alexametrics
20 C
Madura
Monday, August 8, 2022

Perusakan Alat Peraga Kampanye Marak

SUMENEP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep mewanti-wanti agar warga tidak sembarangan merusak alat peraga kampanye (APK). Sebab jika terbukti melakukan perusakan, yang bersangkutan bisa dipenjara hingga dua tahun. Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu Sumenep Imam Syafii.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditegaskan bahwa perusakan APK termasuk perkara pidana. Aturan itu dipertegas dalam pasal 280 ayat 1 huruf g. Di pasal tersebut disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu.

Sanksi atas pelanggaran pasal 280 ayat 1 diatur dalam pasal 521. Yang bunyinya setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Baca Juga :  Imam Musthofa Serang Mapolsek Wonokromo, Begini Komentar Pamannya

Meski demikian, Syafii menjelaskan bahwa ada mekanisme yang perlu dipenuhi agar perusak dapat dikenakan pasal di atas. Di antaranya, pelapor harus membawa barang bukti serta saksi yang kuat. Termasuk, memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana telah diatur dalam tim penegakan hukum terpadu (gakkumdu).

”Kalau syarat formil dan materielnya tidak dipenuhi, tidak bisa diproses oleh tim gakkumdu,” jelasnya.

Perusakan APK di Sumenep mulai marak. Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, ada beberapa APK caleg di wilayah Kecamatan Gapura yang dirusak oleh orang tak dikenal. Perusakan APK juga terjadi di wilayah Kecamatan Pragaan dan Batuan.

SUMENEP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep mewanti-wanti agar warga tidak sembarangan merusak alat peraga kampanye (APK). Sebab jika terbukti melakukan perusakan, yang bersangkutan bisa dipenjara hingga dua tahun. Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu Sumenep Imam Syafii.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditegaskan bahwa perusakan APK termasuk perkara pidana. Aturan itu dipertegas dalam pasal 280 ayat 1 huruf g. Di pasal tersebut disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu.

Sanksi atas pelanggaran pasal 280 ayat 1 diatur dalam pasal 521. Yang bunyinya setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Baca Juga :  Jadi Motivasi Tingkatkan Kinerja


Meski demikian, Syafii menjelaskan bahwa ada mekanisme yang perlu dipenuhi agar perusak dapat dikenakan pasal di atas. Di antaranya, pelapor harus membawa barang bukti serta saksi yang kuat. Termasuk, memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana telah diatur dalam tim penegakan hukum terpadu (gakkumdu).

”Kalau syarat formil dan materielnya tidak dipenuhi, tidak bisa diproses oleh tim gakkumdu,” jelasnya.

Perusakan APK di Sumenep mulai marak. Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, ada beberapa APK caleg di wilayah Kecamatan Gapura yang dirusak oleh orang tak dikenal. Perusakan APK juga terjadi di wilayah Kecamatan Pragaan dan Batuan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/