilan negeri tindak pidana korupsi (tipikor) maupun Mahkamah Agung.

Empat kasus korupsi yang tuntas disidangkan tahun lalu itu menimbulkan kerugian Rp 1.546.843.500. Jumlah kerugian dari empat kasus korupsi tersebut baru diselamatkan Rp 21.000.000. Dengan demikian, kerugian masih tersisa Rp 1.525.843.500.

Empat kasus korupsi dimaksud yaitu penyimpangan raskin sebanyak tiga kasus dan satu kasus lainnya penyimpangan pengadaan buku di Dinas Pendidikan Pamekasan. Dari empat terpidana, Henki Novalidianta, terpidana kasus penyimpangan raskin, sudah membayar uang pengganti Rp 11.000.000.

Selain itu, Badri Munir, terpidana kasus yang sama, telah mengembalikan uang pengganti Rp 10.000.000. Tetapi, dia masih punya utang Rp 8.000.000. Sementara terpidana penyimpangan raskin atas nama Margelap dan terpidana penyimpangan pengadaan buku atas nama Yudi Setiawan tidak bisa membayar uang pengganti.

Kasipidsus Kejari Pamekasan Eka Hermawan mengatakan, ada empat kasus korupsi yang sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. ”Ada yang sudah membayar uang pengganti dan ada yang belum. Jangka waktu hanya sebulan. Jadi, sisa uang tidak bisa diselamatkan,” ujarnya Selasa (20/2).

Baca Juga :  Kejari Gandeng Ahli Hitung Kerugian Negara

Menurut Eka, ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, secara administrasi akan dituangkan dalam surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup membayar uang pengganti. ”Mereka yang tidak bisa membayar menjalani hukuman pidana tambahan yang lamanya tidak melebihi pidana pokok. Itu sebagai bentuk konsekuensi,” terangnya.

Pria asal Jawa Barat itu menjelaskan, apabila terpidana divonis hukuman pidana 5 tahun, hukuman tambahan bisa diberikan selama 2–3 tahun. Yang penting tidak melebihi hukuman pokok. ”Besarnya hukuman tambahan karena tidak bisa membayar uang pengganti bergantung pada besarnya kerugian negara,” katanya.

Cara lain untuk memulihkan kerugian negara, apabila terpidana memiliki aset ataupun harta benda, akan disita. Sebab, bagaimanapun kerugian negara wajib dikembalikan oleh terpidana korupsi. ”Tetapi, selama ini kami belum pernah melakukan penyitaan aset karena kerugian negara relatif kecil,” jelasnya.

Tentang kerugian negara akibat perbuatan Yudi Setiawan sebesar Rp 1.490.700.000, kata Eka, yang bersangkutan sudah tidak memiliki aset atau harta benda. Sebab, sebelumnya Yudi Setiawan pernah dipidana kasus yang sama dan menjalani hukuman 30 tahun penjara.

Baca Juga :  BPPKAD Enggan Beber Pengembalian Uang Negara

Untuk tahun ini, Eka mengaku tidak ada target harus mengungkap kasus sebanyak-banyaknya. Menurut dia, yang perlu dilakukan adalah optimalisasi penanganan perkara. Dalam setiap kasus yang dilihat adalah kualitas perkara, bukan kuantitas perkara korupsi.

”Selama ini rata-rata kasus yang kami tangani adalah raskin dengan kerugian negara yang tidak signifikan. Secara kualitas kurang,” katanya.

Dampak tidak bisa diselamatkannya kerugian negara Rp 1,5 miliar tersebut, akan ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Pada prinsipnya, tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mengembalikan keuangan negara. ”Dengan selamatnya uang negara, bisa memulihkan perekonomian,” ucapnya.

Eka menambahkan, pengembalian uang negara sangat membantu proses pelaksanaan pembangunan di daerah maupun di pusat. Sebab, pembangunan seharusnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. ”Tetapi jika ada tindak korupsi, semua akan menjadi terhambat dan tidak bisa memaksimalkan pembangunan,” pungkasnya.

PAMEKASAN – Selama 2017, ada empat kasus korupsi di Pamekasan yang sudah diputus oleh pengadilan. Baik di pengadilan negeri tindak pidana korupsi (tipikor) maupun Mahkamah Agung.

Empat kasus korupsi yang tuntas disidangkan tahun lalu itu menimbulkan kerugian Rp 1.546.843.500. Jumlah kerugian dari empat kasus korupsi tersebut baru diselamatkan Rp 21.000.000. Dengan demikian, kerugian masih tersisa Rp 1.525.843.500.

Empat kasus korupsi dimaksud yaitu penyimpangan raskin sebanyak tiga kasus dan satu kasus lainnya penyimpangan pengadaan buku di Dinas Pendidikan Pamekasan. Dari empat terpidana, Henki Novalidianta, terpidana kasus penyimpangan raskin, sudah membayar uang pengganti Rp 11.000.000.


Selain itu, Badri Munir, terpidana kasus yang sama, telah mengembalikan uang pengganti Rp 10.000.000. Tetapi, dia masih punya utang Rp 8.000.000. Sementara terpidana penyimpangan raskin atas nama Margelap dan terpidana penyimpangan pengadaan buku atas nama Yudi Setiawan tidak bisa membayar uang pengganti.

Kasipidsus Kejari Pamekasan Eka Hermawan mengatakan, ada empat kasus korupsi yang sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. ”Ada yang sudah membayar uang pengganti dan ada yang belum. Jangka waktu hanya sebulan. Jadi, sisa uang tidak bisa diselamatkan,” ujarnya Selasa (20/2).

Baca Juga :  Tanpa Pemain Andalan di Laga Pamungkas

Menurut Eka, ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, secara administrasi akan dituangkan dalam surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup membayar uang pengganti. ”Mereka yang tidak bisa membayar menjalani hukuman pidana tambahan yang lamanya tidak melebihi pidana pokok. Itu sebagai bentuk konsekuensi,” terangnya.

Pria asal Jawa Barat itu menjelaskan, apabila terpidana divonis hukuman pidana 5 tahun, hukuman tambahan bisa diberikan selama 2–3 tahun. Yang penting tidak melebihi hukuman pokok. ”Besarnya hukuman tambahan karena tidak bisa membayar uang pengganti bergantung pada besarnya kerugian negara,” katanya.

Cara lain untuk memulihkan kerugian negara, apabila terpidana memiliki aset ataupun harta benda, akan disita. Sebab, bagaimanapun kerugian negara wajib dikembalikan oleh terpidana korupsi. ”Tetapi, selama ini kami belum pernah melakukan penyitaan aset karena kerugian negara relatif kecil,” jelasnya.

Tentang kerugian negara akibat perbuatan Yudi Setiawan sebesar Rp 1.490.700.000, kata Eka, yang bersangkutan sudah tidak memiliki aset atau harta benda. Sebab, sebelumnya Yudi Setiawan pernah dipidana kasus yang sama dan menjalani hukuman 30 tahun penjara.

Baca Juga :  Korban Penipuan Segera Pidanakan Terduga Pelaku

Untuk tahun ini, Eka mengaku tidak ada target harus mengungkap kasus sebanyak-banyaknya. Menurut dia, yang perlu dilakukan adalah optimalisasi penanganan perkara. Dalam setiap kasus yang dilihat adalah kualitas perkara, bukan kuantitas perkara korupsi.

”Selama ini rata-rata kasus yang kami tangani adalah raskin dengan kerugian negara yang tidak signifikan. Secara kualitas kurang,” katanya.

Dampak tidak bisa diselamatkannya kerugian negara Rp 1,5 miliar tersebut, akan ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Pada prinsipnya, tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mengembalikan keuangan negara. ”Dengan selamatnya uang negara, bisa memulihkan perekonomian,” ucapnya.

Eka menambahkan, pengembalian uang negara sangat membantu proses pelaksanaan pembangunan di daerah maupun di pusat. Sebab, pembangunan seharusnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. ”Tetapi jika ada tindak korupsi, semua akan menjadi terhambat dan tidak bisa memaksimalkan pembangunan,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Lomba Mewarnai Asah Kreativitas Siswa

USBN Bakal Gunakan Android

Sepuluh OPD Ini Rentan Praktik Korupsi

Artikel Terbaru

/